VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) berbincang dengan pedagang di Pasar Cicaheum Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022). Dalam kunjungan kerjanya di Bandung, Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk membagikan bantuan kepada pedagang di Pasar Cicaheum serta meninjau harga kebutuhan pokok. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/agr

(voinews.id)Kementerian Kesehatan menyebutkan penambahan kasus COVID-19 di DKI Jakarta pada Ahad hingga pukul 12.00 WIB sebanyak 1.489 kasus merupakan yang terbanyak di Indonesia.

Data Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Ahad, menyebutkan penambahan terbanyak berikutnya Jawa Barat dengan penambahan 582 kasus, diikuti Banten dengan 369 kasus.

Penambahan kasus COVID-19 secara nasional pada Ahad ini mencapai sebanyak 3.228 kasus.

Sementara total kasus COVID-19 di Tanah Air sebanyak 6.346.304 kasus.

Untuk kasus sembuh terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan 2.737 kasus, kemudian diikuti dengan Banten dengan 1.105 kasus sembuh dan Jawa Barat dengan 458 kasus sembuh.

Secara keseluruhan, kasus sembuh yang terjadi di Tanah Air bertambah sebanyak 50.44 kasus sembuh. Total kasus sembuh secara keseluruhan sebanyak 6.142.438 kasus.

Sementara untuk kasus meninggal mengalami penambahan sebanyak tujuh kasus, yang terdiri dari DKI Jakarta dan Bali masing-masing dua kasus, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lampung masing-masing satu kasus.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 meminta pemerintah daerah untuk kembali memperkuat edukasi kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing tentang manfaat vaksinasi COVID-19 dalam rangka merespons kenaikan kasus COVID-19 belakangan ini.

"Pemda agar kembali memperkuat edukasi tentang vaksinasi COVID-19 guna mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi COVID-19 di daerah," kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito beberapa waktu lalu. 

antara

(voinews.id)Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken dalam pernyataan persnya terkait peringatan 31 tahun kemerdekaan Ukraina menyampaikan bahwa AS akan terus berdiri teguh bersama rakyat Ukraina.

"Amerika Serikat telah berdiri bersama rakyat Ukraina selama 31 tahun, dan kami akan terus berdiri teguh bersama mereka saat mereka mempertahankan kebebasan mereka. Dukungan kami untuk Ukraina tak tergoyahkan," kata Menlu Blinken dalam pernyataannya, seperti disampaikan dalam keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Jumat.

Blinken juga menyampaikan ucapan selamat untuk peringatan hari kemerdekaan Ukraina yang jatuh pada 24 Agustus.

"Atas nama Amerika Serikat, saya mengucapkan selamat kepada rakyat Ukraina pada Hari Kemerdekaan mereka, yang memperingatinya pada tanggal ini (24 Agustus) tahun 1991 ketika Ukraina secara resmi memisahkan diri dari Uni Soviet dan menjadi negara demokratis yang berdaulat," ujarnya.

Menlu AS itu pun mengatakan bahwa perayaan peringatan kemerdekaan Ukraina pada tahun ini telah dirusak oleh perang agresi Rusia yang masih berlangsung.

"Enam bulan lalu, Presiden Putin melancarkan invasi berskala penuh ke Ukraina tanpa alasan. Sejak itu, Ukraina melawan balik dengan sengit, gagah berani, dan efektif," ucap Blinken. Dia pun menyatakan keyakinan bahwa Ukraina akan tetap berdaulat dan merdeka, dan menekankan bahwa Amerika Serikat akan mendukung Ukraina selama yang diperlukan.

"Rakyat Ukraina telah menunjukkan bahwa mereka akan melakukan apa pun untuk melindungi rumah mereka, keluarga mereka, sesama warga, negara mereka ... kemerdekaan mereka," kata Blinken.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mengumumkan bantuan persenjataan dan peralatan senilai hampir 3 miliar dolar AS (sekitar Rp44,6 triliun) yang akan disediakan pemerintah AS melalui Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina.

Blinken mengatakan bantuan tersebut akan memungkinkan Ukraina memperoleh apa yang dibutuhkannya untuk mempertahankan diri dalam jangka panjang.

antara

(voinews.id)Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan agar distribusi BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar diarahkan, sehingga dinikmati masyarakat yang benar-benar tidak mampu.

Menurut dia, saat ini Pertalite dan Solar di SPBU tidak tepat sasaran, sebagaimana data yang dikeluarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), bahwa ternyata 80 persen kompensasi Pertalite dinikmati masyarakat mampu. "BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran,” ujar pengamat migas tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Merujuk data Susenas, lanjutnya, dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp93,5 triliun yang dianggarkan di APBN (sesuai Perpres 98), sebesar 86 persen atau Rp80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen atau Rp13,1 triliun dinikmati dunia usaha.

Dari Rp80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen diantaranya dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20 persen yang tidak mampu.

Sedangkan Solar, dari total subsidi dan kompensasi Rp143,4 triliun sebanyak 11 persen atau Rp15 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya yaitu 89 persen atau Rp127,6 triliun dinikmati dunia usaha.

"Dan untuk kategori rumah tangga yang menikmati, itu pun 95 persen adalah rumah tangga mampu. Hanya 5 persen rumah tangga tidak mampu yang menikmati Solar subsidi," katanya.

Karena itu Sofyano menilai upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran diantaranya melalui penyesuaian harga Pertalite sebagai hal yang bisa diterima. Namun, lanjutnya, kebijakan tersebut seperti buah simalakama, di satu sisi akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, di sisi berbeda, meski bisa mengurangi beban anggaran, namun menaikkan harga Pertalite juga belum tentu menutup harga keekonomian.

"Makanya, harus ada kemauan politik untuk menetapkan siapa yang berhak atas BBM bersubsidi. Tujuannya itu tadi, agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran," katanya. Dengan demikian, menurutnya, juga harus ada ketegasan, misal kendaraan-kendaraan mewah tidak boleh menggunakan BBM subsidi.

Dalam hal ini, yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan pengawasan terhadap SPBU agar tidak melayani kendaraan mewah roda empat yang mengisi Pertalite. "Jadi jika ada SPBU yang menjual Pertalite kepada mobil mewah, cabut saja izinnya. Dengan begitu maka subsidi BBM akan lebih tepat sasaran.

Karena lebih mudah mengontrol SPBU daripada pemilik kendaraan mewah," ujar Sofyano. Sudah saatnya, kata dia, pemerintah gencar mengampanyekan Gerakan Hemat BBM.

antara