VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara telah menarik minat banyak investor mancanegara.

Dalam pernyataan secara virtual saat menjadi pembicara kunci pada Perayaan Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang dilaksanakan di Balikpapan, Sabtu (21/5), Luhut pun menegaskan tidak benar jika pembangunan IKN minim pendanaan.

"Saya sudah bertemu Mohammed Bin Salman, Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi, yang menyatakan akan berinvestasi sangat besar. Selain itu, Uni Emirat Arab melalui Indonesian Investment Fund juga menyiapkan investasi 20 miliar dolar AS," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Luhut pun menggarisbawahi, ibu kota baru Nusantara diperuntukkan bagi generasi muda yang akan menikmatinya di masa mendatang. Bentuknya tak akan kalah dengan pembangunan kota modern Neom di Arab Saudi, Dubai di Uni Emirat Arab, serta Shenzhen di Tiongkok.

"IKN will be 'world-class city for all' (kota kelas dunia bagi semua orang). Sudah banyak pihak memberi hormat atas konsep kita membangun ibu kota baru," imbuhnya.

Proses pemindahan kantor-kantor utama pemerintahan pusat dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, diharapkan selesai pada kuartal kedua 2024.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan saat ini pembangunan Indonesia jauh lebih merata. Selain menjadi lokasi pembangunan ibu kota negara, kini banyak industri baru tumbuh di Kalimantan, seperti pembangunan industri energi baru di Kalimantan Utara.

"Investasi yang dulu hanya berpusat di Jawa dan Sumatra, kini tersebar ke berbagai daerah lain, termasuk Kalimantan. Di sinilah para pemuda, termasuk GAMKI, harus memainkan perannya, karena banyak sekali lapangan kerja serta program-program UMKM terbuka luas," ungkapnya.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang hadir langsung pada acara ini mengungkapkan keunggulan Kalimantan Timur sehingga ditetapkan Presiden Jokowi sebagai ibu kota negara baru.

"Walaupun punya kapasitas penghasilan sumber daya alam luar biasa, tapi Kalimantan Timur tidak pernah punya keinginan macam-macam. Selain itu, Kaltim juga terkenal damai, tak pernah ada konflik SARA. Ini realitas yang membuat Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota yang baru," urainya.

Isran Noor mengaku, masih ada pihak yang menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim.

"Tapi, jumlah itu tak sebanyak yang setuju. Kalau ada yang bilang 25 ribu tokoh menolak pemindahan ibu kota, berarti masih ada 277 juta lebih yang setuju. Dalam demokrasi, pro dan kontra itu hal biasa," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (AMKI) Willem Wandik menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program pemerintah Jokowi-Ma’ruf karena sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan program GAMKI.

Pihaknya mengapresiasi adanya perubahan mendasar dalam konsep dan implementasi pembangunan di Indonesia Sentris dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang bernama Nusantara.

"Era baru pembangunan di Indonesia telah dimulai. Semoga tak ada lagi berita tentang jalan berkubang lumpur di ujung negeri. Semoga juga tak ada lagi cerita tentang kehidupan yang penuh nestapa dari masyarakat Indonesia yang tak terjangkau pembangunan. Semoga GAMKI selalu terus membawa kebaikan bagi negara dan bangsa Indonesia, serta menjadi organisasi yang melihat realisasi keberadaan IKN itu sendiri," kata anggota Komisi V DPR RI itu.

antara

(voinews.id)Badan Kesehatan Publik Kanada pada Kamis (19/5) mengonfirmasi dua kasus pertama infeksi virus cacar monyet di negara itu setelah otoritas di Provinsi Quebec mengatakan mereka tengah menginvestigasi 17 kasus yang dicurigai. Sejumlah negara termasuk Portugal dan Spanyol telah melaporkan kasus cacar monyet dalam beberapa minggu terakhir, dengan kasus Amerika Serikat yang diidentifikasi pejabat Kesehatan Publik Massachussets pada (18/5) pada seorang pria yang baru-baru ini melakukan perjalanan ke Provinsi Quebec di Kanada. “Malam ini, Provinsi Quebec mendapat informasi bahwa dua sampel yang diterima Laboratorium Mikrobiologi nasional (NML) telah dinyatakan positif cacar monyet. Ini adalah dua kasus pertama yang terkonfirmasi di Kanada,” kata Badan Kesehatan Publik Kanada (PHAC) dalam keterangannya. Pihaknya menambahkan Kanada belum pernah melihat kasus cacar monyet.

Cacar monyet, yang sebagian besar terjadi di Afrika Barat dan Tengah, adalah infeksi virus langka mirip dengan cacar manusia, kendati lebih ringan. Kasus itu pertama kali dilaporkan di Republik Demokratik Kongo pada 1970-an. Jumlah kasus di Afrika Barat sudah meningkat pada dekade terakhir. Gejalanya termasuk demam, sakit kepala dan ruam kulit dimulai pada wajah dan menyebar ke seluruh tubuh. Pejabat kesehatan di Montreal, kota terbesar Quebec, mengatakan kepada wartawan pada Kamis (19/5) pagi bahwa ada hubungan antara kasus cacar monyet AS di Massachusetts dan sejumlah kasus yang dicurigai di wilayah Montreal. PHAC mengatakan warga AS yang baru-baru ini melancong ke Kanada dari AS dengan transportasi pribadi “kemungkinan telah terinfeksi sebelum atau selama” kunjungannya ke Montreal.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Amerika Serikat (AS) sedang mengalami ledakan pembelian senjata besar-besaran yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda di saat jumlah tahunan senjata api yang diproduksi meningkat hampir tiga kali lipat sejak 2000, dan melonjak drastis dalam tiga tahun terakhir, menurut perhitungan komprehensif pertama federal terhadap perdagangan senjata dalam dua dekade. Data yang dirilis oleh Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF) pada Selasa (17/5) itu "memberikan gambaran statistik yang jelas akan sebuah negara yang mempersenjatai diri secara penuh. Para pembeli diuntungkan oleh pelonggaran pembatasan terkait senjata api oleh Mahkamah Agung, Kongres, dan badan legislatif negara bagian yang dikuasai oleh Partai Republik," demikian dilaporkan The New York Times. Data tersebut mendokumentasikan peralihan drastis pada permintaan konsumen di kalangan pemilik senjata api dengan implikasi politik, budaya, dan komersial yang besar. Sejak 2009, pistol semiotomatis tipe Glock, yang dibeli untuk perlindungan pribadi, mulai terjual lebih banyak dibandingkan senapan yang biasanya digunakan untuk berburu, menurut laporan itu. Dalam dokumen setebal 306 halaman itu, tercantum pula data lain yang dianggap meresahkan oleh para penegak hukum, menurut laporan itu, seraya menyebutkan bahwa pihak kepolisian menyita 19.344 senjata api produksi pribadi, senjata rakitan rumahan tak terlacak yang dikenal dengan sebutan "senjata hantu", pada 2021, naik 10 kali lipat sejak 2016. Data yang dirilis pada Selasa itu mengungkap sebuah industri yang tengah mengalami peningkatan, dengan produksi senjata domestik tahunan naik dari 3,9 juta pada 2000 menjadi 11,3 juta pada 2020. "Senjata api produksi dalam negeri dengan persentase yang relatif kecil diekspor ke luar negeri, sehingga angka tersebut merupakan cerminan akurat dari kebiasaan membeli senjata," imbuh laporan itu.

antara

(voinews.id)Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan pendapatan negara tahun depan akan naik sekitar 11,19 persen sampai 11,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) seiring defisit APBN yang harus kembali ke level di bawah 3 persen. “Pendapatan negara (tahun depan) meningkat dalam kisaran 11,19 persen sampai 11,70 persen dari PDB,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2023 di Jakarta, Jumat. Sri Mulyani menjelaskan kebijakan pendapatan negara tahun depan akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak/UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Melalui implementasi UU HPP yang efektif maka rasio perpajakan akan meningkat,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan peningkatan inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset. Ia meyakini berbagai kebijakan itu akan mendorong peningkatan rasio pendapatan negara yang ditargetkan dapat digunakan untuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur hingga ekonomi hijau. Optimalisasi pendapatan negara turut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dan panjang. “Ini agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap,” tegas Menkeu Sri Mulyani.

antara