Akbar
May
(voinews.id)Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Rabu menolak mentah-mentah usulan agar Kiev menyerahkan wilayah dan membuat konsesi untuk mengakhiri perang dengan Rusia.
Zelenskyy mengatakan usulan itu merupakan upaya untuk berdamai dengan Nazi Jerman seperti yang terjadi pada 1938.
Komentar-komentar murka Zelenskiy dan seorang pejabat seniornya muncul saat pasukan Ukraina menghadapi serangan baru di dua wilayah timur yang sebagian dikuasai oleh separatis berbahasa Rusia pada 2014.
Dewan redaksi New York Times mengatakan pada 19 Mei bahwa perdamaian yang dirundingkan mungkin mengharuskan Kiev untuk membuat beberapa keputusan sulit, mengingat bahwa kemenangan militer yang menentukan tidak realistis.
Dan mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger minggu ini menyarankan di Forum Ekonomi Dunia di Davos bahwa Ukraina harus membiarkan Rusia mempertahankan Krimea, yang dicaplok pada 2014.
"Apa pun yang dilakukan negara Rusia, Anda akan selalu menemukan seseorang yang mengatakan 'Mari kita pertimbangkan kepentingannya'," kata Zelenskiy dalam pidato video larut malam.
"Anda mendapat kesan bahwa Kissinger tidak memiliki tahun 2022 di kalendernya, tetapi tahun 1938, dan bahwa dia pikir dia sedang berbicara dengan audiens bukan di Davos tapi di Munich saat itu."
Pada 1938, Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman menandatangani perjanjian di Munich yang memberi diktator Nazi Adolf Hitler tanah di Cekoslowakia saat itu sebagai bagian dari upaya yang gagal untuk membujuknya meninggalkan ekspansi teritorial lebih lanjut.
"Mungkin New York Times juga menulis hal serupa pada 1938. Tapi saya ingatkan, sekarang sudah 2022," kata Zelenskyy.
"Mereka yang menyarankan Ukraina untuk memberikan sesuatu kepada Rusia, 'tokoh-tokoh geopolitik hebat' ini, tidak pernah melihat rakyat kecil, rakyat kecil Ukraina, jutaan orang yang tinggal di wilayah yang mereka usulkan untuk ditukar dengan perdamaian khayali."
Italia dan Hongaria telah mendesak Uni Eropa untuk menyerukan secara eksplisit gencatan senjata di Ukraina dan pembicaraan damai dengan Rusia, yang menempatkan dua negara itu bertentangan dengan negara-negara anggota EU lain yang bertekad untuk mengambil garis keras melawan Moskow.
Sebelumnya, dalam kritik penuh amarah, penasihat Zelenskiy Oleksiy Arestovych mengatakan beberapa negara Eropa jelas ingin Ukraina membuat konsesi kepada Putin.
"Tidak ada yang akan memperdagangkan satu gram kedaulatan kami atau satu milimeter wilayah kami," katanya dalam pernyataan video yang diunggah secara daring.
"Anak-anak kami sekarat, tentara hancur oleh mortir, dan mereka menyuruh kami mengorbankan wilayah. Sesat. Itu tidak akan pernah terjadi."
Juru bicara kementerian luar negeri Rusia sebelumnya mengatakan rencana perdamaian Italia untuk Ukraina adalah "fantasi".
"Anda tidak dapat memasok Ukraina dengan senjata dengan satu tangan dan membuat rencana untuk penyelesaian situasi secara damai dengan tangan yang lain," kata Maria Zakharova pada pengarahan mingguannya, mengacu pada inisiatif Italia.
Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio memberikan garis besar rencana tersebut pekan lalu. Kremlin mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya belum melihat inisiatif tersebut tapi berharap untuk menerimanya melalui saluran diplomatik.
Zakharova mengatakan tentang proposal yang dilaporkan itu: "Jika mereka berharap bahwa Federasi Rusia akan memanfaatkan rencana apa pun dari Barat, maka mereka belum banyak mengerti."
Sumber:Reuters
May
(voinews.id)Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau Indrawan berpendapat bahwa kampanye yang dilakukan peserta pemilu dan peserta pilkada serentak tahun 2024 di media sosial rawan konflik.
"Konflik terjadi lantaran perbedaan kepentingan politik sehingga menimbulkan persoalan-persoalan lain, seperti ketersinggungan hingga gesekan antarkelompok pendukung," kata Indrawan di Tanjungpinang, Kamis.
Penggunaan kalimat yang tidak baik, saling mengejek atau menghina pribadi peserta pemilu maupun pendukungnya, menyinggung SARA, dan hal-hal negatif lainnya potensial mengubah konflik di dunia maya menuju dunia nyata. Padahal kondisi seperti itu tidak perlu terjadi jika seluruh peserta pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat menahan diri dan saling menghormati.
Perdebatan di grup media sosial seperti whatsApp dan Facebook, menurut dia, cenderung memanas lantaran salah satu pihak atau masing-masing pihak mempertahankan argumen atau persepsi. Belum lagi persoalan yang muncul akibat akun bodong, yang ikut dalam perdebatan itu, dan cenderung provokatif.
"Itu pengalaman hasil pengawasan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020," ujarnya.
Indrawan mengemukakan media sosial dan media siber potensial menjadi sarana utama yang dimanfaatkan peserta Pemilu 2024 untuk kampanye karena pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilu 2024 diperkirakan lebih singkat dibanding pemilu sebelumnya.
Masa kampanye Pemilu 2024 diperkirakan hanya 75 hari, sementara pada Pemilu 2019 mencapai 90 hari. Tahapan pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sehingga tahapan kampanye berakhir pada 10 Februari 2024 atau sebelum memasuki masa tenang.
"Artinya, tahapan kampanye mulai diselenggarakan pada Desember 2023," ucapnya.
Masa kampanye yang relatif singkat itu, katanya, kemungkinan dimanfaatkan peserta kampanye dengan menyosialisasikan diri dan program melalui media sosial dan media siber.
"Karena media sosial dan media siber dianggap memiliki jangkauan yang lebih luas dan lebih efisien," ucapnya.
Menurut dia, persoalan potensial muncul bila sistem pengawasan tidak dibangun dengan baik. Peraturan dalam kampanye melalui media sosial dan media siber, termasuk sistem pengawasannya, kata mengingatkan, perlu dibangun agar peserta pemilu mematuhinya.
"Upaya pencegahan perlu dilakukan jajaran Bawaslu dan seluruh pihak yang berwenang," katanya.
antara
May
(voinews.id)Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pembiayaan yang memadai dapat meningkatkan ketahanan kesehatan global yang dapat dicapai dengan teknologi.
"Di bidang teknologi, ada kebutuhan mendesak untuk mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara sektor publik dan swasta untuk melipatgandakan investasi dalam R&D vaksin dan pusat manufaktur vaksin," kata Airlangga dalam workshop bertema “Equitable Global Vaccine Manufacturing” di pertemuan tahunan WEF sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Kamis. Pengembangan vaksin juga harus mempertimbangkan karakteristik khusus suatu negara, misalnya vaksin berbasis mRNA akan lebih murah jika diproduksi di negara dengan bahan baku yang melimpah dan mudah didapat seperti Indonesia.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga berbicara mengenai pentingnya SDM kesehatan dunia. Menurutnya saat ini negara maju sulit meregenerasi talenta kesehatan karena penurunan pertumbuhan penduduk dan fenomena silver economy.
Sementara itu sekolah kedokteran di negara berkembang masih mahal, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, dan kekurangan pelatihan berbasis kompetensi. Terakhir, Menko Airlangga menggarisbawahi biaya perawatan kesehatan yang terus meningkat secara global, hingga pemangku kepentingan harus didorong untuk menerapkan pembagian biaya dan perbedaan biaya.
“Kita juga perlu bersiap menghadapi pandemi di masa depan. Oleh karena itu, melalui Joint Finance and Health Task Force, G20 sepakat untuk tidak mengabaikan kesenjangan pembiayaan dalam kesiapsiagaan dan respons pandemi (pandemic preparedness and response) dan menjajaki pembentukan mekanisme pembiayaan baru,” pungkas Menko Airlangga.
antara
May
(voinews.id)Direktur Sekjen PBB dan Presiden Majelis Umum PBB mengapresiasi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Menurut Dirhamka Kemlu Achsanul Habib pada Kamis(26/5), walaupun banyak event internasional terselenggara di Indonesia, namun penanganan pandemi masih tetap berlanjut. Itu sebabnya terselenggaranya GPDRR ke-7 di Indonesia harus memprioritaskan kerangka kerja Sendai
antara