VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat untuk melakukan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dubes Zuhair menyatakan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan ucapan selamat Ramadan kepada Presiden Jokowi serta seluruh rakyat Indonesia.

"Kami datang pagi ini untuk menyampaikan ucapan selamat atas bulan Ramadan kepada Yang Mulia (Presiden Jokowi) dan bagi seluruh rakyat Indonesia, mendoakan yang terbaik bagi semuanya," kata Zuhair kepada awak media selepas pertemuan. Dubes Zuhair menambahkan bahwa dirinya mendapat pesan positif balasan dari Presiden Jokowi mengenai dukungan konsisten Indonesia terhadap situasi politik di Palestina.

"Yakni dukungan penuh (bagi Palestina) berdasar prinsip serta peraturan perundang-undangan Indonesia, yang dipastikan tidak akan berubah," katanya. Seiring dukungan tersebut, Dubes Zuhair mengaku dirinya dan Presiden Jokowi juga banyak membahas mengenai perkembangan situasi terkini di Palestina.

Ketika ditanya apakah ia dan Presiden Jokowi sempat membahas mengenai topik keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia FIFA U-20 2023 di Indonesia, Dubes Zuhair menyatakan hal itu sama sekali tidak disinggung. Lebih lanjut, Dubes Zuhair menegaskan eratnya hubungan Palestina-Indonesia sembari menekankan keyakinan bahwa relasi bilateral itu akan selalu berkembang menjadi lebih baik di masa mendatang.

"Indonesia selalu ada dalam sanubari kami dan tentunya Palestina selalu menghargai masyarakat Indonesia, kebijakan pemerintahnya, serta seluruh komunitas yang selalu memberikan perhatian penuh atas dukungan mereka, sehingga hubungan bilateral kami tentu akan selalu berkembang lebih baik dan semakin baik," katanya.

antara

VOInews.id- Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk mengungkapkan informasi terkait asal-usul virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19, menurut pernyataan Gedung Putih.

Ia juga menyatakan persetujuannya terhadap tujuan Kongres AS untuk mengungkap semua informasi tentang asal-usul COVID-19 kepada publik. "Dalam penerapan legislasi ini, pemerintahan saya akan secara resmi mengumumkan dan membagikan semua informasi yang ada, konsisten dengan kuasa konstitusional saya untuk mencegah pengungkapan informasi yang dapat mengancam keamanan negara," kata Biden dalam pernyataannya.

Biden juga menyebutkan bahwa ia telah memerintahkan badan intelijen AS untuk menyelidiki asal-usul COVID-19 pada 2021. Penyelidikan tersebut masih berjalan dan pemerintahannya akan terus mengkaji semua informasi rahasia, termasuk kemungkinan kaitan dengan Institut Virologi Wuhan, katanya.

"Kita perlu sampai ke titik terbawah dari asal-usul COVID-19 supaya kita dapat mencegah pandemi di masa depan dengan lebih baik," ujar Biden. Amerika Serikat tengah mendorong diskursus mengenai asal-usul pandemi COVID-19 hampir sejak kasus positif pertama dilaporkan di kota Wuhan, China pada akhir 2019 lalu.

antara

VOInews.id- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa pemerintah terus berkomitmen penuh mendorong pembangunan desa, salah satunya melalui pengucuran lebih dari 10 persen dana APBN untuk didistribusikan ke daerah. Demikian disampaikan Wapres dalam keterangan persnya usai menghadiri acara Hari Desa Asri Nusantara 2023 di Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, Senin sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.

“Saya kira memang pemerintah sudah punya komitmen kuat untuk membangun desa. Kalau menurut hitung-hitungannya itu lebih dari Rp400 triliun ya sejak tahun 2015. Jadi sebenarnya lebih dari 10 persen (dana APBN)," ujar Wapres di Riau.

Wapres menyebutkan berbagai kementerian juga menujukan program kerjanya kepada masyarakat desa, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. “Kalau yang di Kementerian PDTT itu Rp70 triliun, tapi dari kementerian lain yang juga fokusnya di desa itu lebih dari Rp400 triliun. Kalau dihitung secara keseluruhan, besar sekali,” ujarnya.

Turut mendampingi Wapres saat memberikan keterangan persnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Riau Syamsuar, dan Bupati Pelalawan H. Zukri.

antara

VOInews.id- DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa, beragendakan mengambil keputusan beberapa rancangan undang-undang (RUU), seperti Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan pukul 09.30 WIB tersebut akan melakukan Pembicaraan Tingkat Il atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang. Dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI pada Rabu (15/2) menyetujui untuk membawa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna agar selanjutnya dapat disahkan menjadi undang-undang.

Rapat Paripurna DPR RI hari ini mengagendakan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang dilanjutkan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, Selasa (14/3), memutuskan RUU PPRT untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI terdekat untuk disahkan menjadi RUU usul DPR RI. Selain itu, Rapat Paripurna DPR RI mengagendakan persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Agenda selanjutnya adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kemudian agenda Rapat Paripurna DPR mengagendakan laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan ("fit and proper test") calon Gubernur Bank Indonesia yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

antara