VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Di sela-sela Pertemuan European Union Indo-Pacific Ministerial Forum di Stockholm, Swedia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga melakukan pertemuan dengan 22 Menlu atau setara Menlu. Pertemuan dilakukan dengan Swedia, Maladewa, Latvia, Sri Lanka, Luksemburg, Bulgaria, Austria, Rumania, Siprus, Finlandia, Fiji, India, Kroasia, Lithuania, Denmark, Persatuan Emirat Arab, Jepang, Prancis, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan juga dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa (HRVP Uni Eropa).

“Di dalam pertemuan-pertemuan tersebut, ada beberapa isu yang sifatnya generik. Misalnya di hampir semua pertemuan, mereka menanyakan hasil dari KTT ke-42 ASEAN, termasuk isu Myanmar,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (14/5).

Menurut Retno, para negara mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN dan memiliki harapan besar dari keketuaan Indonesia. Ia mengatakan, hasil KTT ke-42 dinilai oleh pihak luar berhasil dengan baik.

“Dan mereka terus memberikan dukungan mengenai implementasi 5PC, terutama oleh militer Myanmar. Dan saya jelaskan kepada mereka bahwa posisi ASEAN kokoh mengenai urgensi implementasi 5PC,” katanya.

Saya juga menjelaskan di dalam pertemuan-pertemuan bilateral mengenai apa yang telah dilakukan Indonesia di dalam 4 bulan selama keketuaan Indonesia di ASEAN mengenai Myanmar, terutama mengenai engagements yang sudah dilakukan Indonesia, kemudian upaya untuk menurunkan kekerasan, dan bantuan kemanusiaan yang sudah mulai berjalan secara bertahap.

“Masih terkait dengan ASEAN, Indonesia sebagai Ketua ASEAN menerima surat dari Swedia mengenai keinginan Swedia untuk melakukan aksesi terhadap Treaty of Amity and Cooperation (TAC),” katanya.

Hal lain yang dibahas dalam rangkaian pertemuan bilateral tersebut adalah kerja sama bilateral dengan masing-masing negara. Menurut Retno, dirinya mengundang para negara untuk berinvestasi di Indonesia, terutama untuk sektor energi hijau, kendaraan listrik, dan juga pembangunan IKN.

“Saya juga minta dukungan terhadap hilirisasi industri yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia,” katanya.

Selain itu dirinya juga meminta dukungan para negara mengenai pentingnya dihapuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya diskriminatif termasuk dari Uni Eropa dan penyelesaian segera negosiasi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EU CEPA).

“Untuk mendorong kerja sama perdagangan, saya juga mengundang mereka untuk hadir pada Trade Expo Indonesia, Indonesia-Europe Business Forum, dan Indonesia-Central and Eastern Europe Business Forum (INA-CEE),” tambahnya.

Isu lain yang dibahas dalam Pertemuan bilateral adalah untuk mendapatkan dukungan terhadap beberapa pencalonan Indonesia. Menurut Retno, Indonesia mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Dewan HAM PBB 2024-2026 dan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2029-2030.

Selain itu dibahas pula isu Afghanistan dengan Menteri Negara untuk Timur Tengah, Afrika Utara, dan PBB, Inggris, Lord Tariq Ahmed. Menurut Retno, Inggris menyampaikan penghargaan atas peran aktif Indonesia di isu Afghanistan, terutama dalam isu pendidikan untuk perempuan Afghanistan.

VOInews, Jakarta: Indonesia selaku Ketua ASEAN menghadiri pertemuan European Union Indo-Pacific Ministerial Forum yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia, Sabtu (13/5). Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang hadir mewakili Indonesia menyampaikan kolaborasi di Indonesia-Pasifik merupakan salah satu isu yang dibahas di KTT ASEAN ke-42.

“Saya sengaja menekankan kata kolaborasi karena inilah yang memang diinginkan dan disampaikan selama KTT ASEAN. ASEAN tidak ingin melihat Indo-Pasifik menjadi teater rivalitas kekuatan besar,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (14/5).

Menteri Retno menjelaskan, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan sejahtera, termasuk upaya yang harus dilakukan melalui forum tersebut.

“Jadi forum ini harus membahas upaya kerja sama dan kolaborasi untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan sejahtera,” lanjutnya.

Menteri Retno juga menyampaikan komitemen ASEAN yang terbuka untuk bekerja sama dengan semua negara tanpa kecuali, atau inklusif. Namun, menurutnya, seluruh pihak harus memegang teguh prinsip penghormatan terhadap hukum internasional dan paradigma kolaborasi harus diadopsi oleh semua.

“Dua prinsip ini terus dipegang teguh oleh ASEAN selama setengah abad. Dua prinsip ini pula yang memang cocok untuk diterapkan di Indo-Pasifik,” katanya.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Indonesia adalah pentingnya pendekatan dengan Indo-Pasifik yang bersifat inklusif. Ia menegaskan, inklusivitas ini harus bermakna terbuka untuk semua negara.

“Indo-Pasifik terlalu besar untuk hanya dikelola dinikmati oleh segelintir negara. Dan jangan sampai Indo-Pasifik menjadi proxy kekuatan tertentu. Perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik harus dapat dinikmati oleh semua,” tegasnya.

Dirinya pun mengingatkan kerja sama di Indo-Pasifik yang harus konkret dan bermanfaat bagi rakyat. Menurutnya, kerja sama semacam ini bukan hanya terkait dengan politik dan keamanan atau sekedar bersifat norm-setting.

“Di sinilah arti penting implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, kerja sama konkret inklusif yang memprioritaskan 4 area kerja sama,” katanya.

Di dalam pertemuan, Menlu Retno juga menekankan kerja sama harus bersifat forward looking untuk mengatasi berbagai tantangan masa depan. Menurutnya, kerja sama yang konkret dan inklusif akan meredakan ketegangan, memperkuat rasa saling percaya, dan menciptakan kesalingtergantungan antara negara di kawasan.

“Dan sebagai penutup dalam keynote speech, saya menyampaikan undangan Indonesia kepada semua negara yang hadir, terutama dari kalangan bisnisnya, untuk menghadiri ASEAN-Indo-Pacific Infrastructure Forum yang akan dilakukan di Jakarta pada bulan September nanti, dan akan dilakukan back-to-back dengan KTT ke-43 ASEAN,” tutupnya.

ASEAN-Indo-Pacific Infrastructure Forum adalah sebuah platform yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi kerja sama di kawasan Indo-Pasifik.

VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pemimpin negara-negara ASEAN untuk bersama-sama mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Menurutnya hal itu menjadi perhatian para Kepala Negara karena menyentuh kepentingan rakyat, termasuk tentang pelindungan pekerja migran.

“Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para Leader, termasuk pelindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya,” katanya dalam keterangan pers usai KTT ASEAN di Labuan Bajo, Kamis (11/5).

Presiden Joko Widodo mengatakan KTT ASEAN ke-42 telah berhasil diselenggarakan dengan lancar dan hasil yang baik. Menurutnya, Indonesia ingin melihat ASEAN yang kuat, mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika dan tetap memegang peran sentral di kawasan.

“Oleh karena itu, kemarin saya ajak para leader berlayar bersama naik kapal phinisi, agar suasananya relaks dan kekeluargaan. Karena memang ASEAN ini satu keluarga,” katanya.

Presiden Joko Widodo mengatakan ikatan antar negara ASEAN sangat kuat. Menurutnya kesatuan ASEAN sangat penting untuk mencapai ASEAN Matters : Epicentrum of Growth, kawasan yang damai dan sejahtera.

Sementara itu, terkait penguatan kerja sama ekonomi, menurut Presiden, ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia. 

“Sehingga hilirisasi industri menjadi kunci,” katanya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyebut Kepala Negara ASEAN telah sepakat untuk memperkuat implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar-negara.

“Ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN semakin kuat dan semakin mandiri,” tutupnya.

VOInews, Labuan Bajo: Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 menyatakan siap untuk melakukan komunikasi dengan junta militer dan semua pihak di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan.

“Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk dengan junta dan seluruh stakeholders di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5).

Menurut Presiden, pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat ditoleransi. Ia mengatakan, 5 Poin Konsensus (5PC) memandatkan ASEAN untuk melakukan pendekatan dengan semua pihak di Myanmar.

“Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan,” katanya.

Namun demikian dirinya menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak berarti pengakuan. Oleh karena itu dirinya menekankan pentingnya kesatuan ASEAN agar tidak mudah dipecah belah.

“Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan. Sehingga saya tadi sampaikan di pertemuan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN. Saya yakin, tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menekankan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari konflik Myanmar. Dirinya pun menegaskan pentingnya penghentian kekerasan agar rakyat terlindungi.

“Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi,” tutupnya.