(voinews.id)Bentrokan hebat antarakelompok Syiah dalam Pemerintah Irak dukungan Iran terjadi di Baghdad dan menewaskan sedikitnya 17 orang pada Senin malam. Para pendukung ulama dan politikus Syiah yang berpengaruh, Muqtada Al Sadr, dan pendukung milisi pro-Iran saling melempar batu di dekat Zona Hijau, kawasan kantor pemerintah dan kedutaan asing.
Bentrokan semakin intens dengan penggunaan senjata. Suara senapan mesin dan ledakan terdengar, kilatan suar terlihat di atas Zona Hijau.
Sedikitnya 17 orang kehilangan nyawa dan sejumlah lainnya terluka, menurut polisi dan petugas medis. Insiden itu terjadi sehari setelah Sadr menyatakan mundur dari politik, keputusan yang menurutnya adalah respons atas kegagalan pemimpin dan partai Syiah lain mereformasi Pemerintah Irak yang korup.
Pernyataan Sadr itu mendorong pendukungnya menyerbu Zona Hijau, yang dulu dijadikan istana oleh diktator Saddam Hussein, dan terlibat bentrokan dengan seteru mereka. Sebelumnya, pendukung setia Sadr telah menduduki gedung parlemen selama berminggu-minggu.
Militer Irak memberlakukan jam malam di seluruh negeri dan meminta demonstran untuk meninggalkan Zona Hijau.
Sadr mengatakan kemudian bahwa dirinya melakukan mogok makan sebagai protes atas penggunaan senjata oleh pihak-pihak yang bertikai.
Perseteruan antara Sadr dan musuh-musuh politiknya di kalangan Syiah– kebanyakan didukung oleh Iran–telah memicu rangkaian kekerasan baru di Irak ketika negara itu berjuang mengatasi krisis akibat perang berkepanjangan, sanksi, konflik internal dan korupsi yang merajalela.
Sejak 2003, berbagai kelompok di Irak terlibat konflik sektarian dan persaingan politik di antara kubu-kubu dan suku-suku yang berbeda. Rangkaian kekerasan yang terjadi baru-baru ini melibatkan pendukung Sadr, termasuk milisi bersenjata berat, di satu sisi serta tentara dan paramiliter saingannya yang didukung Iran di sisi lain.
Ketegangan meningkat sejak Sadr memenangi pemilu pada Oktober tahun lalu dan berusaha membersihkan pemerintah dari kelompok-kelompok dukungan Iran. Dia secara tiba-tiba menarik mundur semua anggota aliansinya dari parlemen pada Juni setelah gagal membentuk pemerintahan yang bersih dari lawan-lawan politiknya.
Ketegangan memuncak pada Senin ketika bentrokan terjadi antara petempur Brigade Perdamaian yang mendukung Sadr dan anggota pasukan keamanan Irak yang menjaga Zona Hijau. Namun, para milisi pro-Iran sepertinya juga terlibat dalam bentrokan maut itu.
antara
(voinews.id)Tim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meningkatkan respons atas hujan lebat dan bencana banjir di seluruh Pakistan yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.000 warga, kata juru bicara PBB pada Senin (29/8).
Bersama dengan pemerintah Pakistan, PBB merencanakan bantuan darurat (flash appeal) sebesar 160 juta dolar AS (Rp2,38 triliun) secepatnya untuk memenuhi kebutuhan kelompok paling rentan, kata Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Bantuan tersebut akan diluncurkan pada Selasa (30/8) secara bersamaan dari Jenewa dan Islamabad, kata Dujarric dalam konferensi pers harian. PBB telah memobilisasi sekitar 7 juta dolar AS (Rp104,18 miliar), termasuk mengarahkan kembali program dan sumber daya yang telah ada guna memenuhi kebutuhan yang paling mendesak, katanya.
Pemberian bantuan yang sedang berlangsung meliputi bantuan makanan dan nutrisi, pasokan dan layanan medis, air bersih, dukungan kesehatan ibu, vaksinasi ternak, dan penampungan. Selain itu, Dana Tanggap Darurat Pusat PBB telah mengalokasikan 3 juta dolar AS (Rp44,69 miliar) untuk menyediakan layanan kesehatan, nutrisi, makanan, air, sanitasi, dan kebersihan bagi mereka yang paling membutuhkannya, lanjut Dujarric.
Sumber: Xinhua
(voinews.id)Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan masyarakat mewaspadai ketidakmampuan negara lain dalam mengendalikan perekonomian dan inflasi agar tidak ikut mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri.
"Ekonomi Indonesia tumbuh cukup baik, namun yang perlu diwaspadai adalah ketidakmampuan negara-negara lain mengatasi pandemi COVID-19. Mereka tidak sesukses Indonesia dan ketidakmampuan mereka untuk menjaga ekonominya bangkit seperti Indonesia ini," kata Mendagri Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta Selasa.
Menurut Tito, ketidakmampuan negara lain dalam mengendalikan perekonomian dan inflasi tersebut bisa berdampak kepada Indonesia karena Indonesia merupakan bagian dari sistem ekonomi global. Mendagri mencontohkan seperti China, Hong Kong, Australia, dan Jepang yang masih sibuk mengendalikan pandemi COVID-19 sehingg tentu saja berdampak pada perekonomian negara tersebut.
Kemudian, krisis perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, sementara Rusia merupakan negara besar dan salah satu pemasok komoditas dunia seperti bahan bakar, energi dan gandum.
Tito Karnavian melanjutkan negara-negara barat dan Eropa merespons dengan menjatuhkan sanksi embargo terhadap Rusia. Kondisi tersebut membuat pasokan global terganggu, inflasi komoditas, dan Indonesia juga ikut terdampak pengaruh global tersebut.
"Berhadapan krisis Rusia-Ukraina memang perang ini jauh di sana, tapi Rusia pemain besar, rule of game politik dan ekonomi internasional. Kalau perangnya antara negara kecil mungkin tidak terlalu berdampak, tetapi Rusia pemasok energi BBM nomor 4 dunia, penguasa gandum nomor 2 dunia," ucapnya.
Oleh karena itu, Mendagri mengingatkan semua pihak terutama pemerintah daerah untuk selalu waspada terhadap pengaruh ekonomi dunia. Hal itu karena kontribusi pemerintah daerah dalam mengendalikan harga di masing-masing daerah berdampak besar dalam mengendalikan inflasi nasional.
antara
(voinews.id)Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan seluruh daerah pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali berada pada level 1.
"Seluruh daerah Indonesia seluruh kabupaten kota masuk level 1, artinya terkendali hijau, saya berterima kasih pada bapak ibu sekalian," kata Mendagri Tito Karnavian, di Jakarta Selasa. Pemerintah Indonesia memperpanjang PPKM di wilayah Jawa-Bali guna menekan laju COVID-19.
PPKM berlaku dari 30 Agustus sampai dengan 5 September 2022. Selama PPKM satu pekan ke depan. Hal itu tertuang dalam Inmendagri Nomor 41 Tahun 2022 yang diteken Mendagri Tito Karnavian pada 29 Agustus 2022.
Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA menyebutkan PPKM diperpanjang, agar masyarakat tetap waspada terhadap penularan COVID-19 di Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas dan pemulihan perekonomian nasional.
Ia juga mengatakan penetapan level 1 pada seluruh wilayah Jawa-Bali didasari pertimbangan dan masukan dari para pakar dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.
“Penentuan level kabupaten/kota tetap berpedoman pada indikator transmisi komunitas pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya Safrizal mengatakan pihaknya terus menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah baik dari pemerintah, forkompimda, TNI/Polri, ataupun para pemangku kepentingan lainnya untuk terus menjalin kerja sama dalam penegakan protokol kesehatan.
"Untuk menjaga kondisi pandemi yang semakin membaik," kata Safrizal pula. Safrizal meminta para kepala daerah untuk terus melakukan dukungan percepatan pelaksanaan vaksinasi booster secara proaktif, terfokus, dan terkoordinir sebagai wujud pencegahan terhadap varian baru yang muncul. "Oleh karena itu vaksinasi booster harus terus dipercepat, begitu pula dengan pemakaian aplikasi PeduliLindungi harus terus dilakukan sebagai salah satu upaya melakukan tracing," ujarnya lagi.
antara