VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani berharap, Jambore Pandu Sekolah Model 2019 yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, menanamkan nilai-nilai kebhinnekaan dan persatuan di tengah ancaman sebaran paham intoleransi dan berita bohong sekarang ini. Hal tersebut dikatakan  Puan  Maharani kepada para praja muda karana -pramuka peserta jambore, Rabu (20/3), seperti dilaporkan Antara. Menteri Puan menerangkan, saat ini banyak sekali terjadi penyebaran berita bohong, terlebih penyebaran melalui media sosial di era perkembangan teknologi. Menteri mengajak masyarakat Indonesia harus bisa berkompetisi di era globalisasi, namun jangan sampai melupakan akarnya sebagai bangsa Indonesia. Jambore Pandu Sekolah Model tahun 2019 merupakan rangkaian pelaksanaan penguatan pendidikan karakter, untuk terciptanya mutu pendidikan yang lebih baik menyongsong generasi Indonesia emas tahun 2045. antara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengajak pengusaha India meningkatkan investasi di berbagai sektor dan daerah di Indonesia. Luhut Pandjaitan saat memberikan sambutan dalam Forum Infrastruktur Indonesia-India di Jakarta, Selasa lalu mengatakan, pihaknya mendorong perusahan untuk menelusuri kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan bisnis mereka di Indonesia. Menurut Luhut Pandjaitan,  terdapat banyak kesempatan yang dapat diperoleh pengusaha India, khususnya di bidang infrastruktur, energi, dan teknologi informasi.

Forum Infrastruktur India Indonesia (IIIF) yang kedua ini digelar menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Lebih dari 30 CEO sektor infrastruktur asal India berpartisipasi dalam forum tersebut. Sementara dari Indonesia sendiri 75 perusahaan antara lain Pertamina, Angkasa Pura, Garuda, Pelindo dan Jasa Marga turut hadir dalam forum. Hadir pula Gubernur Provinsi Aceh Nova Iriansyah, Wakil Menteri Luar Negeri, Pemerintah India A Gitesh Sarma dan Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep K Rawat. Hadirnya Gubernur Provinsi Aceh menjadi tanda bahwa dalam kerja sama dengan India kali ini pemerintah ingin menjadikan Aceh terutama Sabang menjadi salah satu prioritas.

Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah Indonesia juga akan berupaya keras untuk memfasilitasi kebutuhan dari komunitas bisnis India untuk berinvestasi di Indonesia. Luhut Pandjaitan juga menyebutkan investor dari luar negeri juga harus mematuhi regulasi yang ada di Indonesia. Ia mengemukakan keinginannya agar investasi yang masuk ke dalam negeri juga harus merata atau dengan kata lain selaras dengan keinginan pembangunan yang Indonesia-sentris. Ia menjelaskan, pada saat ini Pemerintah Indonesia juga sedang memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Sementara itu Wakil Menteri Luar Negeri India Gitesh Sarma meyakini forum ini dapat membangun jembatan antara dunia usaha kedua negara dan meningkatkan partisipasi pembangunan infrastruktur. Ia mengatakan, kesenjangan infrastruktur dapat diatasi lebih cepat bila dunia usaha kedua negara bekerja sama dengan lebih erat.

Sementara itu Duta Besar India untuk RI, Pradeep K Rawat menyatakan bahwa India dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, yaitu sama-sama negara dengan ekonomi besar serta memilki populasi muda yang besar. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mendapatkan 60 petunjuk dari 26 profesor yang berkumpul membahas pertimbangan kebijakan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal itu disampaikan Siti Nurbaya dalam pertemuan dengan 26 profesor dengan keilmuan kehutanan dan lingkungan hidup dari 11 universitas yang membahas persoalan permukiman di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pertemuan dilaksanakan di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (9/3).

Siti Nurbaya seperti dilansir Antara di Jakarta, Minggu (10/3) menyebutkan, pihaknya akan bersinergi secara internal maupun eksternal dengan kementerian terkait dan para pihak agar masyarakat hutan memperoleh hak-haknya. Dikatakannya, pertemuan itu untuk meminta pertimbangan para ahli terkait langkah korektif kebijakan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan.

Siti Nurbaya menambahkan, pertimbangan untuk menata permukiman masyarakat di dalam kawasan hutan itu diambil pemerintah karena masyarakat yang tinggal dekat sumber daya alam seharusnya tergolong kaya. Faktanya, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa saat ini terdapat 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,20 juta rumah tangga. Namun demikian, terdapat sebanyak 1,70 juta rumah tangga yang masuk dalam kategori keluarga miskin. Catatan KLHK juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang panjang sejak sistem register hutan hingga kini konsep tata ruang, luas kawasan hutan terus turun. Pada 1978-1999, kawasan hutan Indonesia tercatat seluas 147 juta hektare (ha), kemudian turun pada periode 1999- 2009 menjadi seluas 134 juta ha, lalu menjadi 126 juta ha dari 2009 hingga sekarang.

Sebelum 2014, alokasi perizinan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada swasta mencapai 32,74 juta ha atau sebesar 98,53%, sedangkan untuk masyarakat terhitung sangat kecil yaitu hanya 1,35%. Langkah korektif kemudian ditempuh pemerintah melalui program perhutanan sosial dan reformasi agrarian untuk memastikan bahwa keberadaan hutan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pertemuan tersebut Prof Hariadi Kartodiharjo dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, perspektif penataan permukiman bukanlah tujuan akhir semata, namun sebuah strategi bagaimana memastikan masyarakat berdaulat. Menurut dia, menjadi dilema bagi pemerintah saat masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hutan justru dianggap menduduki atau merambah kawasan hutan.

Industri furnitur dan kerajinan nasional mampu masuk ke pasar internasional melalui berbagai produk unggulannya, yang dinilai memiliki kualitas baik dan desain menarik. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Industri, Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Indonesia, Gati Wibawaningsih, di Jakarta, Minggu (17/3). Gati menambahkan, kekuatan sektor ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia terampil, dan keragaman corak dari budaya lokal. Potensi pengembangan industri furnitur dan kerajinan di dalam negeri tercermin dari Indonesia sebagai penghasil 80 persen untuk bahan baku rotan dunia, dengan daerah penghasil rotan di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau, terutama di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Selain 312 jenis rotan yang dapat dimanfaatkan industri furnitur dan kerajinan, Indonesia juga mempunyai potensi bahan baku kayu yang sangat banyak.

Kementerian Perindustrian mencatat, neraca perdagangan industri furnitur mengalami surplus pada Januari 2019, dengan nilai ekspor sebesar 113,36 juta dolar Amerika. Nilai ekspor tersebut naik 8,2 persen dibanding capaian pada Desember tahun 2018. Sepanjang tahun lalu, nilai ekspor furnitur nasional menembus hingga 1,69 miliar dolar Amerika.

Gati Wibawaningsih berharap, sektor industri kecil dan menengah yang menjadi produsen furnitur dan kerajinan, tetap menjaga kualitas bahan baku dan produknya serta selalu berinovasi. Untuk menghasilkan produk yang kompetitif di kancah global, industri furnitur dan kerajinan perlu memanfaatkan teknologi terkini. Hal ini seiring dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka itu menambahkan, upaya itu telah diterapkan pada pendaftaran peserta pameran Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia -Jiffina 2019. Pameran ini diselenggarakan di Jogjakarta, 13 sampai 16 Maret.

Gati Wibawaningsih menjelaskan, Jiffina merupakan pameran ke-4 terbesar yang masuk ke dalam lingkaran pameran furnitur di Asia. Hal ini menandakan bahwa pasar furnitur Indonesia sangat menarik bagi konsumen dunia.

Untuk itu, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka terus memfasilitasi keikutsertaan sejumlah Industri Kecil dan Menengah furnitur dan kerajinan dalam negeri, untuk bisa tampil di Jiffina selaku ajang pameran berskala internasional. Upaya ini dapat memacu pengembangan dan kemudahan akses pasar Industri Kecil dan Menengah nasional ke kancah global.