VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan penerimaan pajak telah mencapai Rp679,99 triliun per 26 Mei 2022 atau 53,04 persen dari target APBN tahun ini Rp1.265 triliun.

“Ini menjadi jaminan betapa ekonomi kita membaik,” kata Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Yon menjelaskan target Rp1.265 triliun ini akan dicapai melalui pajak penghasilan Rp680,9 triliun, pajak bumi dan bangunan Rp18,4 triliun, PPN dan PPnBM Rp554,4 triliun serta pajak lainnya Rp11,4 triliun.

Sementara penerimaan yang hingga 26 Mei 2022 mencapai Rp679,99 triliun meliputi PPh Non Migas Rp416,48 triliun, PPh Migas Rp36,03 triliun, PPN dan PPnBM Rp224,27 triliun serta PBB dan pajak lainnya Rp3,21 triliun.p

Selanjutnya Yon merinci perkembangan penerimaan pajak per bulan tahun ini meliputi Rp109,1 triliun pada Januari, Rp90,3 triliun pada Februari, Rp123 triliun pada Maret, Rp245,2 triliun pada April dan Rp112,39 triliun pada Mei.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP Kemenkeu Ihsan Priyawibawa mengaku optimis penerimaan pajak tahun ini akan tumbuh double digitatau mencapai Rp1.450 triliun sampai Rp1.485 triliun dari target dalam APBN sebesar Rp1.265 triliun.

“Kita optimis tahun ini bisa tumbuh double digit,” tegasnya.

Beberapa strategi dilakukan oleh DJP untuk mencapai perkiraan penerimaan tersebut seperti pengawasan pembayaran masa, pengujian kepatuhan material maupun penyempurnaan mulai dari regulasi, proses bisnis dan sumber daya manusia.

antara

(voinews.id)Utusan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Afghanistan mengatakan negara itu menghadapi tantangan "berat" hak asasi manusia dan meminta otoritas Taliban untuk membatalkan berbagai pembatasan terhadap perempuan.

Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Afghanistan Richard Bennett berbicara kepada wartawan pada akhir kunjungan 11 hari ke negara itu, Kamis.

"Saya mendesak pihak berwenang untuk mengakui tantangan hak asasi manusia yang mereka hadapi dan untuk menutup kesenjangan antara kata-kata dan perbuatan mereka," kata dia.

Bennett menyatakan keprihatinannya atas akses ke pendidikan setelah Taliban urung untuk mengizinkan anak-anak perempuan kembali ke sekolah menengah pada Maret dan bulan ini mengumumkan bahwa perempuan harus menutupi wajah mereka. Pelanggaran atas aturan tersebut adalah hukuman bagi kerabat laki-laki terdekat mereka.

“Petunjuk tentang mahram, penegakan hijab yang ketat, dan nasihat yang kuat untuk tinggal di rumah memberi pola pemisahan gender yang mutlak dan membuat perempuan tidak terlihat di masyarakat,” ujar Bennett.

Wakil juru bicara Taliban Inamullah Samangani membantah keprihatinan atas situasi hak asasi manusia di Afghanistan. Dia mengatakan pihak berwenang telah memperhatikan masalah yang disebutkan dan sedang menangani masalah pendidikan menengah anak perempuan.

Bennett juga menyerukan penyelidikan atas serangan yang menargetkan minoritas agama Syiah dan Sufi di Afghanistan, sebuah tren yang menurutnya memiliki "ciri-ciri kejahatan terhadap kemanusiaan".

Beberapa bulan terakhir telah terjadi lebih banyak serangan terhadap masjid dan sasaran sipil lainnya, yang beberapa di antaranya telah diklaim oleh ISIS.

Kelompok gerilyawan itu mengatakan berada di balik tiga ledakan di kota utara Mazar-i-Sharif pada Rabu (25/5) yang menewaskan sedikitnya 15 orang di daerah-daerah yang didominasi Syiah.

Ledakan lain, yang tidak diklaim, pada hari yang sama menghancurkan sebuah masjid Sunni di Ibu Kota Kabul dan menewaskan sedikitnya lima orang.

antara

(voinews.id)Presiden Vladimir Putin mengakui bahwa sanksi negara-negara Barat terhadap Rusia mengganggu rantai pasokan, tetapi menegaskan mereka tidak akan berhasil memutus Rusia dari teknologi.

Berbicara melalui tautan video kepada para pemimpin negara-negara bekas Soviet, Kamis, Putin mengatakan Rusia akan terus bekerja untuk menemukan pengganti impor asing yang tidak lagi tersedia untuknya, meskipun ini bukan "obat mujarab untuk semua penyakit".

Rusia menjadi semakin terisolasi dari Barat sejak menginvasi Ukraina tiga bulan lalu dalam apa yang disebutnya "operasi militer khusus".

Puluhan perusahaan telah meninggalkan negara itu dan sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menargetkan ekonomi dan bisnis Rusia.

"Perwakilan bisnis kami tentu saja menghadapi masalah, terutama di bidang rantai pasokan dan transportasi. Namun demikian, semuanya dapat disesuaikan, semuanya dapat dibangun dengan cara baru," kata Putin dalam pernyataan yang disiarkan televisi.

"Bukan tanpa kerugian pada tahap tertentu, tetapi itu membantu kami menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, kami pasti memperoleh kompetensi baru, kami mulai memusatkan sumber daya ekonomi, keuangan, dan administrasi kami pada bidang-bidang terobosan."

Putin mengatakan hengkangnya beberapa perusahaan asing dari pasar Rusia mungkin yang terbaik. Namun, dia mengakui kebutuhan Rusia akan akses ke teknologi asing.

"Kami tidak akan memutus diri kami sendiri dari teknologi---Barat ingin sedikit menekan kami, tetapi di dunia modern ini tidak realistis, tidak mungkin," ujar Putin.

Dia tidak merinci bagaimana Rusia akan menemukan cara untuk mempertahankan akses ke komponen dan perangkat lunak barat.

Seperti mengacu pada Amerika Serikat, dia mengatakan tidak ada "gendarme dunia" yang akan berhasil menggunakan sanksi untuk melemahkan negara-negara seperti Rusia, China, dan banyak negara lain yang mengejar apa yang disebutnya sebagai kebijakan independen.

Mengutip kamus Merriam-Webster, gendarme adalah seorang anggota badan tentara terutama di Prancis yang bertugas sebagai angkatan polisi bersenjata untuk pemeliharaan ketertiban umum.


Sumber: Reuters

(Voinews.id)Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Amina J. Mohammed berharap Indonesia selaku ketua G20 tahun ini dapat mendorong negara-negara anggota berinvestasi lebih banyak di sektor manajemen risiko bencana.

Alasannya, berbagai program dan aksi mengurangi risiko bencana di tingkat nasional, kawasan, dan dunia membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan.

“Kami menyadari Indonesia sebagai ketua G20 dapat meneruskan pesan mengenai pentingnya meningkatkan investasi di program dan aksi yang bertujuan mengurangi risiko bencana,” kata Amina menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui usai menghadiri pembukaan Sesi Ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) di BNDCC Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu.

Menurut dia, pesan itu penting untuk digaungkan oleh Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang bakal digelar di Bali pada Oktober—November 2022.

“Investasi di bidang itu dapat memperkuat upaya membangun resiliensi (ketahanan) masyarakat yaitu untuk bangkit setelah menghadapi bencana,” kata dia.

Ia lanjut menyampaikan tujuan lain meningkatkan investasi di program dan aksi pengurangan risiko bencana juga dapat membantu pencapaian SDGs (Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan) sebagai agenda pembangunan dunia yang ditargetkan selesai pada 2030.

Oleh karena itu, ia berharap hasil pertemuan pada GPDRR Ke-7 pada 25–28 Mei 2022 dapat menjadi bekal bagi Indonesia saat memimpin KTT G20, terutama terkait misi mengajak negara-negara anggota terlibat dalam upaya bersama mengurangi risiko bencana di tingkat nasional, regional, dan dunia.

Amina, pada kesempatan yang sama, menilai Indonesia memiliki pengalaman yang cukup lengkap dalam aksi kesiapsiagaan bencana.

“Kami menyadari Indonesia telah memiliki pusat komando kebencanaan, yang salah satunya ada di 91 Command Center ITDC Bali. Ada banyak data (kebencanaan) yang dihimpun di sana, dan berbagai kebijakan yang melibatkan masyarakat, sekolah, juga telah dilakukan,” kata Wakil Sekjen PBB itu.

Ia pun memuji berbagai program dan aksi kesiapsiagaan bencana yang telah dilakukan oleh Indonesia.

“Meskipun ada 3.000 bencana yang terjadi di Indonesia tahun lalu, tetapi jumlah korban jiwa relatif rendah. Indonesia terbukti mampu memimpin dalam isu-isu kebencanaan,” kata Amina kepada media usai acara pembukaan GPDRR.

antara