VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) tidak memengaruhi stok ternak untuk perayaan Idul Adha 2022 karena secara nasional sangat mencukupi.

“Mengacu pada data nasional tahun lalu, populasi sapi potong mencapai 18 juta, kerbau 1,2 juta, kambing 19,2 juta, dan domba 17,9 juta ekor,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri pada keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Melihat data ini, Kuntoro menilai stok untuk pasokan hewan kurban tahun ini dinilai aman. Apalagi bila bercermin pada penyelenggaraan kurban tahun 2021, total penyembelihan hewan kurban saat itu hanya sebanyak 1,7 juta ekor yang terdiri dari 609,5 ribu ekor sapi, 14,2 ribu ekor kerbau, 281,3 ribu ekor kambing, dan 750,6 ribu ekor domba.

antara

(voinews.id)Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Iskandar Simorangkir menilai perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) akan mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

"Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi," ujar Iskandar dalam Side Event Presidensi G20: Seminar Sinergi Membangun UMKM Tangguh Pasca Pandemi yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian kian gencar melakukan berbagai inisiatif guna mempercepat program keuangan inklusif pada semua kelompok masyarakat, salah satunya adalah pelaku UMK.

Iskandar menuturkan pertumbuhan yang inklusif, periodik, people center, serta ramah lingkungan, dan berkelanjutan, menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20.

Dengan semangat untuk pulih bersama, Presidensi G20 Indonesia memiliki peran yang strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi yang lebih kuat pasca pandemi, tangguh, dan siap menghadapi tantangan pada masa mendatang.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah telah memperluas akses keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada berbagai segmen sasaran.

Ia menyebutkan sasaran tersebut meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMK, dan lima kelompok masyarakat lintas sektor, yakni pelajar atau mahasiswa pemuda, pekerja migran, perempuan, penyandang masalah kesejahteraan sosial ,serta masyarakat di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).

"Dengan dukungan dan kerja sama dari segenap pemangku kepentingan, inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari 81,4 persen pada tahun 2020 menjadi 83,6 persen pada tahun 2021," ucap dia.

Maka dari itu ia menekankan percepatan inklusi keuangan di Indonesia memerlukan koordinasi dan sinergi yang solid dengan seluruh pihak.

antara

(voinews.id)Korea Utara melaporkan wabah pertama COVID-19 pada Kamis, menyebutnya "darurat nasional terparah" dan memerintahkan lockdown di seluruh negeri, sementara varian Omicron dikabarkan terdeteksi di Pyongyang. Pengakuan pertama secara terbuka tentang infeksi COVID-19 itu menunjukkan kemungkinan adanya krisis besar di negara itu, yang selama ini menolak menerima bantuan vaksin dari dunia internasional dan menutup perbatasannya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tak satu pun kasus COVID-19 atau tingkat vaksinasi yang dilaporkan Korut. "Ada kejadian darurat terbesar di negara ini, dengan celah di garda terdepan karantina darurat kami, yang telah dijaga dengan aman selama lebih dari dua tahun tiga bulan sejak Februari 2020," kata kantor berita resmi KCNA.

KCNA merujuk pada kasus-kasus terdeteksi yang dipicu subvarian Omicron virus corona, BA.2. Laporan itu mengatakan orang-orang di ibu kota Pyongyang telah terjangkit varian tersebut, tanpa memerinci jumlah kasus atau dugaan sumber infeksi. Sampel dari mereka yang terinfeksi dikumpulkan pada 8 Mei, katanya. Laporan itu dirilis ketika pemimpin Korut Kim Jong Un memimpin rapat Partai Pekerja untuk membahas respons atas wabah pertama tersebut. Kim memerintahkan semua kota dan desa "mengunci ketat" wilayah mereka untuk mencegah penyebaran virus corona. Dia mengatakan pasokan medis cadangan darurat akan dimobilisasi, menurut KCNA. "Tindakan pencegahan epidemi negara akan dialihkan ke sistem pencegahan epidemi darurat maksimum," kata KCNA. Meskipun Korut belum pernah memastikan satu pun infeksi virus corona di negara itu, para pejabat di Korea Selatan dan Amerika Serikat meragukan hal itu, terutama ketika kasus varian Omicron yang sangat menular dilaporkan oleh tetangganya, Korsel dan China. Korut yang terisolasi telah menerapkan aturan karantina ketat, termasuk menutup perbatasan, sejak pandemi dimulai pada awal 2020.

Pada Juli tahun itu, Kim menyatakan status darurat dan memberlakukan lockdown di Kaesong dekat perbatasan antar-Korea selama tiga pekan setelah seorang pria yang membelot ke Korsel pada 2017 dan kembali ke kota itu menunjukkan gejala COVID-19. Hingga 31 Maret, 64.207 dari 24,7 juta lebih penduduk Korut telah menjalani tes COVID-19 dan semuanya negatif, menurut data terkini dari WHO. Selama ini Korut menolak pengiriman vaksin COVID-19 dari skema berbagi vaksin global COVAX dan Sinovac Biotech China, yang menunjukkan bahwa tak satu pun penduduknya telah divaksin. Kantor presiden Korsel mengatakan kepada Reuters bahwa Presiden Yoon Suk-yeol, yang baru saja dilantik, akan terus memisahkan urusan kemanusiaan dan politik, membuka kesempatan untuk memberikan bantuan ke Korut. Laporan KCNA pada Kamis itu mengatakan Kim memberi tahu rapat Partai Pekerja bahwa tujuan dari sistem karantina darurat yang diberlakukan adalah untuk mengendalikan dan mengatasi penyebaran virus serta mengobati mereka yang terinfeksi dengan cepat agar sumber penyebaran bisa dihilangkan dalam waktu sesingkat mungkin. Fakta bahwa Kim menggelar rapat politbiro pada dini hari dan cepatnya media pemerintah menyiarkan hal itu menunjukkan adanya situasi mendesak, kata Prof Yang Moo-jin dari Universitas Studi Korea Utara di Seoul. "Secara eksternal, mungkin ada pesan secara tak langsung tentang kebutuhan bekerja sama dengan komunitas internasional jika terbukti sulit untuk menanganinya sendiri," kata Yang. Sebuah laman Korsel yang memantau aktivitas di Pyongyang mengatakan pekan ini bahwa penduduk telah diminta untuk pulang dan tinggal di rumah karena "masalah nasional" tanpa memberi rincian. Sebelumnya pada Kamis, stasiun TV pemerintah China melaporkan Korut telah memerintahkan warganya untuk tetap di rumah sejak 11 Mei ketika banyak dari mereka mengalami "dugaan gejala flu", tanpa menyebut COVID-19. Lintas perbatasan utama antara Dandong di China dan kota Sinuiju di Korut ditutup pada April akibat situasi COVID-19 di kota China itu, kata China.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Merebaknya wabah COVID-19 di China berisiko membunuh 1,5 juta jiwa warga jika tidak menerapkan kebijakan pengendalian dan pencegahan pandemi secara ketat, demikian Kementerian Luar Negeri setempat (MFA) mengutip pendapat para pakar kesehatan. "Besarnya populasi China juga berarti tindakan pencegahan dan pengendalian yang kendor akan menyebabkan kematian sejumlah besar kalangan orang tua," kata juru bicara MFA Zhao Lijian di Beijing, Rabu (11/5). Menurut dia, kebijakan nol COVID-19 secara dinamis sangat efektif melindungi kaum lansia dan kelompok berisiko yang memiliki penyakit bawaan. "Ini sangat berbeda dengan kebijakan longgar yang mengarah pada kekebalan imunitas dan kekebalan alami yang diambil oleh beberapa negara lain," ucapnya.

Merebaknya wabah COVID-19 di China berisiko membunuh 1,5 juta jiwa warga jika tidak menerapkan kebijakan pengendalian dan pencegahan pandemi secara ketat, demikian Kementerian Luar Negeri setempat (MFA) mengutip pendapat para pakar kesehatan. "Besarnya populasi China juga berarti tindakan pencegahan dan pengendalian yang kendor akan menyebabkan kematian sejumlah besar kalangan orang tua," kata juru bicara MFA Zhao Lijian di Beijing, Rabu (11/5). Menurut dia, kebijakan nol COVID-19 secara dinamis sangat efektif melindungi kaum lansia dan kelompok berisiko yang memiliki penyakit bawaan. "Ini sangat berbeda dengan kebijakan longgar yang mengarah pada kekebalan imunitas dan kekebalan alami yang diambil oleh beberapa negara lain," ucapnya.

antara