Akbar
May
(voinews.id)Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan Pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31P/HUM/2022 terkait vaksin halal untuk COVID-19. "Kami meminta Pemerintah melaksanakan putusan MA sebagai cerminan negara hukum dan pelaksanaan good governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin COVID-19 halal sesuai fatwa halal yang dikeluarkan MUI," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Anggota Panitia Kerja (Panja) Vaksin DPR RI itu menyarankan Pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Kemudian ditindaklanjuti dengan revisi peraturan di bawahnya termasuk Keputusan Menteri Kesehatan. "Selain putusan hukum ini, Komisi IX sejak awal baik di panja maupun dalam berbagai kesempatan rapat kerja sudah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal COVID-19 ini. Jadi dorongan legislatif dan putusan dari lembaga yudikatif harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan menyediakan vaksin halal yang cukup bagi umat Islam khususnya untuk booster maupun yang belum mendapat dosis pertama atau kedua," kata politisi PKS itu. Penyediaan vaksin halal, kata dia lagi, bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang enggan vaksin karena mempertanyakan atau memilih vaksin yang halal. Pada sisi lain, Kurniasih juga mendorong percepatan produksi vaksin Merah Putih, sebab vaksin ini adalah salah satu vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan fatwa halal MUI. "Jadi ini justru momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa. Selain kebutuhan untuk booster yang mendesak, vaksin Merah Putih juga sudah mendapat fatwa halal dari MUI jadi klop untuk segera menambah pasokan vaksin halal di samping yang sudah ada," kata Kurniasih menegaskan. Kurniasih mengatakan pihaknya akan segera meminta Kemenkes untuk melaksanakan hasil putusan MA tersebut dan menagihnya saat masa sidang sudah dimulai. "Ini salah satu konsern teman-teman di Komisi IX sejak awal, saat ada dorongan dengan putusan MA nanti kita kawal dan pertanyakan saat masa sidang dimulai usai reses. Harus ada progres dan tindakan nyata untuk penyediaan vaksin halal ini," katanya pula.
antaranews
May
(voinews.id)Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan bertemu pada Rabu atas permintaan Amerika Serikat untuk membahas peluncuran rudal Korea Utara baru-baru ini, kata sejumlah diplomat. Pemerintah AS berupaya mendorong dewan beranggotakan 15 negara itu untuk memperkuat sanksi terhadap Korut. Korut menembakkan sebuah rudal balistik dari kapal selam pada Sabtu, kata Korea Selatan, insiden terbaru dari serangkaian peluncuran yang dilarang DK PBB. Washington juga menilai bahwa Korut bisa jadi bersiap untuk melakukan pengujian nuklir paling cepat bulan ini. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan pemerintahnya menginginkan agar DK-PBB menggelar pemungutan suara pada Mei untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korut. Namun, dua negara pemegang hak veto China dan Rusia telah memberi sinyal akan menentang tindakan itu. Korut telah menjadi target sanksi PBB sejak 2006. Sanksi tersebut telah ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir oleh DK-PBB dalam rangka memangkas pendanaan Korut bagi program senjata nuklir dan rudal balistiknya. Namun, negara Asia yang terisolasi itu berhasil menghindari sejumlah sanksi PBB, menurut pemantau independen tentang sanksi PBB. Pemimpin Korut Kim Jong Un bulan lalu berjanji akan mempercepat pengembangan senjata nuklir di negaranya. Sumber: Reuters
May
(voinews.id)Otoritas Distrik Chaoyang, Beijing, China, mengurangi atau membebaskan biaya tempat usaha bagi penyedia layanan jasa dan perdagangan berskala mikro, kecil, dan menengah selama enam bulan sebagai upaya meringankan beban mereka di tengah penguncian wilayah (lockdown) parsial. Pembebasan biaya tersebut hanya berlaku bagi penyewa tempat yang dikelola oleh negara. Bagi pemilik tempat yang bukan perusahaan milik negara dianjurkan untuk mengurangi atau membebaskan biaya sewa selama lockdown parsial, demikian pengumuman otoritas Distrik Choayang, Senin. Kebijakan tersebut sebagai upaya agar warga di distrik terluas dan paling banyak dihuni warga negara asing itu bekerja dari rumah. Otoritas kota setempat juga menanggung asuransi para pekerja sektor UMKM yang berhenti berproduksi sebesar 100 yuan atau sekitar Rp216 ribu per orang setiap hari hingga maksimal 21 hari.Sejumlah tempat usaha, seperti restoran, pusat olahraga dan kebugaran, tempat perawatan tubuh, karaoke, kafe, bar, bioskop, perpustakaan, galeri seni, dan museum di Distrik Chaoyang ditutup sementara. Chaoyang menjadi distrik yang terkena dampak terparah gelombang terbaru COVID-19. Dalam kurun waktu lebih dari sepekan, Kota Beijing melaporkan 137 kasus positif COVID-19. Beberapa kawasan, termasuk pusat perkantoran dan bisnis juga telah di-lockdown hampir tiga pekan terakhir. Warga Beijing pun juga diwajibkan melakukan tes PCR yang digelar secara massal. Semula tes PCR hanya diwajibkan sepekan dua kali, lalu ditingkatkan menjadi dua hari sekali, dan saat ini setiap hari. Selain di areal permukiman padat penduduk, tes PCR juga bisa dilakukan secara mandiri berbayar yang tersebar di berbagai lokasi. Kedutaan Besar RI di Beijing juga setiap hari mendatangkan petugas kesehatan lokal untuk mengambil sampel dari kalangan staf KBRI dan keluarganya.
antara
May
(voinews.id)Presiden Joko Widodo memberikan enam arahan terkait penanganan pandemi COVID-19 dan gejolak ekonomi global kepada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin. "Saya ingin kita semuanya tetap konsentrasi pada masalah yang berkaitan dengan pandemi dan juga yang berkaitan dengan gejolak ekonomi global, yang sampai saat ini belum berhenti, belum selesai, dan itu menimbulkan ketidakpastian pada ekonomi semua negara," kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Senin. Dalam arahan pertama, Jokowi mengungkapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus diterapkan meskipun kasus aktif harian COVID-19 di Tanah Air sudah menurun. "Jadi, tolong setelah ini disampaikan PPKM tetap berlanjut, sampai betul-betul kita yakin bahwa COVID-19 ini 100 persen bisa kita kendalikan," ungkap Presiden. Arahan kedua ialah terkait manajemen arus mudik dan arus balik Lebaran. Jokowi memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian, Polri, dan TNI, yang telah bekerja sama dengan baik, sehingga arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1443 Hijriah berjalan dengan lancar.
Selanjutnya, arahan ketiga berkaitan dengan kewaspadaan terhadap gejolak ekonomi global akibat perang Ukraina-Rusia serta kebijakan moneter Amerika Serikat. Jokowi meminta pengelolaan ekonomi makro dan mikro diikuti secara detail, terutama berkaitan dengan pangan dan energi. "Saya sudah minta kemarin pada Pak Seskab (Pramono Anung) agar setiap minggu seperti kita lakukan rapat terbatas mengenai PPKM ini, juga sama urusan pangan, urusan energi harus juga dilakukan mingguan karena betapa pentingnya pengelolaan dua hal ini bagi stabilisasi, stabilitas ekonomi kita, utamanya stabilitas harga dan barang-barang pokok rakyat," jelasnya. Arahan keempat, Presiden mengingatkan pentingnya kepekaan tinggi terkait krisis yang ada di seluruh daerah, mulai dari musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan, hingga penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan ternak.Presiden pun meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk melakukan lockdown dan menerapkan sistem zonasi lockdown agar pergerakan ternak dapat dicegah dengan baik. "Saya juga minta Kapolri (Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo) betul-betul menjaga ini di lapangan, mengenai pergerakan ternak dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan ada penyakit mulut dan kuku. Bentuk satgas sehingga jelas siapa nanti yang bertanggung jawab," tegasnya. Arahan kelima, dia juga mengingatkan pentingnya percepatan realisasi belanja APBN, APBD, dan BUMN yang berdampak pada ekonomi rakyat. Terakhir, arahan keenam, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk tetap fokus bekerja pada tugas masing-masing, meskipun tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 akan dimulai pada pertengahan tahun ini. "Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, Pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," ujarnya.
antaranews