VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id-Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko mengajak media untuk menonjolkan posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

"Saya berpesan, saya mohon dengan sangat positioning Indonesia di Keketuaan Indonesia ini karena media memegang peran sentral dalam sukseskan acara ini," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pada acara Media Gathering Persiapan KTT ke-42 ASEAN di Hotel Jayakarta Labuan Bajo, Manggarai Barat, Selasa malam. Terkait tema Keketuaan ASEAN tahun 2023 yakni Episentrum Pertumbuhan ASEAN, Moeldoko meminta agar media menonjolkan posisi Indonesia dalam pertumbuhan ASEAN tersebut.

Posisi Indonesia tersebut, kata Meoldoko, dapat didistribusikan dalam pemberitaan KTT ke-42 ASEAN karena media memegang peran sentral itu. Moeldoko ingin media dioptimalkan dalam pemberitaan agar penyelenggaraan kegiatan internasional di Labuan Bajo ini tidak terkesan sepi.

"Jangan ada kesan pemerintah sudah keluarkan sejumlah anggara, tapi apa hasilnya," ungkap Moeldoko. Moeldoko menginginkan peran media sungguh-sungguh melengkapi apa yang telah terjadi dalam kegiatan tersebut karena media memegang peran sentral dalam menyambungkan antara materi dan substansi KTT dengan masyarakat, baik lokal, nasional, ASEAN, dan global. "Jangan sampai, apa ini beritanya, apa itu KTT ASEAN, sepi banget," ujarnya.

Pada kesempatan itu Moeldoko mengajak para jurnalis untuk mengkomunikasikan segala persoalan dan hambatan yang terjadi selama melakukan tugas-tugas peliputan. "Kalau ada kekurangan, pasti, nanti teman teman media ada persoalan dengan tugas tugas, cukup komunikasi dengan saya dan Menkominfo," katanya.

Selain dihadiri oleh Moeldoko, Kegiatan Media Gathering Persiapan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo juga dihadiri oleh Menteri Kominfo Johnny G Plate dan Sekretaris Kemenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani. Diskusi dalam acara itu dipandu oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong.

antara

VOInews.id- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan kontingen Indonesia dapat menyabet lebih dari 69 medali emas dan menduduki peringkat 1 atau 2 di SEA Games ke-32 Kamboja 2023. “Saya minta emasnya di atas 69, peringkatnya juga di atas 3. Pilihannya cuma dua, peringkat satu atau peringkat dua,” kata Presiden Jokowi di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. Jokowi memahami bahwa target yang dicanangkannya bukanlah sesuatu yang mudah dicapai.

Namun, ia meyakini seluruh 599 atlet Indonesia di SEA Games 2023 sudah memiliki bekal dan kemampuan yang cukup untuk meraih hasil yang lebih baik dibanding SEA Games ke-31 di Vietnam. “Saya lihat atlet di sini telah memiliki bekal yang sangat cukup untuk nanti berlaga di Kamboja, dan dengan mengucap bismillah pada pagi hari ini kontingen SEA Games ke-32 di Kamboja tahun 2023 saya nyatakan diberangkatkan,” ujarnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, di kesempatan yang sama, mengatakan Indonesia akan mengikuti 31 cabang olahraga dari total 36 cabang olahraga yang dipertandingkan di SEA Games ke-32.

Indonesia akan memberangkatkan 599 atlet dengan didampingi pelatih dan ofisial sebanyak 230 orang, serta dukungan tim pusat dan tenaga keolahragaan yang terdiri dari dokter paramedis, dan tim pemulihan sebanyak 55 orang.

Dengan begitu, total kontingen Indonesia di SEA Games 2023 sebanyak 884 orang. “Saat ini beberapa cabang olahraga sudah mulai bertanding lebih awal seperti sepak bola kriket dan hoki indoor,” ujar Dito. Dito menjelaskan bahwa sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), SEA Games ke-32 merupakan sasaran antara untuk meraih prestasi di Asian Games dan Olimpiade yang menjadi target utama, bertepatan dengan tanggal 20 Mei memperingati Hari Pendidikan Nasional.

antara

VOInews.id- Lebih dari 800.000 orang kemungkinan telah menyelamatkan diri dari Sudan akibat perang antar faksi militer, termasuk banyak orang yang telah mengungsi di negara itu, kata Pejabat PBB Raouf Mazou pada Senin waktu setempat. "Tanpa adanya resolusi cepat dari krisis ini, kita akan terus menyaksikan lebih banyak orang yang terpaksa melarikan diri untuk pencari perlindungan dan bantuan dasar," ujar Mazou saat konferensi pers di Jenewa.

"Melalui konsultasi dengan semua pemerintah dan mitra terkait, kami memperkirakan 815.000 orang mungkin telah menyelamatkan diri ke tujuh negara tetangga," lanjutnya. Menurut dia, perkiraan itu meliputi sekitar 580.000 warga Sudan, dengan pengungsi lainnya yang memang sudah ada di sana yang berasal dari Sudan Selatan dan tempat lain.

Menurut Mazou, sekitar 73.000 orang telah menyelamatkan diri ke negara-negara tetangga Sudan, yakni Sudan Selatan, Chad, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Republik Afrika Tengah dan Libya. Kepala urusan kemanusiaan PBB Martin Griffiths akan mengunjungi Sudan pada Selasa, kata Ramesh Rajasingham dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UN OCHA).

Pada Senin Griffiths berada di Kenya untuk membahas situasi di Sudan, yang digambarkannya sebagai "bencana". "Kita perlu menemukan cara agar bantuan masuk ke negara (Sudan) dan membagikan bantuan itu kepada mereka yang membutuhkan," tulis Griffiths di Twitter.

Lewat pernyataan terpisah koordinator kemanusiaan PBB di Sudan mengatakan krisis kemanusiaan berubah menjadi "malapetaka besar" dan risiko masalah akan menyebar ke negara-negara tetangga mengkhawatirkan.

"Sudah lebih dari dua pekan terjadi perang di Sudan, konflik yang mengubah krisis kemanusiaan di Sudan menjadi bencana dahsyat," kata Penasihat Khusus Sekjen PBB untuk Sahel, Abdou Dieng, kepada negara-negara anggota PBB lewat tautan video. Sahel adalah sebuah wilayah di Afrika yang didefinisikan sebagai wilayah transisi ekoklimatik dan biogeografis antara Sahara ke utara dan sabana Sudan ke selatan.

Sumber: Reuters

VOInews.id- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengirimkan kepala urusan kemanusiaan Martin Griffiths ke Sudan secepatnya di tengah "krisis kemanusiaan yang memburuk dengan cepat" di negara itu. "Skala dan kecepatan dari apa yang sedang terjadi belum pernah terjadi sebelumnya di Sudan. Kami sangat prihatin dengan dampak langsung maupun jangka panjang pada semua orang di Sudan dan wilayah yang lebih luas," kata Stephanie Dujarric, juru bicara Guterres, dalam sebuah pernyataan.

"Kami sekali lagi mendesak semua pihak yang bertikai untuk melindungi warga dan infrastruktur sipil, menyediakan jalur yang aman bagi warga sipil untuk meninggalkan wilayah konflik itu, menghormati pekerja dan aset kemanusiaan, fasilitas operasi bantuan, dan menghormati petugas, transportasi dan fasilitas media," kata Dujarric. Sedikitnya 528 orang tewas dan lebih dari 4.500 terluka akibat pertempuran sejak 15 April, menurut Kementerian Kesehatan Sudan.

Konflik bersenjata itu melibatkan dua jenderal yang bermusuhan: panglima militer Abdel Fattah al-Burhan dan komandan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) Mohammed Hamdan "Hemedti" Dagalo. Perselisihan kedua pihak terjadi dalam beberapa bulan terakhir mengenai penyatuan RSF ke dalam militer, syarat utama tercapainya perjanjian dengan kelompok-kelompok politik tentang transisi di Sudan. Negara itu tidak memiliki pemerintahan sejak Oktober 2021 ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat.

Tindakan pihak militer itu dianggap "kudeta" oleh kekuatan-kekuatan politik di Sudan. Masa transisi Sudan, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan, dijadwalkan akan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.

Sumber: Anadolu