VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(Voinews.id)- Prancis sedang mempersiapkan aturan pembatasan penggunaan air di beberapa bagian negara itu mulai Maret. Rencana pembatasan penggunaan air itu, yang belum pernah dilakukan tahun ini, bertujuan untuk menghadapi kondisi setelah Prancis mengalami musim dingin terkering dalam 64 tahun, kata Menteri Lingkungan Christophe Bechu pada Rabu. Prancis telah mencatat 32 hari tanpa hujan, kata kantor prakiraan cuaca Meteo-France. Menjelang pembatasan air, 87 kota di selatan Prancis sudah membatasi penyiraman pada tanaman dan untuk irigasi. Pembatasan seperti itu biasanya dilakukan di musim panas, bukan musim dingin.

Para pejabat akan melakukan pertemuan pada Jumat dan Senin untuk merencanakan perluasan pembatasan itu, kata Bechu. "Ini belum pernah terjadi sebelumnya," kata Bechu pada radio Franceinfo, dan menambahkan bahwa Prancis dalam keadaan siaga. Bechu tidak mengungkapkan langkah-langkah yang mungkin akan dilakukan untuk menangani kekurangan air, tetapi dia mengatakan tindakan yang dilakukan akan berdasarkan kasus per kasus di area-area tertentu. Tindakan yang "halus" dilakukan untuk menghindari tindakan darurat yang lebih berdampak saat menjelang musim panas. Ketersediaan air di Prancis tahun ini rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan menjadi yang terendah kedua selama lebih dari 10 tahun.

Jumlah salju di Pegunungan Alpen juga lebih rendah dibandingkan dengan 2022, yang merupakan tahun yang sangat kering. "Secara keseluruhan, kami memprediksi produksi tenaga air yang rendah dan permukaan sungai yang lebih rendah selama musim semi dan musim panas," kata Jean-Paul Harreman, direktur layanan konsultasi EnAppSys BV. Meteo-France mengatakan bahwa menjelang musim panas, curah hujan selama tiga bulan ke depan menjadi sangat penting bagi level air tanah dan sungai untuk kembali ke level normal.

Hanya sebanyak tiga bulan yang tidak mengalami defisit hujan sejak Agustus 2021. Para petani di Prancis, sebagai pelaku sektor pertanian terbesar di Uni Eropa, tengah melihat apakah hujan yang diperkirakan pada Rabu akan mengurangi kekeringan menjelang musim tanam di musim semi.

Meski tanaman serealia yang ditanam sebelum musim dingin tetap dalam kondisi baik, muncul kekhawatiran bahwa tanaman yang ditanam di musim semi, seperti jagung dan bit gula, mungkin akan kekurangan air, seperti saat kekeringan tahun lalu, menurut kantor pertanian FranceAgriMer, Kekeringan itu menyebabkan petani meningkatkan penyebaran benih tanaman seperti gandum pada musim dingin dan menyisakan lebih sedikit ruang untuk tanaman varietas yang akan ditanam pada musim semi tahun ini, kata serikat petani FNSEA. "Petani sudah beradaptasi dalam penanaman benih," kata Christiane Lambert, Kepala FNSEA.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi istri Wury Ma’ruf Amin, beserta rombongan terbatas, bertolak ke Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Kamis pagi, untuk mengecek langsung upaya percepatan penurunan stunting serta meninjau rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Mamuju. Menurut siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, Wapres berangkat menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 milik TNI AU, dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, sekitar pukul 10.00 WIB, menuju Bandar Udara Tampa Padang Mamuju, Sulbar. Diperkirakan Wapres akan tiba di Mamuju pada pukul 13.25 WITA, setelah menempuh perjalanan udara kurang lebih 2 jam 25 menit, dan akan disambut oleh Pj.

Gubernur Sulbar Akmal Malik dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulbar, seraya diiringi Tarian Selamat Datang. Selanjutnya, pada pukul 14.30 WITA, Wapres didampingi oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat menuju SMKN 1 Rangas, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas, Kec. Simboro dan Kepulauan dengan berkendara mobil. Di lokasi tersebut, Wapres akan meninjau proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, serta memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada Anak Tidak Sekolah (ATS). Selepas peninjauan, Wapres diagendakan menuju Hotel D’Maleo Mamuju untuk memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Sulbar yang akan diselenggarakan pukul 16.00 WITA.

Sementara itu pada hari kedua kunjungan, Jumat (24/3) pukul 11.00 WITA, Wapres dijadwalkan meninjau kegiatan Posyandu sekaligus memberikan bantuan pangan untuk mencegah stunting di Posyandu Siola Matahari. Selanjutnya, Wapres akan menunaikan Salat Jumat di Masjid Baitul Anwar, Sulbar dan kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat yang sama pada pukul 14.30 WITA.

Turut mendampingi Wapres dalam kunker ini, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Arif R. Marbun, R. Gatot Prio Utomo, Zumrotul Mukaffa, dan Sukriansyah S. Latief.

antara

(voinews.id)- Lebih dari 20.000 warga Suriah di Turki kembali ke negara asalnya di seberang perbatasan setelah gempa bumi baru-baru ini di wilayah Turki selatan. Berbicara kepada wartawan di Provinsi Hatay, Menteri Pertahanan Nasional Turki Hulusi Akar membantah klaim tentang masuknya pengungsi Suriah ke Turki melalui perbatasan di selatan negara itu. "Warga Suriah yang tinggal di Turki kembali ke tanahnya sendiri karena kehilangan rumah dan kerabatnya.

Ada warga Suriah yang kembali ke tanah airnya dari Turki ke Suriah dalam satu arah. Saat ini, angkanya telah melebihi 20.000," kata dia pada Selasa. Pada 6 Februari 2023, dua gempa besar melanda Turki selatan. Gempa bermagnitudo 7,7 dan 7,6 itu berpusat di Kahramanmaras dan mengguncang 10 provinsi lainnya yakni Hatay, Gaziantep, Adiyaman, Malatya, Adana, Diyarbakir, Kilis, Osmaniye, Sanliurfa, dan Elazig. Sekitar 13,5 juta orang terdampak gempa dahsyat tersebut.

Beberapa negara di kawasan, termasuk Suriah dan Lebanon, juga merasakan getaran yang melanda dalam waktu kurang dari 10 jam. Getaran yang kuat telah menyebabkan kerusakan dan korban yang meluas di Suriah. Lebih dari 41.000 orang tewas di Turki akibat gempa berturut-turut, menurut angka resmi terbaru, sementara ribuan orang lainnya terluka. Turki mengeluarkan peringatan level 4 dan meminta bantuan internasional.

Sumber: Anadolu

(voinews.id)- Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa mengatakan Moskow telah menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian New START, sebuah kesepakatan antara Rusia-AS dalam upaya pengurangan senjata nuklir. Langkah tersebut diambil karena Rusia menganggap Barat telah terlibat langsung dalam penyerangan pangkalan udara strategis miliknya.

"Saya terpaksa mengumumkan hari ini bahwa Rusia menangguhkan keikutsertaan dalam perjanjian senjata ofensif strategis," kata Putin dalam pidatonya di hadapan parlemen dan para komandan militer di Moskow. New START ditandatangani oleh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan mitranya dari Rusia Dmitry Medvedev pada 2010 guna membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat digunakan AS dan Rusia.

Perjanjian tersebut mulai diberlakukan pada 2011 dan kedua negara telah sepakat memperpanjang masa berlaku perjanjian itu pada 2021 sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Adapun perjanjian yang diperpanjang setelah Presiden AS Joe Biden menjabat itu berlaku selama lima tahun. Kesepakatan New START itu juga mengizinkan Rusia dan AS untuk melakukan inspeksi guna memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi perjanjian tersebut. Namun, inspeksi harus ditunda pada Maret 2020 karena pandemi COVID-19.

Pembicaraan antara Moskow dan Washington untuk melanjutkan inspeksi dijadwalkan berlangsung November lalu di Mesir, tetapi Rusia menundanya dan tidak ada pihak yang menetapkan jadwal baru. Rusia mengatakan awal bulan ini bahwa mereka ingin mempertahankan perjanjian itu, meskipun Moskow menyebut AS telah melakukan pendekatan yang destruktif terhadap pengendalian senjata.

Rusia bersama-sama dengan Amerika Serikat menyumbang sekitar 90 persen dari hulu ledak nuklir dunia, dan kedua belah pihak menekankan bahwa perang antara kekuatan nuklir harus dihindari dengan segala cara. Namun, invasi Rusia ke Ukraina mendorong Moskow dan Washington semakin dekat dengan konfrontasi langsung dalam 60 tahun terakhir. AS menuduh Rusia melanggar perjanjian itu dan mengatakan Moskow menolak untuk mengizinkan kegiatan inspeksi di wilayahnya.

Sumber: Reuters