VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Sejak Indonesia merdeka, baru pada tahun 2016 untuk pertama kalinya dilakukan penyerahan hutan adat kepada masyarakat yang telah mendiami daerahnya secara turun-temurun, khususnya pada masyarakat hukum adat dengan semangat perlindungan dan penjagaan hutan di atas wilayah adat. Demikian dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya saat mewakili Presiden RI Joko Widodo pada acara Riungan Gede Kasepuhan Adat Banten Kidul (SABAKI) ke-11 di Kasepuhan Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu (3/3).

Menurut Menteri Siti Nurbaya Hutan adat merupakan sejarah baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Sampai Februari 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan 7 hutan adat. Di antaranya Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Hutan Adat Kasepuhan Pasireurih di Kabupaten Lebak, provinsi Banten, Hutan Adat Mude Ayek Tebat Benawa di Kota Pagar Alam, di Sumatera Selatan, Hutan Adat Temua dan Hutan Adat Rage di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Hutan Adat Tenganan Pegringsingan di Kabupaten Karangasem, Bali, Hutan Adat Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat dan akan diikuti oleh 6 hutan adat lainnya.

Sesuai maklumat yang dihasilkan dari Riuangan lima tahunan SABAKI ke-11 dengan tema Mendorong Pengakuan Wilayah Adat, yaitu mendorong Undang-Undang pengakuan dan perlindungan hukum adat, dan Perda Masyarakat Hukum Adat yang mengatur tentang Desa Adat. Ketua Kasepuhan Adat Banten Kidul (SABAKI) Kanta mengungkapkan, akan mendorong masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mendiri secara ekonomi dan bermartabat dalam budaya.

Dikatakannya, hutan adat bertujuan untuk perlindungan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal sehingga hutan adat tidak menghilangkan fungsi sebelumnya seperti fungsi lindung ataupun fungsi konservasi. Selain itu, kekhususan adat adalah kebersamaan (komunal) sehingga hutan adat juga tidak untuk diperjualbelikan dan dipindahtangankan.

Riungan Gede SABAKI ke-11 berlangsung selama 3 hari dari 1 hingga 3 Maret 2019. Acara ini dihadiri sekitar 750 komunitas adat yang tersebar di Kabupaten Bogor dan Sukabumi di Jawa Barat, serta Kabupaten Lebak dan Pandeglang di Banten. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, tokoh masyarakat dan tokoh adat dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya menyelenggarakan Festival Sarung Indonesia. Acara bertema "Sarung Sebagai Identitas Budaya Pemersatu Bangsa" itu berlangsung di Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (3 Maret).

Ketua Umum Panitia Pelaksana Festival Sarung Indonesia, I Gusti Kompyang Manila, mengatakan, gelaran acara Festival Sarung 2019 merupakan kegiatan yang pertama kali tentang sarung Indonesia. Tujuan festival ini adalah untuk mendukung program pemerintah dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia, serta membangkitkan kebanggaan masyarakat terhadap sarung sebagai salah satu identitas budaya.

Festival itu dirangkai dengan berbagai kegiatan, di antaranya pasar rakyat, pameran sarung, fashion show, seminar, dan sarasehan sarung. Yang tak kalah menariknya, di acara itu juga digelar Lomba Foto Sarung Keren di media sosial dengan tema Sarung dan Negeriku. Selain itu, digelar juga jalan sehat sarung di beberapa kota di Indonesia, dan karnaval bersarung serentak di beberapa kota besar, yakni di Jakarta, Surabaya, Kupang, Padang, dan Banjarmasin.

Sementara Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Smesco Indonesia, Emilia Suhaimi,berharap, festival mendorong popularitas sarung sebagai gaya hidup milenial. Acara ini juga sekaligus mempromosikan dan melestarikan sarung-sarung yang ada di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan itu hadir Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani.

Presiden Joko Widodo memakai baju kemeja lengan panjang berwarna putih dan kain sarung berwarna merah dari salah satu daerah di Indonesia.

Sebanyak 70 stand digelar di event itu. 38 stand di antaranya menggelar sarung dan tenun nusantara. 23 stand ditempati Dewan Kerajinan Nasional Daerah provinsi, 3 stand kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan serta 4 stand sponsorship dari beberapa perusahaan produsen sarung dan asosiasi tranportasi kapal atau INSA.

I

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi menghadiri Konferensi Tingkat Menteri ke-46 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)  di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab yang diselenggarakan pada 1 hingga  Maret 2019. Dalam sambutannya, Menteri Retno Marsudi mengingatkan kembali anggota OKI mengenai pekerjaan bersama yang belum selesai, yaitu isu Palestina, yang situasinya semakin memburuk. Ia mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain bagi OKI selain memberikan dukungan nyata, solid dan konkrit bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Laman kemlu.go.id menuliskan, Menteri Retno  Marsudi menyampaikan  Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamaan PBB akan terus memberikan dukungan penuh dan konkrit bagi perjuangan Palestina.

Menurut Retno Marsudi, satu-satunya pilihan bagi OKI adalah memperkuat solidaritas dan dukungan konkrit bagi Palestina. Ia menggambarkan bahwa dunia dihadapi konflik dan perang yang terus berlangsung di berbagai negara, sering tidak adanya keinginan negara-negara untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan perundingan, dan banyaknya negara yang tidak menghormati prinsip-prinsip  piagam PBB. Retno Marsudi menegaskan, menghadapi tantangan dunia yang mengkhawatirkan tersebut, menjadi sangat penting bagi anggota OKI untuk memberi contoh. 

Ia mengatakan anggota OKI harus memberikan kontribusi dan menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global, termasuk  dengan mencegah konflik, mengedepankan dialog dan perundingan, dan secara konsisten menghormati prinsip-prinsip piagam PBB.

Secara khusus, Menteri Luar Negeri  mengangkat tantangan yang dihadapi kawasan Asia Tenggara, yaitu terkait situasi pengungsi Rakhine. Ia menyampaikan bahwa sejak awal Indonesia telah berkontribusi untuk membantu situasi di Rakhine, mengedepankan masalah kemanusiaan, membantu upaya repatriasi pengungsi Rakhine dari Bangladesh ke Rakhine State secara suka rela, aman dan terhormat

Setelah sembilan tahun berunding tanpa lelah, Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Australia (IA-CEPA) akhirnya ditandatangani. Kesepakatan ini diresmikan  oleh Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham di Jakarta, Senin, disaksikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf kalla.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap penandatangan Perjanjian Kemitraan Ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia dapat menjadi tonggak sejarah baru bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara.  Bukan  hanya untuk saat ini, melainkan juga untuk masa depan.

Perundingan kemitraan komprehensif ini dimulai 2010, dan terhenti hingga November 2013. Perundingan diaktifkan kembali pada Maret 2016.

Perjanjian ini akan mengeliminasi 100 persen tarif barang asal Indonesia ke Australia dan 94 persen tarif barang dari Australia ke Indonesia. Menurut data, total nilai perdagangan kedua negara saat ini mencapai 8,62 miliar dollar AS dengan Indonesia defisit sebesar 3,02 miliar dollar AS. Ekspor Indonesia ke Australia pun masih sebesar 1,2% dari total impor Australia. Diharapkan  IA-CEPA akan meningkatkan akses pasar Indonesia ke Australia. Di bidang investasi dan pelayanan, kedua negara akan memiliki akses lebih, termasuk pergerakan bidang profesi. Menteri Enggartiasto Lukita mengatakan perjanjian kerja sama tersebut merupakan bentuk penguatan kerja sama Indonesia dan Australia di bidang ekonomi, antara lain terkait perdagangan, investasi, dan pelatihan vokasi.

Membangun kemitraan dengan Australia memang penting bagi Indonesia, mengingat kedua negara memiliki kedekatan geografi dan ekonomi. Industri Indonesia dapat berkembang dengan perjanjian tersebut. Dua negara dengan ekonomi terbesar di selatan Pasifik dapat membentuk rantai pasok global industri. Sementara itu di dalam hubungan dagang yang adil kedua belah pihak akan diuntungkan. Maka kemitraan yang sudah diupayakan selama sembilan tahun ini layak untuk tetap dipelihara.