VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id) Otoritas Republik Rakyat Tiongkok tidak akan melonggarkan protokol kesehatan ketat antipandemi COVID-19 meskipun mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tiongkok akan mengambil tindakan yang lebih tegas dan lebih cepat untuk menyaring dan mengisolasi kelompok berisiko COVID-19 dan menerapkan kewajiban tes PCR secara reguler dalam menghadapi varian Omicron.

Menteri Kesehatan Nasional Tiongkok, Ma Xiaowei seperti dikutip media setempat, Selasa mengatakan, pihaknya akan mempercepat riset vaksin khusus Omicron dan memperluas jangkauan vaksinasi penguat pada kalangan orang tua berusia lanjut. Ia juga menegaskan kembali komitmen kementeriannya terkait kebijakan nol kasus COVID-19 setelah gelombang kasus terparah menerjang Kota Shanghai dan Provinsi Jilin. reuters

(Voinews.id)Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan industri penerbangan baik secara nasional maupun global akan segera bangkit. Hal ini disampaikan Menhub saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel bertema “Reviving Aviation, Rebuilding Connection” yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Changi Aviation Summit 2022 yang berlangsung di Singapura, Selasa. Menhub Budi Karya menegaskan,  pemulihan industri penerbangan di sejumlah negara akan terjadi, namun waktu dan kecepatan pemulihannya akan berbeda-beda tergantung dari karakteristik wilayah geografis dan juga kebijakan masing-masing Negara.

Menhub Budi Karya dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Selasa  optimis industri penerbangan di Indonesia akan kembali bangkit dalam waktu dekat. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat membutuhkan konektivitas melalui angkutan udara.antara

(voinews.id)Presiden  RI Joko Widodo mengatakan bahwa Pemerintah melonggarkan kebijakan pemakaian masker di area terbuka dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang terkendali.

"Dengan memperhatikan kondisi saat ini, penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia makin terkendali, Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor seperti dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Namun, pelonggaran aturan pemakaian masker hanya berlaku di luar ruangan dan bukan di ruangan tertutup atau transportasi massal.

"Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, boleh tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap harus menggunakan masker," ungkap Presiden.

Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, Presiden Jokowi tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas.

"Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas," tambah Presiden.

Selanjutnya, bagi pelaku perjalan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap juga tidak perlu melakukan tes usap.

"Bagi pelaku perjalan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, sudah tidak perlu lagi melakukan tes swab PCR maupun antigen," kata Presiden.

Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 16 Mei 2022, total kasus terkonfirmasi positif di Indonesia bertambah 182 kasus sehingga total kasus mencapai 6.050.958 kasus, sedangkan kasus aktif COVID-19 di Tanah Air mencapai 4.697 kasus.

Kasus sembuh juga bertambah 263 sehingga totalnya mencapai 5.889.797 kasus sementara pasien meninggal bertambah 6 orang menjadi total 156.464 sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada bulan Maret 2020.

Untuk vaksinasi, Pemerintah telah menyuntikkan vaksin dosis pertama COVID-19 di Indonesia sejumlah 199.625.406 dosis, dosis kedua sebanyak 165.273.179 dosis, dan vaksinasi ke-3 mencapai 42.709.756 dosis.

antara

(voinews.id)Korea Utara telah mengerahkan kekuatan militernya untuk mendistribusikan obat COVID-19 dan mengerahkan lebih dari 10 ribu tenaga medis untuk menelusuri kontak pasien, kata media pemerintah, KCNA, Selasa.

Negara terisolasi itu tengah menghadapi gelombang COVID-19 pertama yang dilaporkan pekan lalu, memicu kekhawatiran tentang krisis besar akibat rendahnya vaksinasi dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Kantor pencegahan wabah darurat Korut melaporkan tambahan 269.510 orang bergejala demam, sehingga totalnya menjadi 1,48 juta. Jumlah kematian bertambah enam menjadi 56 orang hingga Senin (16/5) malam, kata KCNA.

Media resmi itu tidak melaporkan berapa banyak warga yang hasil tesnya positif COVID.

Korut belum melakukan vaksinasi massal dan memiliki keterbatasan pengujian. Keadaan tersebut mengkhawatirkan karena mempersulit penilaian tentang seberapa luas dan cepat penyakit itu menyebar dan berapa banyak ada kasus terkonfirmasi dan kematian.

"Angka-angkanya tidak bisa diandalkan, tapi banyaknya orang yang mengalami demam mencemaskan," kata Lee Jae-gap, profesor penyakit menular di Sekolah Kedokteran Universitas Hallym.

Dia mengatakan angka kematian akan melonjak seiring waktu, tetapi Pyongyang mungkin berusaha menjaga data tetap rendah di mata publik untuk menghindari krisis politik.

"Saya tak berpikir rezim Korea Utara mampu merilis angka kematian yang melonjak, yang akan merusak sentimen publik."

Menghitung kematian akibat COVID dari luar Korut akan memerlukan perbandingan dengan data kematian berlebih, jauh setelah wabah itu berakhir, kata Eom Joong-sik, profesor penyakit menular di Pusat Kesehatan Gil Universitas Gachon di Korea Selatan.

Tapi tidak ada sensus tahunan di Korut, kata dia menambahkan.

KCNA melaporkan "sebuah pasukan yang hebat" dari korps medis angkatan darat segera dikerahkan untuk memasok obat-obatan di Ibu Kota Pyongyang yang menjadi episentrum wabah, menyusul perintah dari pemimpin Korut Kim Jong Un.

Misi tim tersebut adalah "meredakan krisis kesehatan publik" di Pyongyang, kata KCNA.

Sejumlah anggota senior politbiro di Partai Pekerja yang berkuasa mengunjungi apotek dan kantor pengelolaan obat untuk memeriksa pasokan dan kebutuhan, kata KCNA dalam laporan terpisah.

Kim sebelumnya mengkritik pendistribusian obat yang tidak efektif.

"Mereka mendesak dikeluarkannya perintah yang lebih tegas untuk menjaga dan menangani pasokan medis, mempertahankan prinsip untuk memprioritaskan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat dalam pasokan," kata KCNA.

Upaya menelusuri kontak pasien juga diintensifkan. Sekitar 11.000 pejabat kesehatan, guru dan mahasiswa kedokteran bergabung dalam "pemeriksaan medis semua penduduk secara intensif" di seluruh negara itu untuk mencari dan mengobati warga yang demam.

Namun, berbagai sektor bisnis tetap menjaga produksi dan konstruksi, meskipun harus menerapkan langkah pencegahan virus, kata KCNA.

Kim telah mengeluarkan perintah tentang aktivitas terbatas yang diizinkan di setiap kota dan desa.

antara