VOInews, Jakarta: Kedutaan Besar RI Bangkok menggelar Resepsi Diplomatik dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Hotel Grand Centara Bangkok, Selasa (29/8/2023). Resepsi ini dihadiri oleh Presiden Majelis Nasional dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Thailand, Y.M. Mr. Wan Muhammad Noor Matha sebagai tamu kehormatan.
"Resepsi Diplomatik Indonesia kali ini merupakan resepsi diplomatik pertama kalinya yang dihadiri oleh Y.M. Mr. Wan Muhammad Noor Matha," tulis KBRI Bangkok dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Kegiatan yang dihadiri oleh 800 tamu tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting badan PBB dan Pemerintah Kerajaan Thailand seperti Under-Secretary General of the United Nations and Executive Secretary of ESCAP, Y.M. Ibu Armida Salsiah Alisjahbana, Ketua Komisi Pemilihan Umum Thailand, Y.M. Mr. Ittiporn Bonpracong, Ketua Ombudsman Thailand, Y.M. Mr. Somsak Suwansujarit, serta para Duta Besar negara sahabat, anggota korps diplomatik, para pebisnis, akademisi, jurnalis, serta tamu undangan lainnya.
"Hal lain yang membuat resepsi diplomatik kali ini khusus adalah kekentalan aspek pertukaran budaya antara generasi muda Indonesia dan Thailand dimana Royal Thai Anthem dinyanyikan oleh Paduan Suara dari Pathumwan Demonstration School dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh Paduan Suara Sekolah Indonesia Bangkok. Kedua lagu tersebut diiringi musik Angklung dan Kolintang yang dimainkan oleh siswa/i Sekolah Indonesia Bangkok," tulis KBRI.
Duta Besar Rachmat Budiman menyambut hangat dan mengapresiasi para tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada Resepsi Diplomatik tersebut. Dalam sambutannya, ia menyebut bahwa hubungan baik antara Indonesia dan Thailand telah berlangsung sejak zaman kerajaan dahulu sebelum Indonesia merdeka, termasuk tiga kali kunjungan Raja Rama V Thailand ke Jawa pada abad ke-19 dan abad ke-20, dan disusul dengan kunjungan Raja Rama VII, Raja Rama IX dan Raja Rama X ketika masih putra mahkota.
"Kunjungan tersebut juga diikuti oleh kunjungan pejabat tinggi Thailand ke Indonesia, kunjungan beberapa Presiden Indonesia dan pejabat tinggi Indonesia ke Thailand menjadi bukti nyata baiknya hubungan kedua negara," katanya.
Ia menambahkan, hubungan baik kedua negara terus berkembang di segala bidang dan semua kalangan masyarakat. Dubes Rachmat pun menyampaikan, bahwa Thailand dan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan sesama pendiri organisasi di kawasan seperti ASEAN dan APEC terus saling bermitra dan saling mendukung tidak hanya secara bilateral, tetapi juga di forum regional dan multilateral.
"Tahun 2023 menjadi spesial bagi Indonesia dan Thailand karena Indonesia menjadi ketua ASEAN dan Thailand melakukan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen," katanya.
Dubes Rachmat juga menjelaskan mengenai tema keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023 yaitu ASEAN Matters: Epicentrum of Growth serta beberapa prioritas utama Indonesia selama menjadi ketua ASEAN di bawah pilar ASEAN Matters, Epicentrum of growth dan implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Dirinya pun memyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri baru Thailand Y.M. Srettha Thavisin, sebelum bersulang untuk kesehatan, kesejahteraan dan kedamaian bagi Raja Vajilalongkorn dan seluruh keluarga kerajaan dan rakyat Thailand.
Sementara itu, tamu kehormatan, Y.M. Mr. Wan Muhammad Noor Matha menyampaikan bahwa Indonesia dan Thailand perlu meningkatkan potensi besar di kawasan ASEAN seperti di bidang industri, perikanan, budaya, kesehatan masyarakat, dan ekonomi digital.
Dia juga menyampaikan bahwa kunjungan singkatnya menghadiri the 44th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly di Jakarta baru-baru ini dimanfaatkan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam upaya memperkuat hubungan baik kedua negara yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia dan Thailand.
"Pidato tersebut diakhiri dengan ajakan bersulang untuk kesehatan Presiden Joko Widodo dan kesejahteraan serta kedamaian untuk seluruh rakyat dan negara Indonesia," tulis KBRI.
Dalam kesempatan tersebut, KBRI Bangkok juga mempromosikan berbagai tempat wisata menarik di Indonesia melalui pemasangan banner dan pemutaran berbagai video promosi wonderful Indonesia.
"Para tamu juga dimanjakan lidahnya dengan berbagai macam kuliner khas Nusantara seperti Soto Ayam, Nasi Padang, Daging Rendang, Sate Ayam, Sate Maranggi, Udang Balado, Nasi Goreng Telur, Bika Ambon, Pastel Ayam, Bakwan Jagung, Lumpia, Kroket Sayur, serta berbagai makanan ringan Indonesia lainnya," kata KBRI.
Para tamu undangan juga menikmati alunan musik Gamelan Ayodya Swara binaan KBRI yang dimainkan secara langsung sejak tamu mulai memasuki tempat kegiatan dan ketika tamu mulai menikmati hidangan.
"Tidak lupa Tari Ratoh Jaroe dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dinobatkan sebagai penampil utama pada kegiatan resepsi diplomatik tersebut yang mendapatkan perhatian khusus dari semua para pengunjung," tulis KBRI Bangkok.
VOInews, Jakarta: Observatorium Hong Kong mengatakan akan mengeluarkan sinyal peringatan No 1 pada Rabu (30/8/2023) malam ketika Topan Super Saola mendekat ke kota.
"Jalur dan intensitas badai masih belum pasti karena monsun timur laut yang diperkirakan akan melanda Tiongkok selatan dalam beberapa hari mendatang," katanya.
Menurut Observatorium, Topan tersebut, yang terletak 790 km (491 mil) timur-tenggara Hong Kong pada pukul 5 pagi hari Rabu, dapat melanda provinsi Guangdong atau bergerak ke arah barat melintasi pantainya.
“Topan Tropis Saola akan bergerak melintasi bagian timur laut Laut Cina Selatan hari ini dan besok, menuju pantai timur Guangdong,” katanya.
Pusat Prakiraan Cuaca Hong Kong itu mengatakan, Saola, yang namanya diambil dari nama mamalia bertanduk langka yang ditemukan di Vietnam pada tahun 1990an, kemungkinan akan mendekati Delta Sungai Mutiara pada hari Jumat dan Sabtu, sehingga membawa angin dan hujan lebat ke kota tersebut.
Dikategorikan sebagai topan super, Saola memiliki kecepatan angin berkelanjutan hingga 230km/jam (143mph) di dekat pusatnya.
Saola diperkirakan akan diturunkan statusnya menjadi topan parah saat melemah dan bergerak menuju provinsi Guangdong pada hari Jumat.
Menurut Observatorium, suhu di Hong Kong akan tetap stabil minggu ini, berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius (78 hingga 93 Fahrenheit), dengan kemungkinan besar hujan pada hari Jumat dan badai petir selama akhir pekan.
Sumber : South China Morning Post
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong adanya upaya bersama dalam memerangi intoleransi berdasarkan agama. Menurutnya, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengadopsi Resolusi 16/18 yang memberikan cetak biru untuk menumbuhkan toleransi beragama, perdamaian, dan rasa hormat.
"Sekarang adalah saat yang tepat bagi kita untuk meninjau kembali komitmen kita dalam Resolusi ini," katanya dalam pembukaan Jakarta Plurilateral Dialogue 2023, Selasa (29/8/2023).
Terkait hal itu, Retno Marsudi mendorong adanya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kebebasan dari diskriminasi. Menurutnya, kedua hak itu harus digalakkan secara sinergis dan koheren, karena kebebasan berekspresi tidak berarti kebebasan untuk mendiskriminasi dan menyakiti orang lain.
"Oleh karena itu, kebebasan berekspresi tidak dapat dipromosikan dengan mengorbankan kebebasan dari diskriminasi," katanya.Retno Marsudi juga mendorong penetapan kerangka hukum yang jelas terhadap perilaku diskriminasi berdasarkan agama. Menurutnya, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) telah melarang segala bentuk kebencian terhadap agama.
"Kerangka hukum seperti ini akan mencegah, menghalangi, dan pada akhirnya memerangi diskriminasi," katanya.
Retno Marsudi juga mendorong upaya inovatif untuk memerangi intoleransi. Ia pun menyoroti maraknya penggunaan teknologi dalam menyebarkan disinformasi, memicu kebencian dan kekerasan, berdasarkan agama atau kepercayaan.
"Tugas kita saat ini adalah menjadikan teknologi sebagai sekutu kita untuk menumbuhkan saling pengertian dan rasa hormat, menyebarkan nilai toleransi, dan mengarusutamakan komitmen Resolusi 16/18," tutupnya.
VOInews, Jakarta: Dalam beberapa tahun terakhir, perilaku diskriminasi dan intoleransi berbasis agama dan kepercayaan kerap terjadi di seluruh belahan dunia. Setiap negara perlu memberikan perhatian serius karena sikap tercela ini jika dibiarkan hanya akan menghambat kemajuan sebuah negara dan bahkan bisa berakhir pada perpecahan.
Oleh karena itu, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan budaya toleransi, sekaligus mendorong setiap negara di dunia memandang United Nations Human Rights Council (UNHRC) Resolution 16/18 sebagai sebuah kebutuhan.
“Melalui spirit Resolusi 16/18 dalam mengatasi intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, setiap warga negara secara bersama-sama mampu belajar dan memahami bahwa kebencian dan diskriminasi bukanlah bagian dari adab manusia. Dan ia dapat dikalahkan," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Menteri Yaqut mengatakan Pemerintah Indonesia memandang perlunya kesepakatan untuk mengarusutamakan budaya toleransi guna menanggulangi ancaman diskriminasi dan kekerasan berbasis agama atau kepercayaan dalam sebuah forum internasional yang diberi tajuk Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 dan akan dilaksanakan di Jakarta pada 29-31 Agustus 2023 mendatang.
Senada dengan Menteri Agama, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani juga kembali mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan yang pada intinya mengecam intoleransi secara global. Termasuk juga mempromosikan penghilangan segala bentuk praktik intoleransi yang sepatutnya menjadi perhatian berbagai pihak.
“Moderasi beragama dan penanggulangan praktik intoleransi harus terus didorong, hal ini menjadi pesan utama yang akan disampaikan dalam JPD 2023. Pembahasan didesain inklusif, menampung berbagai pandangan dari organisasi keagamaan, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, mitra pembangunan dan stakeholder lainnya, termasuk pandangan pemerintah," tutur Jaleswari.
Agenda JPD 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri. Menurut Dirjen Informasi Diplomasi Publik Kemenlu, Teuku Faizasyah.Agenda ini akan berkontribusi pada upaya global Indonesia dalam memerangi intoleransi beragama, kekerasan dan diskriminasi.
"JPD adalah forum strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia, diantaranya berbagai inisiatif nasional dalam moderasi beragama dan penguatan budaya toleransi untuk dapat menjadi lesson learned bagi negara-negara sahabat. Hal ini yang akan Indonesia perjuangkan lebih lanjut apabila terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB 2024-2026,” katanya.
Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 sendiri meliputi 5 sesi dialog yang mengeksplorasi praktik terbaik dan pembelajaran dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dalam memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHCR. Wakil Presiden Dewan HAM PBB, Muhammadou MO Kah, serta para duta besar negara anggota dijadwalkan akan hadir dalam perhelatan ini untuk menemukan kemungkinan kolaborasi dan rekomendasi dalam memerangi intoleransi di masa mendatang.
Sebagai informasi, resolusi PBB ini merupakan resolusi untuk memerangi intoleransi, stereotip negatif dan stigmatisasi, serta diskriminasi, hasutan terhadap kekerasan, dan kekerasan terhadap orang berdasarkan agama atau kepercayaan.