Indonesia mengajukan proposal tentang pemberdayaan perempuan dan pembangunan berkelanjutan dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau APEC. Kedua isu tersebut bertujuan untuk meningkatkan inklusivitas yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam ekonomi regional. Demikian dikatakan Pelaksana Tugas Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Indonesia, Deny Kurnia, dalam keterangan resmi dari Chile, Minggu (10/3). Deny Kurnia menjadi ketua delegasi Indonesia dalam sidang Komite Perdagangan dan Investasi di forum APEC, Santiago, Chile, 2 dan 3 Maret lalu.
Di bawah kepemimpinan Chile, terdapat empat prioritas APEC tahun ini, yaitu masyarakat digital; integrasi 4.0; perempuan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan pertumbuhan inklusif; serta pertumbuhan berkelanjutan. Deny Kurnia menegaskan, partisipasi Indonesia dalam Komite Perdagangan dan Investasi yaitu untuk membahas keempat prioritas tersebut, termasuk yang terkait dengan kepentingan Indonesia. Kepentingan Indonesia dalam perdagangan adalah kerja sama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberantasan kemiskinan, serta pemanfaatan ekonomi digital.Menurut Deny Kurnia, pembahasan APEC berkembang sejalan dengan dinamika global. APEC menginginkan lebih banyak pihak yang menikmati keuntungan dari liberalisasi perdagangan.
Terkait forum tersebut, Indonesia juga berpartisipasi dalam Lokakarya tentang Membina Ekonomi Digital Inklusif: Berbagi Praktik Terbaik dalam Memajukan Partisipasi Wanita dalam Startup Digital. Lokakarya bertujuan meningkatkan peran perempuan dalam memanfaatkan platform digital, sehingga dapat lebih aktif melalui bisnis rintisan dalam menghadapi perdagangan global.
APEC adalah forum kerja sama 21 Ekonomi di lingkar Samudera Pasifik. Kegiatan utama di APEC meliputi kerja sama perdagangan dan investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya untuk mendorong perdagangan dan investasi di antara sesama ekonomi anggotanya, serta meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Data APEC at Glance 2019 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 anggota ekonomi APEC mewakili 39 persen penduduk dunia atau 2,9 miliar jiwa.
Menurut Deny, saat ini, APEC terus berupaya meningkatkan pertukaran ide dan peningkatan kapasitas, agar jarak antara ekonomi maju dan berkembang dapat dikurangi secara bertahap.
Peringatan Hari Hak Konsumen Sedunia (HHKS) yang berlaku di Indonesia serta 130 negara lainnya diperingati setiap tanggal 15 maret. Awal dari ditetapkannya Hari Hak Konsumen ini adalah dari ucapan Presiden Amerika, John F. Kennnedy di tanggal 15 Maret 1962. Disampaikan bahwa konsumen adalah kelompok ekonomi terbesar ,mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir setiap keputusan ekonomi publik dan swasta. Namun mereka adalah satu-satunya kelompok penting yang pandangannya tidak didengar. Untuk itu Consumers International sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak konsumen internasional menetapkan tanggal tersebut menjadi hari hak konsumen sedunia. Tentunya peringatan hari hak konsumen merupakan momentum yang tepat sebagai pengingat untuk peningkatan perlindungan konsumen di berbagai negara termasuk Indonesia.
Di negeri ini hak-hak seorang konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia. Upaya-upaya yang dibuat pemerintah dalam melindungi hak konsumen dengan membuat peraturan , melakukan pengawasan secara teratur serta penindakan yang tegas apabila terjadi pelanggaran hak konsumen. Untuk itu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) didirikan. Tugas ini tidak semata Pemerintah, konsumenpun diharapkan kritis dan berani. Dengan demikian pelaku usaha akan selalu memperhatikan regulasi dalam melindungi konsumen baik dalam fase praproduksi, penawaran, transaksi maupun pasca transaksi (layanan purna jual), dan memberikan pelayanan yang baik atas keluhan konsumen.
Hak memilih barang, hak mendapat kompensasi ganti rugi , hak dilayani dan diperlakukan dengan baik tanpa diskriminasi, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas apa yang akan di konsumsi merupakan bagian dari beberapa hak konsumen. Sangat penting bagi konsumen mengetahui apa saja informasi penting terkait produk yang dibelinya. Produsen tidak dibolehkan untuk menutupi beberapa informasi terkait produk maupun layanannya. Di era digital seperti ini konsumen sebenarnya banyak mendapat manfaat dari adanya aplikasi dengan berbagai fitur dan informasi yang dibutuhkan.
Jika Pemerintah melakukan perlindungan formal melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, maka Lembaga Perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) bisa menjadi motor perlindungan hak konsumen dengan memberikan advokasi, mediasi dan pendampingan kepada konsumen.
Jika sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan LPKSM berjalan dengan baik, tentunya kedudukan konsumen akan terangkat dan hak-hak konsumen dapat lebih terjamin.
Hubungan Iran dan Irak memulai babak baru. Untuk pertama kali, sejak berakhirnya perang antara kedua negara pada tahun 80an, Presiden Iran berkunjung ke Irak. Memberikan kesan telah mengabaikan peringatan Amerika Serikat, Presiden Irak Barham Salih menerima langsung Presiden Iran Hassan Rouhani dan menunjukkan bahwa ia telah menerima kunjungan itu dengan hangat. Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif kepada wartawan mengatakan bahwa kedua Presiden telah melakukan pembicaran dengan baik, serta menyepakati peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan politik. Radio Televisi Turki melalui laman internetnya bahkan mengabarkan bahwa kedua Presiden telah menyepakati diberlakukannya bebas visa untuk kunjungan warga negara mereka.
Kedua negara nampaknya hendak melupakan perang yang berlangsung selama delapan tahun hingga 1988 yang menimbulkan banyak korban. Lebih dari itu, kunjungan bersejarah Presiden Iran ke Irak juga menunjukkan sikap berani kedua negara terhadap Amerika Serikat. Kepada Bagdad, Washington telah memperingatkan agar menahan diri untuk melakukan hubungan dengan negara tetangganya itu. Sedangkan Iran telah menunjukkan sikap kurang pedulinya terhadap sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat. Selain menentang tekanan Amerika Serikat itu, Iran juga ingin menunjukkan masih memiliki pengaruh di kawasan Timur Tengah.
Dari pertemuan kedua Presiden negara bertetangga itu, dapatlah dikatakan bahwa kedua negara ingin menunjukkan sikap mandirinya tanpa harus dipengaruhi dan ditekan pihak luar dalam menjalin dan meningkatkan hubungan hubungan bilateral. Tentu dengan mengatas namakan demi kepentingan rakyat kedua negara. Dari pertemuan kedua Presiden yang dilanjutkan dengan pembicaraan teknis, diperoleh informasi bahwa kedua negara telah menyepakati adanya peningkatan hubungan perdagangan. Keduanya berencana meningkatkan nilai perdagangan hampir 100 persen dari sebelumnya yang bernilai 12 milyar dolar Amerika Serikat khususnya melalui ekspor gas dan energi dari Iran.
Pada sisi lain, kunjungan perdana Presiden Iran ke Irak setelah perang antara keduanya pada dekade 80an, bisa jadi akan mendorong perubahan geopolitik di Timur Tengah, serta hubungan keduanya dengan Eropa Barat dan Amerika Serikat.
Indonesia kembali hadir dalam London Book Fair. Kali ini, Indonesia membawa 450 judul buku dalam pameran yang digelar pada 12 hingga 14 Maret 2019 itu. Kehadiran Indonesia dalam pameran yang digelar di Olympia, Kensington, London ini menjadi istimewa. Indonesia terpilih sebagai negara pertama dari Asia Tenggara yang mendapat prioritas menjadi Market Focus Country atau pusat pasar.
Badan Ekonomi Kreatif, sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia, menyiapkan kurang lebih 100 acara untuk mempromosikan kehadiran Indonesia dalam pameran yang telah diikuti sejak tiga tahun lalu itu. Ketua Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf mengatakan keikutsertaan dalam pameran merupakan upaya mendorong produk ekonomi kreatif Indonesia mendunia, terutama dalam literatur. Ia ingin literatur Indonesia bisa mendunia sekaligus menarik minat masyarakat luar negeri untuk datang.
Ada target khusus yang ingin dicapai Indonesia dalam London Book Fair 2019 yang merupakan pameran terbesar untuk penjualan hak cipta. Indonesia menargetkan 50 judul terjual hak ciptanya. Ketua Komite Buku Nasional, Laura Bangun Prinsloo mengungkapkan target 50 judul buku untuk London Book Fair 2019 mungkit terdengar sedikit. Namun sebenarnya, target itu sudah cukup tinggi, mengingat Indonesia baru mengikuti pameran ini mulai tahun 2016. Angka itu akan menambah jumlah 1200 judul buku yang terjual ke penerbit mancanegara dalam lima tahun terakhir.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang selalu hadir dalam ajang pameran buku Internasional. Diantaranya secara rutin ambil bagian dalam Frankfurt Book Fair. Tahun 2018, di pameran buku tertua itu36 judul buku dibeli hak cipta penerbitannya oleh beberapa negara yang berpartisipasi. Indonesia juga hadir dalam Beijing International Book Fair. Dalam Pameran Buku Brunei 2019, ribuan judul buku Indonesia pun laku terjual.
Kehadiran karya penulis Indonesia dalam pameran buku internasional memang harus ditingkatkan. Karena melalui karya mereka, dunia bisa lebih mengenal Indonesia dengan keragaman budaya, suku dan agamanya. Buku menjadi sarana promosi dan diplomasi kekayaan 17 ribu lebih pulau di Indonesia. Kehadiran karya-karya penulis Indonesia di ajang internasional, diharapkan akan meningkatkan jumlah pengarang dan sastrawan yang berkelas dunia. Seperti Pramodya Ananta Toer, penulis yang sukses menerbitkan sedikitnya 50 karya, dan bukunya telah diterjemahkan ke lebih dari 41 bahasa asing. Atau akan muncul penulis seperti Andrea Herata yang sukses memperkenalkan satu wilayah di Indonesia, Belitung lewat bukunya Laskar Pelangi, yang telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa asing dan diterbitkan di 130 negara. Atau seperti Taufik Ismail, yang puisinya “Dengan Puisi Aku,..” diterjemahkan ke dalam 52 bahasa dunia.
Dan yang lebih penting, melalui buku karya penulisnya, Indonesia akan lebih terbuka lagi, dan semakin banyak pembaca dan pencinta buku dunia yang akan menoleh dan menghampirinya.