Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Wiranto mengatakan,hampir 594 ribu personel Tentara Nasional Indonesia - Kepolisian RI siap diterjunkan untuk mengamankan pemilihan umum - pemilu 2019. Antara melaporkan, Wiranto usai rapat koordinator Kesiapan Pengamanan Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (20/3) menjelaskan, hasil pengecekan terakhir ke seluruh wilayah, aparat keamanan sudah siap untuk mengamankan pemilu. Menteri menambahkan, menjelang dimulainya kampanye terbuka, masih terdapat potensi gangguan pemilu di berbagai daerah. Namun, potensi itu juga sudah diantisipasi oleh kepolisian dan Badan pengawas pemilu. antara

Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters menyatakan siap membantu keluarga tiga warga negara Indonesia, yang turut menjadi korban teror penembakan di dua masjid Kota Christchurch, baru-baru ini. Winston Peters juga turut menyampaikan duka cita langsung kepada Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla, karena seorang warga negara Indonesia, Lilik Abdul Hamid, meninggal dalam insiden tersebut. Hal tersebut disampaikan Peters usai bertemu Jusuf  Kalla  di sela-sela Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerjasama Indo-Pasifik di Jakarta, Rabu (20/3), seperti dikutip Republikaonline. Wakil Perdana Menteri Selandia Baru mengatakan, Selandia baru berupaya mengerahkan seluruh kemampuan dan cara untuk mendukung keluarga korban. republika

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Ignasius Jonan mengatakan, faktor harga minyak dunia merupakan penentu utama Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menempuh berbagai terobosan menyikapi gejolak harga minyak dunia yang tidak menentu pada tahun ini. Upaya ini dimaksudkan untuk memenuhi target Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor minyak dan gas bumi. 

Seperti dikutip Antara, Menteri Iqnasius Jonan di Jakarta, Rabu (20/3), menyebutkan sejumlah langkah yang dioptimalkan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan gas bumi. Antara lain, perubahan kontrak kerja sama bagi hasil dari pemulihan biaya ke Gross Split atau bagi kotor. Ini akan mengurangi pembayaran pemulihan biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, meningkatkan pengawasan produksiminyak dan gas bumi, penyadapan ilegal, dan pengeboranilegal. antara