VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Sidang Majelis Umum PBB ke-78 mengangkat tema ‘Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity: Accelerating Action on the 2030 Agenda and Its Sustainable Development Goals Towards Peace, Prosperity, Progress and the Sustainability for All’. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan tema tersebut tidak lepas dari capaian global terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Summit.

“Dan tahun ini timeframe pencapaian SDGs sudah setengah jalan, tetapi baru 12% target SDGs yang on track, yang seperti kemarin disampaikan oleh Sekjen PBB. Oleh karena itu, diperlukan upaya global bersama-sama untuk mempercepat pencapaian SDGs,” kata Menlu RI, Retno Marsudi, saat menghadiri pertemuan High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-78, di New York, seperti dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Menlu RI juga mengatakan, bahwa dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres, menyampaikan pesan bahwa dunia harus Bersatu untuk menghadapi berbagai tantangan global.

“Saat ini, kita memasuki era multipolar yang hadirkan kesempatan baru untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional. Namun multipolaritas tidak dengan sendirinya dapat menjamin perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan institusi multilateral yang kuat dan efektif untuk mewujudkan perdamaian,” ucap Menlu RI.

Menlu RI juga mengungkapkan, Sekjen PBB mengatakan tata kelola global saat ini tidak mendukung dan Dewan Keamanan PBB dan Bretton Wood System sudah usang dan perlu direformasi.

“Sekjen juga menyampaikan dunia terpolarisasi antara North dan South, East dan West. Oleh karena itu, multilateralisme harus direvitalisasi agar merefleksikan situasi sekarang dan dapat menghadapi tantangan global,” jelasnya.

Selain itu, Sekjen PBB juga menyampaikan diperlukannya lebih banyak kompromi agar kita dapat mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bersama pentingnya perdamaian dalam upaya mencapai SDGs. “Tanpa perdamaian, SDGs akan semakin sulit dicapai. Dan Sekjen juga menyampaikan kembali perlunya dana stimulus 500 miliar USD untuk percepat pencapaian SDGs,” tambahnya.

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyampaikan Komitmen Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mempersempit, kesenjangan pembangunan dan memperkuat implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara lokal.

“Termasuk melalui pemberdayaan pemuda, perempuan, lansia, UMKM, dan pekerja migran,” katanya saat menghadiri Sustainable Development Goals (SDGs) Summit di Markas Besar PBB di New York seperti dikutip dari keterangan resmi Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Selain itu, Menlu RI menyampaikan, ASEAN juga berkomitmen untuk menjadi komunitas yang tangguh, dengan meningkatkan investasi hingga ketahanan energi berkelanjutan.

“Dengan meningkatkan investasi di bidang pembangunan SDM, infrastruktur kesehatan, transformasi digital, rantai pasok yang kuat, dan ketahanan energi yang berkelanjutan,” lanjut Menlu RI.

Tak hanya itu, ASEAN juga terus memperkuat multilateralisme dan penghormatan terhadap piagam PBB. “Dengan begitu, arah implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dapat kembali ke jalur yang benar," tambahnya.

Menlu RI Retno Marsudi juga mendorong negara-negara untuk memberikan kesempatan yang sama bagi negara-negara berkembang untuk tumbuh dan membuat lompatan pembangunan.

“Tidak ada pilihan lain, dunia harus mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi negara berkembang untuk tumbuh dan membuat lompatan pembangunan. Diskriminasi perdagangan harus dihentikan. Negara berkembang harus diberikan kesempatan untuk lakukan hilirisasi industri,” tegasnya.

SDGs Summit merupakan pertemuan resmi PBB yang diselenggarakan setiap empat tahun pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan untuk meninjau kemajuan dan tantangan dalam implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

VOInews, Jakarta: Dalam rangka memperluas peluang bisnis di pasar Amerika Latin, Kementerian Luar Negeri RI kembali menyelenggarakan Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) Business Forum 2023.

Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri RI, Umar Hadi, mengatakan INA-LAC Business Forum terus menarik animo pengusaha dari Indonesia dan Amerika Latin serta Karibia untuk melakukan transaksi bisnis.

"INA-LAC Business Forum merupakan jawaban dari instruksi Presiden Joko Widodo agar kita terus membuat terobosan baru dalam memperluas akses pasar di luar negeri, guna mendongrak ekspor produk-produk unggulan Indonesia," kata Umar Hadi Umar Hadi dalam press briefing, pada Senin (18/9/2023) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

Bagi Indonesia, Umar Hadi mengungkapkan, faktor geografis menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan ekonomi dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Oleh karena itu, INA-LAC menjadi ruang bagi ketiga negara untuk menjalin kerja sama untuk meningkatkan ekonomi.

“ Karena itu INA-LAC Bisnis Forum merupakan satu ruang, satu space yang kita bikin sama-sama antara pemerintah dengan dunia usaha, supaya menjadi tempat paling tidak, setiap tahun ada tempat untuk ketemu,” ungkapnya.

Pada 2022, INA-LAC telah memfasilitasi lebih dari 100 pertemuan bisnis dengan kontrak bisnis mencapai USD179 Juta di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, pertambangan, pertanian hingga properti.

Tahun ini, INA-LAC akan fokus pada 3 sektor yang dinilai memiliki pangsa pasar yang besar di Amerika Latin dan Karibia. Seperti, Sektor Farmasi dan alat-alat kesehatan, suku cadang (spare parts) kendaraan bermotor dan furniture. Ketiganya dinilai memiliki pangsa pasar yang besar di Amerika Latin dan Karibia.

VOInews, Jakarta: Pemerintah Indonesia siap untuk mengirimkan bantuan kepada dua negara yang saat ini menghadapi bencana yakni, Maroko yang diguncang gempa bumi dan Libya yang dilanda banjir besar. Namun, hingga saat ini pemerintah Maroko dan Libya belum membuka penerimaan bantuan asing kecualia hanya beberapa negara saja.

“Sejauh ini pemerintah host country itu memang meminta bantuan internasional, Indonesia sebagai negara sahabat dekat pasti akan mempertimbangkan itu dan bertindak segera. Tapi sampai sejauh ini, pemerintah Maroko belum meminta, belum membuka diri untuk bantuan asing kecuali beberapa negara yang diminta,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Sementara itu mengenai kemungkinan Warga Negera Indonesia (WNI) yang menjadi korban bencana banjir bandang yang terjadi di Derna, Libya, dirinya mengatakan pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI di Tripoli masih melakukan identifikasi terhadap kemungkinan buruk tersebut.

Ia menjelaskan lokasi geografis Derna yang cukup jauh dari Tripoli menjadi salah satu kendala dalam proses identifikasi tersebut. Namun, ia memastikan, hingga berita ini dibuat, belum ada laporan yang masuk tentang adanya korban dari warga negara Indonesia akibat banjir tersebut.

“Kita sedang melakukan identifikasi terus so far sampai hari ini kita tidak punya informasi, tidak ada informasi ada WNI menjadi korban. Tetapi karena ini di daerah Timur, kan ada 2 wilayah di Libya ini dan ini daerah cukup jauh dari Tripoli jadi it will take time for us untuk memastikan. Tapi sejauh ini tidak ada laporan mengenai adanya WNI yang menjadi korban di wilayah tersebut,” ungkapnya.

Akhir pekan lalu, bagian Timur Libya mengalami banjir bandang. Banjir yang telah memakan puluhan ribu korban ini disebabkan oleh hujan deras yang melanda beberapa wilayah, terutama kota Derna, Benghazi, Al-Bayda, Al-Marj dan Soussa.