VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Para perunding yang mewakili lebih dari 100 negara pada Sabtu (4/3) menyepakati sebuah perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi laut lepas. Kesepakatan itu adalah langkah yang telah lama dinantikan kelompok pembela lingkungan sebagai upaya memulihkan kerusakan keanekaragaman hayati laut dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Persetujuan mengikat untuk menjaga dan memastikan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan tersebut akhirnya disepakati setelah lima babak negosiasi berlarut-larut yang dipimpin oleh PBB selama 15 tahun, dan berakhir di New York pada Sabtu (4/3), lewat sehari dari tenggat yang telah ditentukan.

"Akhirnya perahu telah berlabuh," kata pemimpin konferensi PBB tersebut, Rena Lee, setelah perundingan maraton pada hari terakhir pembahasan. Perjanjian tersebut dinilai sebagai unsur krusial dalam usaha komunitas internasional untuk melindungi 30 persen tanah dan laut di dunia pada 2030. Target perlindungan itu dijuluki "30 pada 30" dan telah disetujui di Montreal, Kanada, Desember lalu.

antara

(voinews.id)- Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich pada Sabtu (4/3) mengaku bahwa pernyataannya awal pekan ini tentang "pemusnahan" Kota Huwara Palestina "salah ucap", menurut sejumlah laporan media. Surat kabar The Times of Israel melansir Smotrich mengatakan kepada media lokal bahwa "diksinya salah, namun maksudnya sangat jelas." "Salah ucap karena terlalu emosi," katanya.

"Sama seperti kami mengecam hasutan Palestina untuk melakukan kekerasan, kami mengecam pernyataan provokatif ini yang juga menjadi hasutan untuk melakukan kekerasan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada awak media. Price mendesak Perdana Menteri Netanyahu dan pejabat senior Israel lainnya agar "secara terbuka dan gamblang menolak dan mencabut pernyataan itu."

Smotrich mengatakan Huwara harus "dimusnahkan" oleh Pemerintah Israel usai kekerasan baru-baru ini di wilayah pendudukan Tepi Barat menyusul tewasnya dua warga Israel kakak beradik .

Sumber: Anadolu

(voinews.id)- Rakyat Estonia dihadapkan pada pilihan terus menyokong pemerintahan liberal pro-Kiev atau mengalihkan dukungan pada partai berhaluan kanan jauh yang berjanji akan menutup pintu bagi pengungsi Ukraina di pemilihan umum yang berlangsung Minggu. Jika Partai Reformasi pimpinan Perdana Menteri Kaja Kallas memenangi pemilu sesuai perkiraan jajak pendapat, dan berhasil membentuk koalisi yang memastikan keberlanjutan pemerintahannya, maka Estonia akan meneruskan pembangunannya yang berorientasi pada Eropa.

Selain itu, Estonia juga akan melanjutkan pengembangan energi hijau dan tetap menerima pengungsi Ukraina apabila Kallas bertahan sebagai PM. Pemungutan suara ditutup pada pukul 20:00 waktu setempat (03:00 WIB) dan hasil pemilu sudah akan dilaporkan dari sebagian besar daerah pemilihan pada tengah malam.

Partai Reformasi pimpinan Kallas sebelumnya mendapatkan kursi terbanyak di Parlemen Estonia pada pemilu 2019, namun tiga partai yang mendapatkan kursi lebih sedikit berhasil membentuk koalisi mayoritas sehingga Kallas tidak menjadi perdana menteri saat itu. Koalisi tiga partai tersebut ambruk pada 2021, dan Kallas berhasil membentuk koalisi baru untuk memimpin setelahnya. Menurut jajak pendapat, Partai Rakyat Konservatif Estonia (EKRE) yang berhaluan kanan jauh akan mendapatkan suara terbesar kedua setelah Partai Reformasi.

Janji kampanye EKRE untuk mengorting tagihan energi dengan menghentikan transisi menuju energi hijau dan tidak akan lagi menerima pengungsi Ukraina ke negaranya mendapat sokongan dari para pemilih. Kallas dan pemimpin EKRE, Martin Helme, masing-masing menyatakan harapannya pada Reuters untuk dapat membentuk pemerintahan selanjutnya. "Saya memang berharap supaya tetap jadi perdana menteri, tapi saya serahkan sepenuhnya keputusan itu pada para pemilih," kata Kallas.

Kallas mengatakan pemerintahannya akan terus membina Estonia sebagai negara terbuka, bersahabat, berjiwa Eropa, dan cerdas. "EKRE lebih peduli pada dirinya sendiri, (mereka menganggap) kita harus bertahan pada kepentingan kita sendiri, bukannya menolong Ukraina," tambahnya.

Sementara itu, Helme mengatakan bahwa dirinya berharap partainya berhasil mendapatkan suara cukup untuk membentuk pemerintahan. Ia juga berjanji akan terus mendukung Ukraina, namun bukan dengan terus menerima pengungsinya ke Estonia. "Rakyat amat khawatir akan masa depannya, dan partai-partai utama, terutama partai pemerintah, tidak punya jawaban nyata," katanya. Menurut Aivar Voog dari lembaga survei Kantar Emor, kemungkinan koalisi yang dipimpin Partai EKRE terbentuk ada namun tidak besar.

Sepertiga pemilih, termasuk Kallas, telah memberikan suaranya melalui sarana internet beberapa hari sebelum pemilu, dan 15 persen pemilih telah menentukan suaranya melalui surat suara sebelumnya.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menegaskan kembali penguatan hak pilih bagi rakyat AS dalam kunjungannya ke Alabama pada Minggu dalam rangka peringatan 58 tahun peristiwa "Minggu Berdarah" di Kota Selma. Peristiwa "Minggu Berdarah" merujuk pada penyerangan pengunjuk rasa damai yang menuntut kesetaraaan hak pilih dalam rangka gerakan hak-hak sipil komunitas Afrika-Amerika oleh polisi negara bagian di Jembatan Edmund Pettus di kota tersebut pada 7 Maret 1965. Kebrutalan polisi pada peristiwa tersebut yang dilaporkan media menggegerkan Amerika Serikat dan melambungkan dukungan bagi pengesahan UU Hak Pilih 1965.

Kunjungan Biden ke Selma adalah salah satu usahanya menegaskan komitmen kepada komunitas kulit hitam yang membantunya menang pada pilpres 2020 lalu. Komunitas Afrika-Amerika juga merupakan kelompok pemilih yang amat penting bagi Biden apabila ia mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden AS 2024. Presiden Biden juga akan berpidato di Jembatan Edmund Pettus untuk memperingati peristiwa "Minggu Berdarah" tersebut.

"Presiden Biden akan berpidato mengenai pentingnya peringatan peristiwa Minggu Berdarah, sehingga sejarah tidak akan bisa dihapuskan begitu saja," kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada Jumat (3/3). Jean-Pierre menambahkan bahwa Biden akan turut menegaskan bahwa perjuangan membela hak pilih amat penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan hak sipil bagi warga kulit hitam AS dalam pidatonya. Kedatangan Biden pada peringatan peristiwa tersebut bertepatan dengan buntunya usaha Biden meluluskan rancangan undang-undang yang akan menegaskan hak pilih bagi rakyat AS.

Ia berusaha menghimpun sokongan untuk meluluskan dua rancangan undang-undang hak pilih yang akan menjadikan hari pemilu sebagai hari libur, menjamin pendaftaran pemilih baru, dan memperkuat hak pengawasan Departemen Kehakiman AS terhadap yurisdiksi pemilihan umum lokal yang memiliki riwayat diskriminasi pemilih.

Oposisi dari Partai Republik yang memiliki suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menolak undang-undang tersebut. Biden, yang telah menyatakan niatnya maju kembali di pilpres 2024, sedang berusaha menghimpun dukungan dari komunitas Afrika-Amerika. Bulan lalu, Komite Nasional Partai Demokrat AS menyetujui perubahan jadwal pemilihan awal untuk penentuan capres partai di pemilu 2024 dengan menetapkan negara bagian Carolina Selatan -- yang memiliki persentase pemilih kulit hitam yang tinggi -- sebagai negara bagian pertama yang akan menyelenggarakan pemilihan tersebut. Sementara itu, Biden juga telah berpidato di gereja tempat aktivis pembela hak sipil Martin Luther King Jr menjadi pendeta semasa hidupnya di Atlanta, Georgia, Januari lalu.

Sebelumnya, Wakil Presiden AS Kamala Harris telah menghadiri peringatan peristiwa tersebut tahun lalu. Presiden Barack Obama juga telah menyampaikan sambutannya pada peringatan 50 tahun peristiwa itu di tahun 2015.

Sumber: Reuters