VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Kementerian Pertahanan Nasional China (MND), Senin, mengomentari latihan militer gabungan Amerika Serikat dan India yang rencananya digelar di daerah dekat perbatasan China-India pada Oktober mendatang.

"Kami terus memantau rencana tersebut. Kami menekankan bahwa kerja sama militer, terutama latihan, di antara beberapa negara terkait sebaiknya tidak menyasar negara ketiga mana pun dan seharusnya menjaga suasana kondusif perdamaian dan stabilitas kawasan," kata juru bicara MND Kolonel Senior Tan Kefei yang dikutip media.

Latihan tersebut akan difokuskan untuk mengasah kemampuan tempur pasukan di medan dataran tinggi dan perbukitan.

Menurut dia, isu perbatasan China-India merupakan masalah kedua negara dan kedua belah pihak telah menjaga komunikasi secara efektif di semua tingkatan serta menyetujui penanganan setiap persoalan melalui dialog.

Sambil mengutip kesepakatan yang ditandatangani China dan India pada 1993 dan 1996, Tan menjelaskan bahwa kedua belah pihak tidak diizinkan melakukan latihan militer yang menargetkan satu sama lain di garis kontrol aktual (LAC).

"Diharapkan India bisa mematuhi konsensus penting yang dicapai para pemimpin kedua negara," katanya. Beberapa hari sebelumnya, militer AS dan India melakukan latihan gabungan di bagian selatan lereng Gunung Himalaya.

antara

(voinews.id)Bentrok bersenjata antara pendukung dua pemerintah yang bersaing di Libya menewaskan 12 orang dan 87 orang terluka// Kementerian Kesehatan Libya  seperti dilansir AFP Minggu (28/8/2022) menyebutkan/ bentrok ini juga merusak 6 rumah sakit di Ibu Kota Tripoli// Tembakan senjata ringan dan ledakan mengguncang beberapa distrik di Tripoli  Jumat waktu setempat hingga Sabtu// Asap terlihat membubung dari gedung-gedung yang rusak///detik

(voinews.id)Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk segera mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik).

“KKP Domestik menjadi penting untuk segera diimplementasikan dalam rangka transparansi serta memberi kemudahan dalam transaksi belanja barang dan jasa pemerintah,” katanya dalam Peluncuran KKP Domestik di Jakarta, Senin.

KKP Domestik baru saja diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) khususnya Bank Mandiri, BNI dan BRI.

KKP Domestik ini akan memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang prosesnya dilakukan secara domestik.

KKP Domestik juga merupakan langkah untuk mendorong pembelian produk dalam negeri melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia yang sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022.

Menurut Luhut, KKP domestik akan membantu percepatan pembayaran kepada Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) sehingga seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat segera mengimplementasikannya di instansi masing-masing.

Tak hanya itu, Luhut menegaskan seluruh kepala daerah harus segera berkoordinasi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar implementasi KKP Domestik dapat dipercepat dan diperluas. “Kami mengingatkan lagi kepada kepala daerah untuk melaksanakan ini,” katanya.

Ia meminta Bank Indonesia dapat turut membantu pendampingan ke seluruh pemerintah daerah mengenai implementasi KKP Domestik. Bank Indonesia dan OJK juga perlu untuk terus mengembangkan KKP Domestik sehingga dapat digunakan saat belanja di merchant secara online maupun offline baik di dalam negeri dan di luar negeri.

“Kiranya KKP Domestik ini dapat segera termanfaatkan di seluruh instansi pemerintah untuk Indonesia yang lebih maju, sejahtera dan mandiri,” kata Luhut.

antara

(voinews.id)Kedutaan Besar RI di Islamabad dan Konsulat Jenderal RI di Karachi menyampaikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban bencana banjir di Pakistan.

KBRI Islamabad dan KJRI Karachi telah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan berkomunikasi dengan simpul komunitas Indonesia, hingga saat ini tidak terdapat WNI yang menjadi korban bencana banjir tersebut, demikian disampaikan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Pakistan mengalami bencana alam banjir bandang di Provinsi Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (NDMA) Pakistan mencatat sekitar 1.000 orang tewas akibat bencana banjir tersebut.

Pemerintah Pakistan pun telah mengumumkan kondisi darurat di wilayah terdampak. Terkait kondisi tersebut, KBRI Islamabad dan KJRI Karachi telah menyampaikan imbauan kepada WNI di Pakistan untuk selalu tanggap dan waspada serta memantau informasi yang disampaikan NDMA dan Departemen Meteorologi Pakistan (PMD).

Selain itu, para WNI di Pakistan juga diimbau untuk menunda perjalanan ke daerah-daerah yang sedang rawan bencana di negara itu dan segera menghubungi otoritas setempat dan Perwakilan RI terdekat jika terjadi situasi darurat.

Bagi WNI di Pakistan yang membutuhkan informasi atau bantuan lebih lanjut, dapat menghubungi hotline KBRI Islamabad pada nomor +92 345 8571989 dan hotline KJRI Karachi pada nomor +92 300 0340346. Menurut catatan KBRI Islamabad, WNI di Pakistan berjumlah 1.267 orang dan mayoritas bertempat tinggal di Islamabad, Lahore, Karachi, Rawalpindi, Sialkot, Gujrat dan Peshawar.

antara