VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Riyadh, Arab Saudi pada Senin (16/10/2023) untuk menjalin kerja sama bilateral di bidang investasi hingga ketahanan pangan.

“Hari ini, saya dan delegasi akan melakukan kunjungan kerja ke Beijing, China dan Riyadh, Kerajaan Arab Saudi,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers Senin (16/10/2023) pada Akun YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden Joko Widodo mengatakan ia dan rombongan delegasi akan berada di Beijing selama dua hari yaitu pada tanggal 17 Oktober hingga 18 Oktober 2023 untuk melakukan pertemuan bilateral dan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Selain pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan bertemu dengan menteri Tiongkok dan ketua parlemen Tiongkok.

“Sejumlah isu prioritas yang kami bahas dengan China antara lain peningkatan ekspor Indonesia, peningkatan investasi dan pembangunan ketahanan pangan,” ujar Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke Riyadh, Arab Saudi untuk melakukan pertemuan dengan Putera mahkota Arab Saudi untuk membahas kerja sama dalam bidang ekonomi dan investasi serta Presiden Joko Widodo akan memimpin KTT pertama ASEAN-Gulf Cooperation Organization (GCC).

“Sejumlah kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi akan saya bahas antara lain peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi, penjaminan produk halal, energi, dan pembentukan dewan koordinasi tertinggi,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo dan rombongan delegasi direncanakan akan kembali ke Indonesia pada Sabtu, 21 Oktober 2023.

VOInews, Jakarta : Sebagai upaya perbaikan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan perluasan peluang kerja di dalam negeri, Kementerian Ketenagakerjaan RI melaksanakan program Desa Migran Produktif. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan program ini dilaksanakan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi PMI.

“Jadi karena desa itu menjadi garda terdepan proses migrasi karena kebanyakan (pekerja migran) tinggal di desa-desa maka untuk memastikan bahwa mereka melakukan migrasi secara aman, kita bangun Desa Migran Produktif. Salah satunya memberikan informasi tentang migrasi yang aman,” kata Ida kepada RRI Voice of Indonesia, Selasa (11/10/2023) di Jakarta.

Ida juga menjelaskan, Kemenaker sudah memiliki 500 desa di seluruh Indonesia yang mengikuti program Desa Migran Produktif. “Kami sudah punya 500 lebih Desa Migratif Produktif di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah yang menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya Desa Migran Produktif, para pekerja migran yang mayoritas perempuan tidak perlu takut untuk bekerja di luar negeri karena sudah dibekali dengan pelatihan kompetensi.

“Sebenarnya tidak harus takut jika teman-teman sudah mempersiapkan diri, membekali diri dengan kompetensi melalui pelatihan dan memastikan bahwa pelatihan itu memiliki sertifikasi,” tambahnya.

Selain itu, ia mengatakan, selain melalui program Desa Migran Produktif, para pekerja migran Indonesia juga dilindungi dengan Jaminan Kesehatan, Jaminan Sosial, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (JHT).

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Pertemuan ke-5 Tingkat Menteri Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum) harus menjadi forum yang menghasilkan solusi inovatif dan memastikan laut yang berkelanjutan. Ia pun berharap AIS Forum saling bersinergi dengan inisiatif di tingkat global.

“Jadi impact yang lebih besar akan dapat tercipta kalau kita melakukan sinergi yang lebih baik,” kata Menlu Retno dalam keterangan pers yang diterima pada Selasa (10/10/2023) di Jakarta.

Menlu Retno juga mengungkapkan dalam pertemuan AIS Forum semua delegasi yang hadir memiliki komitmen yang sama mengenai pentingnya kerja sama, solidaritas dan juga kolaborasi untuk menghadapi berbagai macam tantangan global.

“Komitmen yang disampaikan oleh negara-negara yang hadir pada pertemuan tingkat menteri tadi yang menekankan pentingnya kerja sama, solidaritas dan juga kolaborasi dan komitmen ini tentunya menjadi aset besar bagi AIS Forum untuk bekerja lebih giat di masa mendatang,” ucap Menlu Retno.

AIS Forum menghasilkan tujuh perjanjian kerja sama antar kementerian yaitu Strategic Document: Decarbonization Roadmap for the Tourism Sector, Strategic Document: Blue Carbon Emission Profile, Letter of Intent: Cooperation for Nature Marine Peace Park between Timor Leste and Indonesia, Statement of Intent and Joint Research Agreement dengan University of Malta, Pembangunan AIS Research and Development Centre di Imperial College London, Memorandum of Understanding antara UNPAD, IPB, dan University of Toliara Madagaskar dan terakhir Statement of Intent: Joint Strategic Program between AIS Forum and MSG (Melanesian Sparehead Group).

Selain memimpin Pertemuan ke-5 Tingkat Menteri AIS Forum, Menlu Retno Marsudi juga melakukan dua pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri Tonga dan Deputi Perdana Menteri Fiji. “Kita membahas mengenai kerja sama bilateral, dan juga kerja sama dalam konteks AIS dan juga dalam konteks Kawasan yang lainnya,” tutupnya.

VOInews, Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menghimbau bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Palestina dan Israel untuk segera meninggalkan wilayah tersebut.

“Menimbang situasi keamanan terakhir dan demi keselamatan para WNI, Pemerintah Indonesia menghimbau agar WNI yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut,” tulis Kemlu RI dalam siaran resmi pada Selasa (10/10/2023).

Tak hanya itu, Kemlu RI juga menghimbau untuk WNI yang berencana mengunjungi Palestina dan Israel segera membatalkan rencana kunjungan tersebut.

“Dan bagi yang sudah merencanakan perjalanan ke kedua wilayah tersebut untuk membatalkan rencananya hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah,” lanjut Kemlu RI.

Sementara itu, Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri mendorong penghentian eskalasi kekerasan dan menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil. Menurutnya, Menlu RI terus melakukan komunikasi dengan para pemimpin dunia untuk mengupayakan penghentian kekerasan.

“Menlu RI terus berkomunikasi dengan sejumlah negara dan organisasi internasional dalam rangka mengupayakan penghentian kekerasan. Pada tanggal 9 Oktober lalu, Menlu RI juga membahas hal ini dengan Menlu Brazil yang saat ini sedang menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB,” kata Iqbal.

Selain itu, terkait dengan kondisi WNI, pemerintah Indonesia telah menyusun rencana kontigensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi.

“Saat ini Pemerintah, melalui KBRI Amman, KBRI Beirut dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengevakuasi WNI yang berada di wilayah Palestina, khususnya 10 orang WNI yang berada di Jalur Gaza,” jelasnya.

Berdasarkan data Kemlu RI, terdapat 45 WNI di Palestina dimana 10 WNI berada di Gaza sementara 35 lainnya berada di Tepi Barat. Kemlu RI juga mencatat 230 WNI sedang melakukan wisata religi di berbagai titik di Israel.