VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Pemerintah India, dalam permohonan kepada Mahkamah Agung pada Minggu, menentang pengakuan terhadap pernikahan sesama jenis dan mendesak pengadilan agar menolak gugatan yang dilayangkan satu pasangan LGBT. Menurut Kementerian Hukum, pengakuan atas pernikahan diperuntukkan bagi hubungan berbeda jenis dan negara memiliki kepentingan yang sah atas hal itu.

"Hidup bersama sebagai pasangan dan melakukan hubungan seksual sesama jenis... tidak sebanding dengan konsep keluarga India yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak," tulis kementerian itu dalam permohonan hukum yang dilihat oleh Reuters. Disebutkan pula bahwa pengadilan tidak bisa diminta untuk "mengubah seluruh kebijakan legislatif negara yang tertanam dengan kuat dalam norma agama dan masyarakat".

MA India membuat keputusan bersejarah pada 2018 dengan menghapus larangan era kolonial terhadap hubungan seksual sesama jenis. Sedikitnya 15 permohonan dilayangkan baru-baru ini yang beberapa di antaranya diajukan oleh pasangan gay.

Mereka meminta pengadilan agar mengakui pernikahan sesama jenis yang menjadi titik awal pertarungan hukum dengan pemerintah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Sebagian besar negara-negara di Asia tertinggal dari Barat dalam hal pengakuan terhadap pernikahan sesama jenis.

Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang mengakuinya, sementara negara lain seperti Indonesia dan Malaysia masih menganggapnya ilegal. Singapura tahun lalu mencabut larangan hubungan homoseksual tetapi melarang pernikahan sesama jenis.

Jepang adalah satu-satunya negara Kelompok Tujuh (G7) yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis meski masyarakatnya secara luas mendukung pengakuan itu. Di India, pernikahan sesama jenis merupakan isu yang sensitif. Berbicara secara terbuka soal homoseksualitas menjadi hal yang tabu di negara berpenduduk 1,4 miliar itu.

Isu tersebut memicu emosi di kalangan media dan parlemen, di mana seorang anggota dari partai nasionalis Hindu yang berkuasa pada Desember meminta pemerintah menentang keras petisi yang diajukan kepada MA. Para aktivis LGBT mengatakan bahwa meskipun keputusan pada 2018 itu menegaskan hak konstitusional mereka, adalah tidak adil jika mereka masih tidak diperbolehkan untuk menikah. "Kami tidak bisa berbuat banyak untuk hidup bersama dan membangun kehidupan bersama," kata salah satu penggugat dalam kasus itu, pengusaha Uday Raj Anand, pada Desember.

Dalam permohonannya Minggu, pemerintah berdalih bahwa keputusan 2018 itu tidak bisa diartikan bahwa pernikahan sesama jenis diakui negara secara hukum. Maksud di balik sistem hukum saat ini tentang pernikahan terbatas pada pengakuan terhadap pernikahan antara pria dan wanita, katanya. Pemerintah beralasan bahwa setiap perubahan struktur hukum harus menjadi wewenang dari parlemen terpilih, bukan pengadilan. Kasus-kasus tersebut akan disidangkan oleh MA pada Senin.

antara

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh petani di Tanah Air untuk mempercepat masa tanam padi setelah panen raya karena ketersediaan air hujan masih ada sehingga tanaman tidak alami kekeringan. "Saya mengajak seluruh petani di Tanah Air, karena ini airnya masih ada, masih ada hujan, setelah dipanen jangan diberi jeda lama, langsung diolah lagi tanah, ditanam lagi," ujar Presiden Jokowi saat melakukan panen raya di area persawahan di Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Presiden meminta keberadaan curah hujan yang masih turun di sejumlah Tanah Air harus dimanfaatkan untuk membantu pengairan sawah dan tanaman padi guna semakin menambah stok dan ketahanan pangan nasional karena sebentar lagi akan memasuki musim kemarau yang diprediksi lebih panjang. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyatakan siap merealisasikan perintah Presiden Jokowi untuk dilakukan percepatan tanam padi setelah panen raya dengan bersinergi bersama para kepala daerah. Dari total lahan sawah 7,4 juta hektare, ditargetkan dilakukan percepatan tanam hingga seluas sampai 10 juta hektare.

"Lahan sawah kita sebenarnya 7,4 juta hektare, tapi luas tanam bisa lebih dari itu, dengan dilakukan percepatan tanam. Untuk lahan yang sudah panen jangan dikasih jeda terlalu lama karena air masih ada. Kami bersama Gubernur dan Bupati akan serempak melakukan langkah itu," kata Mentan YSL disela mendampingi Presiden Jokowi. Menurut dia, panen raya padi nusantara yang kedua oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Ngawi ini telah memberikan simbol panen bersama 1 juta hektare, walaupun data secara keseluruhan menunjukkan pada bulan Februari ini lahan yang panen mencapai seluas 1,20 juta hektare dengan perkiraan produksi 6,39 juta ton gabah kering giling (GKG), setara beras 3,68 juta ton.

Selanjutnya Maret seluas 1,70 juta hektare dengan produksi 9,14 juta ton GKG setara beras 5,26 juta ton, dan bulan April 1,15 juta hektare dengan produksi 6,09 juta ton GKG atau setara beras 3,51 juta ton. "Sehingga, kita berharap panen yang lebih cepat ini kita maksimalkan dan serentak dilakukan, karena kita menghadapi cuaca kemarau panjang. Walaupun ternyata saat panen ini, hujan masih ada sehingga anomali cuaca ini harus kita perhitungkan," katanya.

Lebih lanjut Mentan menyebutkan produksi padi di Kabupaten Ngawi jauh lebih tinggi yakni rata-rata mencapai 8 ton per hektare dibanding daerah lainnya hanya 6 ton per hektare. Padahal lahan di Kabupaten Ngawi bukan sawah irigasi, tapi menggunakan pompa air namun perlakuan petani cukup baik.

"Oleh karena itu, perintah Presiden untuk perbanyak 'dryer', 'power thresher', bahkan karena harga gabah lebih tinggi menggunakan mesin combine dibanding sabit, maka Presiden juga meminta untuk diperbanyak mesin panen combie dan kami siap sampai 1.000 unit menggunakan dana KUR untuk mendukungnya," kata dia.

Sementara sesuai data, luas panen pada Maret 2023 di Kabupaten Ngawi mencapai 32.676 hektare. Harga gabah saat ini di Kabupaten Ngawi untuk panen secara manual Rp4.700 sampai 4.900 per kilogram, sementara yang menggunakan mesin "combine harvester" bisa mencapai Rp5.000 sampai Rp 5.500 per kilogram.

antara

(voinews.id)- Korea Utara (Korut) memutuskan akan mengambil langkah penting dan praktis guna menggunakan langkah pencegahan perang yang ofensif, kata media pemerintah pada Minggu. Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), keputusan itu diumumkan saat Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) segera menggelar latihan militer gabungan pekan ini, dalam sebuah pertemuan besar Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea (WPK) pimpinan Kim Jong-un. Washington dan Seoul dijadwalkan memulai latihan militer Freedom Shield (FS) pada Senin dan berlangsung selama 11 hari, bersama dengan manuver lapangan berskala besar yang disebut Warrior Shield.

"Pertemuan tersebut membahas dan mengadopsi langkah-langkah praktis nan penting penerapan strategi penangkalan perang yang lebih efektif, kuat dan ofensif dari negeri ini dalam mengatasi situasi saat ini," kata KCNA, merujuk "provokasi perang AS dan Korsel" yang disebutnya telah mencapai batas yang tidak bisa lagi diterima. Mereka tidak merinci langkah-langkah praktis apa yang akan dilakukan.

Korut luas diperkirakan akan melakukan uji coba senjata bersamaan dengan latihan militer gabungan Korsel-AS yang sejak lama dikecam Pyongyang sebagai pendahuluan untuk melancarkan invasi. Kim pekan lalu mengjnspeksi "latihan serangan penembakan" dan simulasi serangan angkatan perangnya di lapangan udara musuh, dalam upaya memeriksa kesiapan "perang sesungguhnya" angkatan bersenjatanya.

Adik perempuannya Kim Yo-jong sebelumnya memperingatkan bahwa negaranya siap mengambil langkah "luar biasa dahsyat" terhadap aktivitas militer yang dilakukan AS dan Korsel. Pada pertemuan militer tersebut Korut juga mendiskusikan sejumlah masalah dalam bagaimana menyelesaikan masalah pedesaan, kata KCNA.

Mereka mendiskusikan tugas-tugas mempercepat pembangunan pedesaan, pembangunan regional dan pembangunan besar bangsa, serta "langkah-langkah dalam mewujudkannya dan cara-cara menggunakan kekuatan militer. Sejumlah pengamat mengatakan Korut tampaknya mendiskusikan sejumlah cara mengerahkan Tentara Rakyat Korea dalam membantu pembangunan perumahan di pedesaan dan proyek-proyek lain yang bertujuan meningkatkan kehidupan masyarakat.

antara

(voinews.id)- Menteri Kehakiman Hongaria  menyatakan bahwa Budapest akan membela undang-undang pendidikan negaranya yang dianggap mendiskriminasikan rakyatnya berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender di Mahkamah Hukum Uni Eropa. Pada pernyataannya di media sosial Facebook, Menteri Kehakiman Judit Varga menyatakan telah menyerahkan klaim balasan pada mahkamah tersebut dan menegaskan Hongaria akan bertahan pada pendapatnya bahwa masalah pendidikan adalah urusan masing-masing negara anggota Uni Eropa.

Kampanye anti-LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang dimulai oleh Perdana Menteri Viktor Orban meningkat signifikan ketika sebuah undang-undang yang melarang materi pendidikan yang dianggap mendukung dan mempromosikan homoseksualitas dan perubahan gender di sekolah, disahkan parlemen pada Juni 2021.

Otoritas negara tersebut menyatakan disahkannya undang-undang tersebut oleh Parlemen Hongaria, yang didominasi partai Orban yang berhaluan kanan, Fidesz, adalah untuk melindungi kanak-kanak dan bukan untuk menyerang komunitas LGBT.

"Seperti yang telah dilakukan sampai sekarang, kami akan terus berusaha sekuat tenaga demi melindungi anak-anak kita," kata Varga. Ia menambahkan bahwa aturan tersebut akan dipertahankan dan tindakan lainnya akan diambil, walaupun tidak merinci apa tindakan lainnya tersebut. Perseteruan Hongaria dengan Uni Eropa tersebut terjadi di tengah keputusan Brussels menangguhkan pembayaran dana EU senilai jutaan euro kepada Hongaria sampai negara tersebut melancarkan reformasi untuk memperbaiki sistem kehakiman dan memperkuat pencegahan korupsi.

Pada pertengahan 2022 lalu, Komisi Eropa mengadukan Hongaria ke Mahkamah Hukum Uni Eropa akibat undang-undang pendidikan tersebut. Komisi tersebut menyebut aturan itu melanggar peraturan pasar internal Uni Eropa, hak-hak dasar individu, dan nilai-nilai dasar Uni Eropa.

Dalam pernyataannya untuk mendukung undang-undang tersebut bulan lalu, Viktor Orban berkata bahwa propaganda gender adalah ancaman terbesar yang menghantui anak-anak. "Kami mau anak-anak kita dibiarkan bebas ... karena hal tersebut tidak sepatutnya ada di Hongaria, apalagi di sekolah-sekolah kita," kata Orban.

Sumber: Reuters