VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Labuan Bajo: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Mohammad Mahfud, MD., menyoroti keberadaan ASEAN di persimpangan. Menurutnya, saat ini negara-negara ASEAN sedang diuji oleh krisis yang datang silih berganti dan menguji kekuatan ASEAN sebagai sebuah komunitas dan beresiko membahayakan relevansi ASEAN.

“Dari luar, ada persaingan kekuatan besar yang berpotensi memecah belah kelompok kita. Pada saat yang sama, kita juga harus menghadapi krisis pangan dan energi serta perlambatan ekonomi global. Dari dalam, kita melihat krisis berkepanjangan di Myanmar dan implikasi kemanusiaannya,” katanya dalam sambutan ketua pada sidang Dewan Keamanan Politik ASEAN ke-26, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/5).

Selain itu, menurutnya, negara-negara di ASEAN juga tidak boleh melupakan sejumlah tantangan lain yang ada di kawasan, mulai dari kejahatan transnasional, terorisme, narkoba hingga pencucian uang dan perdagangan manusia.

“Mereka tidak hanya menghadirkan ancaman bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan, tetapi juga menghambat proses pembangunan masyarakat kita,” katanya.

Untuk itu, ia mengatakan, ASEAN tidak mempunyai pilihan lain selain melengkapi diri dengan kekuatan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara efektif. Menurutnya, Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 memberikan perhatian serius pada masalah ini. 

“Pemimpin kita besok akan mengadopsi Deklarasi Memerangi Perdagangan Orang yang Disebabkan oleh Penyalahgunaan Teknologi. Deklarasi ini mengedepankan pendekatan komprehensif terhadap Perdagangan Orang, dari pencegahan hingga perlindungan korban, sambil meningkatkan kolaborasi kita untuk melawan penyalahgunaan teknologi,” katanya. 

Lebih lanjut ia menyebut, untuk melengkapi upaya ini, negara-negara ASEAN juga perlu membuat kemajuan dalam negosiasi Perjanjian Ekstradisi ASEAN. Menurutnya, perjanjian yang telah lama tertunda itu akan mencegah kawasan ASEAN menjadi surga bagi para penjahat, dan memperkuat ASEAN sebagai Komunitas berbasis aturan.

“Hanya dengan bekerja sama kita dapat memastikan APSC tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis di kawasan,” tutupnya.

Pertemuan APSC ke-26 juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste, Adaljiza Magno. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan optimisme Timor Leste akan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan komunitas ASEAN.

VOInews, Labuan Bajo: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggaris bawahi pentingnya pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) ke-33, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/5). Dalam sambutannya, Menlu Retno menekankan sejumlah poin yang relevan dalam pertemuan ACC untuk membuka jalan bagi KTT ASEAN untuk mencapai hasil-hasil penting. 

“Pertama, tentang persiapan KTT ASEAN ke-42,” katanya dalam sambutan pembukaan sidang ACC.

Ia menjelaskan, sejumlah program kegiatan yang dibahas dalam ACC ke-32, termasuk daftar topik indikatif dan daftar hasil yang akan disepakati oleh para pemimpin ASEAN sejalan dengan tema Keketuaan Indonesia di ASEAN, yaitu ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. 

“Kedua, tentang pentingnya penguatan kapasitas dan kelembagaan ASEAN,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, para peserta sidang ACC juga akan membahas mekanisme kerja yang lebih efektif, fleksibel dan tidak terlalu birokratis, untuk dapat mengikuti tantangan yang terus berkembang di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, sidang ACC ke-32 juga membahas persiapan keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN.

“Kami ingin membahas rekomendasi Peta Jalan bagi Timor-Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN. Dan saya yakin kita dapat mendukung Peta Jalan ini dan membantu saudara-saudari kita di Timor-Leste,” katanya.

VOInews, Labuan Bajo: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak seluruh Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN untuk bekerja bersama merumuskan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan pada pertemuan tingkat Kepala Negara (KTT) ASEAN. Poin pertama yang disebutkan oleh Menlu Retno adalah mengenai tema ASEAN Matters : Epicentrum of Growth.

“Di bawah agenda ini, kita akan membahas dan merekomendasikan kepada para Pemimpin kita bagaimana membangun landasan yang kuat untuk masa depan ASEAN, visi jangka panjang, dan kapasitas ASEAN yang lebih kuat untuk memungkinkan ASEAN menghadapi tantangan masa depan,” kata Menlu saat memimpin Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM), di Labuan Bajo, Selasa (9/9).

Lebih lanjut dalam sambutannya pada pembukaan AMM, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyebutkan tentang rencana pembahasan akan pembaruan tentang aksesi ke Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC). Para menteri luar negeri juga membahas tentang implemetasi dari 5 Poin Konsesus dalam rangka mendorong upaya perdamaian di Myanmar, termasuk implementasi ASEAN Outlook yang efektif di Indo-Pasifik.  

“Peran ASEAN sangat penting bagi perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kawasan. Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di kawasan ini jika kita tidak memiliki ASEAN,” kata Menlu Retno.

Namun, Retno mengatakan, meskipun sudah cukup banyak pencapaian ASEAN di bawah keketuaan Indonesia tahun 2023, pencapaian ini harus menjadi modal untuk membangun ASEAN yang lebih kuat dan lebih relevan.

“Pastinya, tantangan ke depan yang dihadapi ASEAN akan semakin besar, termasuk di Indo-Pasifik,” katanya.

Oleh karena itu dirinya menggaris bawahi pentingnya implementasi dari ASEAN Outlook on The Indo-Pacific.

Menurutnya, seluruh negara-negara ASEAN perlu bekerja lebih keras untuk memastikan seluruh target pencapaian dapat dicapai.

“Saya yakin, bersama-sama kita akan mencapai ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,” tutupnya.

VOInews, Manggarai Barat: Indonesia kembali mendorong agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Menurut Presiden Joko Widodo, situasi di negara tersebut saat ini tidak membuat pihak mana pun menang, tapi hanya membuat rakyat menjadi korban.

“Rakyat yang akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama,” ungkap Presiden dalam konferensi pers di Hotel Meruorah, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023).

Untuk itu, menurut Presiden, keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini, akan terus mendorong implementasi dari lima poin kesepakatan atau “Five-Point Consensus”. Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut adalah berkaitan dengan bantuan kemanusiaan.

Presiden mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia, dan melalui keketuaannya di ASEAN mampu memfasilitasi The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre).

Setelah tertunda cukup lama karena masalah akses, Presiden mengatakan, joint needs assesment mampu diselesaikan.

“Ini masalahnya adalah masalah akses. Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan, tetapi sangat disayangkan di tengah perjalanan terjadi baku tembak,” ucap Kepala Negara.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi juga telah menjelaskan bahwa ada dua tahap bantuan kemanusiaan untuk Myanmar.

Tahap pertama terkait dengan life saving, telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan COVID-19, dan akan dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu life sustaining.

“Tahap kedua ini sempat alami hambatan karena kurangnya akses kepada AHA Centre untuk menjangkau penduduk yang memerlukan terutama di wilayah-wilayah yang di luar kontrol militer Myanmar,” ujar Retno.