VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah Indonesia menawarkan peluang investasi di dua sektor, yakni ekonomi digital dan pembangunan 10 Bali Baru kepada 50 pengusaha Amerika Serikat dalam Indonesia-San Francisco Business Forum 2019 di  San Fransisco, AS, (20/2) .  Forum bisnis tersebut dihadiri seperti perusahaan modal ventura, teknologi informasi, kamar dagang hingga pemerintah lokal wilayah San Francisco Bay Area. Acting Konsul Jenderal Indonesia di San Francisco Hanggiro Setiabudi dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Jumat (22/2/2019) mengatakan forum bisnis ini diselenggarakan untuk semakin mendekatkan Indonesia ke kalangan bisnis dan masyarakat di California Utara. Menurutnya kunjungan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 ke Silicon Valley mencerminkan niat Indonesia untuk membangun ekonomi digital ekonomi.

Forum bisnis bertema Invest in A Reformed Indonesia: Utilizing Digital Technology in Developing Regional and Tourism Investment Opportunities itu merupakan kolaborasi antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di San Francisco dan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) New York. Kegiatan itu juga didukung oleh Global SF, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) New York, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) New York Agency, dan Bank Negara Indonesia (BNI) New York Agency. Forum bisnis itu bertujuan untuk menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi Indonesia terkini, khususnya bidang-bidang yang potensial bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu bidang teknologi ekonomi digital dan pengembangan destinasi pariwisata, yang potensial pagi para investor terutama di California Utara.

Kepala Pejabat Promosi Investasi,  Indonesia Investment Promotion Center ( IIPC ) New York, Rahardjo Siswohartono mengatakan pada tahun 2018, ekonomi digital Indonesia mencapai 27 miliar dolar Amerika Serikat, termasuk terbesar dan tumbuh paling pesat di Asia Tenggara, serta diperkirakan Google dan Temasek, nilai tersebut akan berkembang menjadi 100 miliar dolar Amerika dalam 10 tahun ke depan. Rahardjo juga menjelaskan potensi ini turut didukung pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi ke-14 yaitu mempermudah dan memperluas akses pendanaan startup, insentif pajak, perlindungan konsumen, serta pendidikan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, IIPC New York mengundang para investor itu ke Indonesia untuk menghadiri Regional Investment Forum  pada Maret 2019 di Banten, bertemu langsung dengan pemangku kebijakan di sektor digital ekonomi, penjajakan kerja sama dengan puluhan pengembang tech startup dan proyek-proyek pariwisata.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Kamis lalu melepas ekspor buah manggis dari Sukabumi, Jawa Barat ke Tiongkok. Ekspor tersebut menandai pengiriman ekspor langsung komoditas tersebut dari Indonesia ke Tiongkok tanpa transit di negara lain. Ekspor manggis sebanyak 92 ton tersebut nilainya mencapai  2,76  miliar rupiah. Pelepasan ekspor dilakukan pada acara Apresiasi Kementerian Pertanian terhadap kinerja ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi dalam rangka mendukung program Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045. Dalam kesempatan tersebut Amran menjelaskan  Indonesia merupakan negara eksportir manggis, dengan peringkat ke-5 dunia sebagai negara produsen manggis, setelah India, Tiongkok , Kenya, dan Thailand. Sekitar 25 persen produksi manggis diekspor ke beberapa negara diantaranya ke Tiongkok, Hongkong, Singapura, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Qatar, Amerika, Australia, Perancis, dan Belanda.

Data Badan Pusat Statisti (BPS) menyebutkan, volume ekspor manggis pada 2018 sebesar hampir 39 ribu ton, naik 324 persen dibandingkan 2017 yang hanya sekitar 9 ribu ton. Sedangkan nilai ekspor 2018 tersebut mencapai 474 miliar rupiah naik 778 persen dibandingkan 2017 sebesar 54 miliar rupiah. Ini merupakan peningkatan yang sangat besar, karena ada akses pasar langsung dari Indonesia ke Tiongkok, Hongkong, dan berbagai negara tujuan lainnya. Menteri Amran Sulaiman mengatakan, ekspor langsung diharapkan semakin mempermudah ekspor dan meningkatkan  kesejahteraan petani Indonesia. Ia menekankan sektor pertanian tidak hanya mencakup komoditas padi dan jagung. Ada sekitar 460 jenis komoditas pertanian.

Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil mengatakan, tahun lalu Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok memberikan layanan sertifikasi untuk ekspor buah manggis sebanyak lebih dari 16 ribu ton atau senilai sekitar 448 milyar. Dari jumlah tersebut ekspor manggis yang berasal dari kabupaten Sukabumi mencapai lebih dari 2 ribu ton atau senilai 66 milyar rupiah. Sementara itu Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Suwandi optimis ekspor hortikultura khususnya manggis. Untuk mendorong ekspor, upaya yang dilakukan adalah mendorong kawasan sentra manggis terbesar yakni Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat maupun Banten meningkatkan kualitas mutu manggis dan registrasi kebun. Bantuan bibit manggis 2019 sekitar 211 ribu batang. Selain itu bersama Badan Ketahanan Pangan membina packaging house sehingga memenuhi standar ekspor. Demikian Indonesiaku kali ini.

Walaupun masih di bulan Februari pemerintah sudah mengumumkan tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2019 yang  jatuh pada tanggal 5 Juni. Kementerian Keuangan bahkan sudah menegaskan bahwa tunjangan hari raya ( THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) akan dibayarkan pada Mei 2019 sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan keterangan tertulis pada Sabtu (23/2/2019), Kemenkeu menyebut THR akan diberikan sebelum Idul Fitri tiba.

Alasan yang disampaikan  adalah hari efektif kerja. Libur Idul Fitri tahun ini akan di mulai dari tanggal 1 hingga 7 Juni, dengan demikian hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah Mei. Untuk itu Kementerian Keuangan mendorong adanya percepatan pembuatan peraturan pemerintah (PP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi selaku lembaga yang menginisiasi pemberiaan THR. Kementerian Keuangan berharap peraturan pemerintah tersebut sudah ada sebelum pemilu digelar pada 17 April mendatang.

Sebagai pesaing dalam pemilu 2019, tentu pengumuman pemerintah mendapat kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka menilai Presiden Joko Widodo sengaja mempercepat  pengumuman itu demi mendapat  suara di pilpres. Sebenarnya, mereka setuju bahwa  bulan Mei adalah  saat yang tepat untuk THR dan  gaji ke-13 turun. Namun tampaknya yang  tidak bisa diterima adalah adanya dorongan agar PP pemberian THR bisa ditetapkan sebelum pilpres. 

Tidak mau kalah, tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meminta kubu Prabowo tak selalu mengaitkan segala sesuatu dengan politik. Tim sukses pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut mereka jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, Aparatur Sipil Negara  dapat mempersiapkan hari raya lebih awal.

Konflik saling tuding ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika kedua pihak berpikir jernih melihat pelaksanaan pilpres mendatang. Bukankah pilihan itu hak pribadi? Pemilih akan memberikan suara ke calon yang dianggap baik dan  sesuai dengan hati nurani.

Tentu ada yang lebih penting dari sekedar mempermasalahkan pengumuman pemberian THR yang dianggap dipercepat itu. Alangkah baiknya apabila kedua kubu membahas bagaimana caranya agar pemberian THR tahun ini tidak diikuti kenaikan harga, khususnya harga kebutuhan pokok.

Pekan lalu, sebuah serangan bom bunuh diri di Kashmir India telah menewaskan 40 polisi paramiliter India. Setelah serangan ini, pihak India menuding kelompok muslim di Pakistan memainkan peran. Terjadinya serangan itu hanya beberapa hari menjelang kedatangan Putera Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman ke Pakistan yang dilanjutkan ke India. Serangan ini meningkatkan lagi ketegangan hubungan Pakistan dan India.

Dalam kunjungan ini, Pangeran Mohammed bin Salman membawa investasi ke masing-masing Negara. Di Pakistan, Saudi menanam modal senilai 20 milyar dollar Amerika. Sementara itu di India, nilai investasi Saudi 5 kali lipat dibandingkan di Pakistan. Selain misi ekonomi, Pangeran Mohammed bin Salman juga berjanji menengahi masalah Kashmir.

Meskipun misi ini berhasil, sempat ditandai dengan adanya penolakan masuknya pesawat yang membawa Pangeran Mohammed ke India dengan alasan langsung datang dari Pakistan sehingga pesawat kembali ke Riyadh dan kemudian masuk ke India.

Kashmir yang meliputi Jammu, Kashmir dan Ladakh adalah wilayah yang diperebutkan kedua Negara selama lebih 7 dekade. Sejarah menyatakan bahwa Maharaja Kashmir memutuskan bergabung dengan India ketimbang dengan Pakistan. Perang terjadi selama 2 tahun dan di akhir perang, pasukan Pakistan tidak mundur dari Kashmir. Akhirnya, Kashmir dibagi dua. India dan Pakistan sudah 2 kali berperang untuk dapat menguasai Kashmir sepenuhnya. Bahkan, sebagian wilayah timur Kashmir diduduki  secara perlahan oleh RRT sejak tahun 50an. Persoalannya sekarang menjadi lebih rumit karena India dan Pakistan saat ini adalah 2 negara dengan kekuatan nuklir.

Persikatan Bangsa-bangsa -PBB pernah berupaya memediasi dengan mengusulkan referendum di Kashmir yang didukung India. Awalnya mendukung mengingat status Kashmir ada wilayah berdaulat. Belakangan, India menolak referendum tersebut.

Tidak ada yang menginginkan kawasan indah seperti Kashmir dilanda konflik bersenjata. Kedua pihak, termasuk PBB harus mengupayakan solusi bagi Kashmir. Karena tanpa solusi tepat, yang menjadi korban tetaplah rakyat Kashmir. Pertanyaannya sekarang apakah Pakistan dan India rela jika rakyat Kashmir memilih berdaulat sendiri dan tidak bergabung dengan kedua Negara itu.