VOInews.id- Presiden RI Joko Widodo menutup rangkaian agenda kunjungan kerja di Malaysia dengan menemui Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah di Istana Negara, Kuala Lumpur, Kamis sore. Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut langsung oleh Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Azizah Aminah Maimunah Iskandariah di Istana Negara sekira pukul 15.35 waktu setempat, demikian keterangan yang diterima di Jakarta.
Selepas berfoto bersama, Presiden Jokowi menandatangani buku tamu Istana Negara Kuala Lumpur. Selanjutnya, Presiden Jokowi dan Ibu Negara diajak untuk berfoto bersama dengan keluarga kerajaan sebelum melakukan pertemuan tertutup.
Pertemuan berlangsung sekira satu jam lamanya, sebelum Presiden Jokowi dan Ibu Negara berpamitan meninggalkan Istana Negara menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur. Dari Bandara, Presiden Jokowi dan Ibu Negara dilepas oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Seri Diraja Zambry Abdul Kadir, Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono, Atase Pertahanan RI di Malaysia Kolonel Kav. Guruh Prabowo Wirajati, serta Kuasa Usaha Ad Interim Malaysia untuk Indonesia Adlan Mohd Shaffieq.
Presiden bersama Ibu Negara dilaporkan telah tiba mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis malam. Kedatangan Presiden disambut oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pangkoopsau Marsda TNI Bambang Gunarto, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Adrian Pangarapan Damanik.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menghabiskan sepanjang hari Kamis melakukan kunjungan kerja di Malaysia dengan beberapa agenda, termasuk melakukan kunjungan balasan kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Presiden Jokowi bersama PM Anwar Ibrahim melakukan pertemuan empat mata sebelum menyaksikan penandatanganan serta pertukaran dokumen sedikitnya enam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Indonesia-Malaysia.
Presiden Jokowi juga sempat meminta PM Anwar Ibrahim mendampinginya berkunjung ke Pasar Chow Kit di Kuala Lumpur, yang terletak di area dikenal sebagai "Little Jakarta" karena banyak WNI yang bekerja dan tinggal di sekitar sana.
antara
VOInews.id- Puluhan ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh melakukan aksi protes pada Kamis, menuntut untuk dipulangkan kembali ke Myanmar. Aksi itu didasari atas keinginan mereka untuk meninggalkan kamp-kamp kumuh tempat mereka tinggal sejak melarikan diri dari penumpasan brutal militer di negara mereka pada 2017. Lebih dari satu juta penduduk Rohingya tinggal di kamp-kamp di tenggara Bangladesh, yang telah menjadi pemukiman pengungsi terbesar di dunia. Sebagian besar tinggal di situ akibat pengusiran dari militer Myanmar enam tahun lalu, dan sebagian lainnya telah tinggal di kamp lebih lama lagi.
Selama demonstrasi Kamis di kamp-kamp yang luas, para pengungsi, tua dan muda, melambai-lambaikan plakat dan meneriakkan slogan-slogan. "Tidak ada lagi kehidupan pengungsi. Tidak ada verifikasi. Tidak ada keamanan. Tidak ada wawancara. Kami ingin repatriasi cepat melalui kartu data UNHCR. Kami ingin kembali ke tanah air kami.
Ayo kembali ke Myanmar," demikian tertulis di plakat-plakat demonstran. Pemimpin komunitas Rohingya, Mohammad Jashim mengatakan dia ingin kembali ke Myanmar dan menginginkan hak kewarganegaraan dijamin.
"Kami adalah warga negara Myanmar sejak lahir. Kami ingin pulang dengan semua hak kami, termasuk kewarganegaraan, pergerakan bebas, mata pencaharian, keselamatan, dan keamanan," tuturnya kepada media. Ia menuntut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membantu mereka kembali ke Myanmar.
Ia juga menginginkan komunitas internasional membantu mereka untuk mendapatkan hak-haknya di Myanmar. Upaya untuk memulai repatriasi pada tahun 2018 dan 2019 gagal karena para pengungsi takut diusir. Sementara itu, beberapa dari pengungsi mengatakan bahwa mereka tidak akan kembali ke Myanmar untuk dikurung di kamp setelah sempat mengunjungi Myanmar sebagai bagian dari skema percontohan yang bertujuan mendorong repatriasi sukarela.
Seorang pejabat Bangladesh mengatakan skema percontohan tersebut memperkirakan sekitar 1.100 pengungsi kembali ke Myanmar, tetapi belum ada tanggal yang ditetapkan. Badan pengungsi PBB, UNHCR, mengatakan setiap pengungsi memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk kembali ke negara asalnya, tetapi pengembalian itu juga harus sukarela.
Militer Myanmar akhir-akhir ini menunjukkan kecenderungan untuk menerima kembali Rohingya, yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai penyusup asing di Myanmar dan ditolak kewarganegaraannya serta menjadi sasaran pelecehan.
Bangladesh yang berpenduduk padat mengatakan bahwa pemulangan para pengungsi ke Myanmar adalah satu-satunya solusi untuk krisis tersebut. Komunitas lokal di sana juga semakin memusuhi Rohingya karena pendanaan lembaga bantuan internasional untuk para pengungsi telah berkurang.
Program Pangan Dunia baru-baru ini memotong alokasi makanan bulanan menjadi 8 dolar AS atau sekitar Rp120,000 per orang dari sebelumnya 10 dolar AS (Rp150,000). "Situasi kita semakin memburuk. Masa depan apa yang kita miliki di sini?" tanya pengungsi Mohammed Taher, di tengah unjuk rasa bersama pengunjuk rasa lainnya.
Sumber: Reuters
VOInews.id- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person (VVIP) untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebagaimana salinan resmi Perpres tersebut yang diunggah di laman Sekretariat Negara, dipantau di Jakarta, Jumat, disebutkan bahwa percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP perlu segera dilakukan untuk mengembangkan infrastruktur penerbangan dan pendukung konektivitas IKN. “Bandara VVIP merupakan bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN,” tulis pasal 2 Perpres tersebut.
Pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP tersebut berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Nantinya, kebutuhan lahan, kebutuhan fasilitas dan tata letak fasilitas, serta kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara ditetapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Dalam Perpres itu, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menhub Budi Karya Sumadi untuk melakukan percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP IKN. Pelaksanaan penugasan pembangunan meliputi perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pendanaan.
Penugasan pembangunan terdiri atas empat fasilitas, yakni pertama fasilitas keselamatan dan keamanan, kedua fasilitas sisi udara meliputi landas pacu, runway strip, Runway End Safety Area, stopway, clearway, landasan hubung (taxiway), dan landasan parkir, ketiga fasilitas sisi darat, termasuk jalan di dalam kawasan, dan keempat jalan akses menuju bandara VVIP.
Presiden Jokowi juga menetapkan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber Iain yang sah, dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara VVIP, berasal dari tanah yang disediakan oleh Badan Bank Tanah.
antara
VOInews.id- Otoritas Eropa pada Rabu telah menyetujui penggunaan vaksin pertama di kawasan itu untuk virus pernapasan syncytial (RSV), yang menyebabkan ribuan kasus rawat inap dan kematian setiap tahunnya. Vaksin yang dinamai Arexvy tersebut dibuat oleh perusahaan farmasi Inggris GSK dan dirancang untuk melindungi orang berusia 60 tahun ke atas. RSV biasanya menyebabkan gejala seperti flu dan merupakan penyebab utama pneumonia pada balita dan orang tua.
Struktur molekuler virus yang kompleks dan masalah keamanan pada vaksin sebelumnya menjadi tantangan untuk mengembangkan vaksin ini sejak virus RSV pertama kali ditemukan pada 1956. Persetujuan Komisi Eropa pada Rabu terkait vaksin ini mengikuti pengesahan dari Badan Obat-obatan Eropa, sekitar satu bulan setelah regulator kesehatan Amerika Serikat memberi ijin bagi penggunaan vaksin Arexvy.
Ketersediaan vaksin Arexvy di Eropa akan bergantung pada rekomendasi nasional dan pembiayaan negara. Peluncuran pertamanya diharapkan bisa berlangsung pada September tahun ini, menjelang musim RSV 2023-2024, kata GSK.
Pada Mei, kepala komersial GSK Luke Miels menjelaskan bahwa pihaknya memperkirakan tidak ada peluncuran yang signifikan di Eropa tahun ini. GSK, salah satu produsen vaksin terbesar di dunia, mengandalkan Arexvy untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang mereka, yang sebelumnya sempat terguncang dengan macetnya pemasaran obat kanker dan perlindungan paten untuk senyawa HIV. Badan Pengawas Obat dan Makanan AS juga menyetujui vaksin serupa, Abrysvo, dari saingannya, Pfizer, minggu lalu.
Mengingat perbedaan definisi titik akhir uji coba di seluruh uji coba GSK dan Pfizer, perbandingan langsung kemanjuran sulit dilakukan. Kedua perusahaan bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar global sekitar 13 miliar AS atau setara Rp192 triliun untuk vaksin RSV, menurut pemodelan dari analis Jefferies Peter Welford. Analis tersebut bulan lalu memperkirakan bahwa Arexvy akan meraup empat miliar dolar AS atau sekitar Rp59 triliun dalam puncak penjualan global.
Analis Cowen Steven Scala menyebutkan GSK, jika berkompetisi dengan Pfizer sebagai pesaing yang tangguh, diprediksi mampu menangkap lebih dari setengah pasar pasien RSV dewasa. Di Eropa, virus RSV setiap tahun menyebabkan lebih dari 270.000 rawat inap dan sekitar 20.000 kematian di rumah sakit pada orang dewasa di atas usia 60 tahun.
Sumber: Reuters