VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Dari Sydney, Australia, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melanjutkan perjalanan menuju Wellington, Selandia Baru, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, pada Minggu, 18 Maret 2018.

Lepas landas dari Bandara Internasional Kingsford-Smith, Sydney, Australia, pada pukul 17.37 Waktu Setempat (WS) atau pukul 13.37 WIB, pesawat yang membawa Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan tiba di Bandara Militer Wellington, Selandia Baru, pada pukul 22.20 WS atau 16.20 WIB.

Menteri Keuangan yang juga Menteri Olahraga Selandia Baru Grant Robertson, Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya dan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Trevor Matheson menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana.

Dari bandara, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju hotel tempat menginap selama berada di Wellington. Tiba di hotel, ratusan masyarakat Indonesia menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana.

Kunjungan ke Selandia Baru ini merupakan kunjungan kenegaraan yang sekaligus menandai peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Selandia Baru.

Kunjungan ini juga akan dimanfaatkan Kepala Negara untuk melakukan sejumlah pertemuan. Mulai dari pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri dan Gubernur Jenderal Selandia Baru, hingga bertemu dengan sejumlah CEO dalam sebuah forum bisnis.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Wellington, Selandia Baru, adalah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekreteris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (Rilis Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)

Presiden Joko Widodo menyoroti kualitas demokrasi di Indonesia yang telah berjalan kearah positif. Meskipun demikian menurutnya masih ada hal yang patut mendapatkan perhatian agar demokrasi di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih baik. Berbicara pada acara peresmian pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tahun 2018 di Bogor, Jawa Barat, Presiden menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik ditandai dengan adanya amandemen undang-undang dasar 1945 yang menyetarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan lembaga negara lainnya. Selain itu demokrasi di Indonesia juga telah berkembang positif dengan adanya desentralisasi pemerintahan dan dengan dianutnya sistem multipartai yang dikombinasikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Namun, menurut Presiden, perjalanan demokrasi di Indonesia masih harus ditingkatkan terutama dengan adanya kebebasan berpendapat ditengah masyarakat. Menurut Presiden, pemerintah bersama dengan partai politik di Indonesia, serta seluruh pihak, harus ikut serta membangun kedewasaan berpolitik ditengah masyarakat. Selain itu, Presiden menambahkan, pembangunan demokrasi di Indonesia juga harus dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. (VOI/Andy R)

Presiden Joko Widodo menyoroti kualitas demokrasi di Indonesia yang telah berjalan kearah positif. Meskipun demikian menurutnya masih ada hal yang patut mendapatkan perhatian agar demokrasi di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih baik. Berbicara pada acara peresmian pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tahun 2018 di Bogor, Jawa Barat, Presiden menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik ditandai dengan adanya amandemen undang-undang dasar 1945 yang menyetarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan lembaga negara lainnya. Selain itu demokrasi di Indonesia juga telah berkembang positif dengan adanya desentralisasi pemerintahan dan dengan dianutnya sistem multipartai yang dikombinasikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Namun, menurut Presiden, perjalanan demokrasi di Indonesia masih harus ditingkatkan terutama dengan adanya kebebasan berpendapat ditengah masyarakat. Menurut Presiden, pemerintah bersama dengan partai politik di Indonesia, serta seluruh pihak, harus ikut serta membangun kedewasaan berpolitik ditengah masyarakat. Selain itu, Presiden menambahkan, pembangunan demokrasi di Indonesia juga harus dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

“Yang pertama kita harus membangun kedewasaan berpolitik. Etika berpolitik. Tata krama dalam berpolitik dan juga keadaban dalam berpolitik. Kedua kita harus membuat demokrasi lebih dirasakan oleh rakyat. Yaitu demokrasi yang lebih mensejahterakan rakyat. Yaitu demokrasi yang lebih memakmurkan rakyat. Dua hal tersebut merupakan agenda penting dalam pembangunan politik kita. Kontestasi dalam pilkada. Kontestasi dalam pileg dan kontestasi dalam pilpres harus menjunjung tinggi etika dan keadaban. Kontestasi harus saling menghargai dan saling menghormati dan tidak saling mencela dan mencemooh,” kata Presiden joko Widodo..

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dalam sebuah kontestasi politik, para politisi di Indonesia harus tetap menjunjung tinggi adat ketimuran bangsa yang mengedepankan kesopanan dan persatuan. Terlebih dalam memberikan contoh dan pendidikan bagi generasi muda. Selain itu Presiden menambahkan bahwa demokrasi di Indonesia harus juga melahirkan watak keberpihakan terhadap rakyat. Demokrasi juga harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang disertai dengan peningkatan efisiensi. Demokrasi menurut Presiden, juga harus mendukung inovasi bagi pembangunan nasional. Hal itu menurutnya dilakukan agar bangsa Indonesia dapat memenangkan kompetisi global sekaligus memberantas kemiskinan dan meningkatkan pemerataan. (VOI/Ndy/Setiorini)