VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah Provinsi Bali ingin mengembangkan toko ritel desa adat untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan pembangunan di seluruh wilayah. Gubernur Bali I Wayan Koster kepada Bisnis.com di Denpasar, Rabu lalu mengatakan ia telah mengeluarkan peraturan tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali.

Berdasarkan peraturan ini pemerintah provinsi Bali akan menata pemasaran produk dari hulu hingga ke hilir, di antaranya melalui Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) atau lembaga usaha milik desa adat. Berdasarkan catatan Bisnis.com di Provinsi Bali terdapat 1.493 desa pekraman atau desa adat yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota.

Saat ini sejumlah desa adat telah memiliki usaha sejenis mini market. Gubernur Bali berharap unit usaha ini kelak dikelola secara profesional dengan tetap berpegang kepada kearifan lokal Bali. Untuk itu Gubernur I Wayan Koster menyambut baik tawaran Bali Business Network yang ingin memberikan pendampingan saat mini market desa adat beroperasi di bawah koordinasi Perusahaan Daerah Bali.

Sementara itu Direktur Bali Business Network I Made Abdi Negara mengatakan terus mematangkan konsep pendampingan dengan mengembangkan aspek manajemen, pelatihan, dan pengawasan agar mini market bisa diterima masyarakat, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Ia berharap keberadaan toko ritel ini menjadi salah satu pilar kemandirian desa adat dan mampu mendistribusikan barang-barang konsumsi yang diperlukan warga serta dapat mengangkat produk lokal.

Bali Business Network yang terdiri dari anak muda potensial ini sejak 2016 telah melakukan pendampingan terhadap sejumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan peritel agar mampu menyiapkan produk dengan kemasan yang baik. Kelompok ini tengah melakukan pendampingan terhadap 60 usaha, baik dalam hal antara lain manajemen, branding, e-commerce, pemasaran untuk memastikan agar bisnis berjalan baik, mampu bersaing, dan berkelanjutan. Mereka berupaya untuk menghubungkan berbagai kepentingan bisnis di Pulau Dewata tersebut.

Tanggal 21 Februari setiap tahun, dunia termasuk Indonesia merayakanHari Bahasa Ibu Internasional. Bagi bangsa Indonesia, peringatan ini merupakan momentum untuk menggencarkan upaya perlindungan dan pengajaran bahasa daerah kepada anak.

Indonesia sangat kaya dengan bahasa daerah. Jumlah bahasa daerah  di Indonesia merupakan kedua terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Menurut data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah bahasa daerah yang tersebar di Indonesia per tahun 2018 adalah 668 bahasa daerah. Di antara bahasa daerah di Indonesia, terdapat tiga bahasa yang penuturnya lebih dari 10 juta jiwa, yaitu bahasa Jawa (penuturnya 84,3 juta jiwa), bahasa Sunda (penuturnya 34 juta jiwa), dan bahasa Madura (penuturnya 13,6 juta jiwa).

Kekayaan bahasa daerah itu merupakan harta dan kebanggaan bagi Indonesia, karena setiap bahasa memiliki keunikan sendiri. Ciri-ciri keunikan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan berbagai aspek kehidupan rakyat Indonesia tercermin dalam bahasa.

Karena itu, maka upaya melindungi dan mempertahankan keberagaman bahasa di Indonesia harus terus dilakukan. Bila tidak, bakal banyak bahasa daerah yang akan punah atau tidak ada penuturnya lagi.

Berdasarkan data dari Badan Bahasa, sebanyak 11 bahasa daerah yang ada di Indonesia dinyatakan punah. Ada 16 bahasa yang statusnya terancam punah. Ada beberapa penyebab kepunahan bahasa antara lain penyusutan jumlah penutur, bencana alam yang besar, kawin campur antarsuku, sikap penutur bahasa. 

Perlu upaya nyata baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk melindungi dan mempertahankan keragaman bahasa di Indonesia. Pemerintah daerah perlu membuat regulasi untuk melindungi bahasa daerahnya masing-masing. Di Indonesia, hanya ada satu peraturan daerah yang mengatur tentang pelindungan bahasa daerah yaitu Provinsi Sumatra Utara.

Upaya mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah tidak hanya melalui perundang-undangan, tapi juga melalui upaya nyata dari individu penutur bahasa daerah. Misalnya, melakukan pendokumentasian bahasa daerah. Tiap individu perlu berinisiatif untuk melakukan pendokumentasian bahasa daerah. Pendokumentasian sangat diperlukan demi keberlangsungannya agar tidak punah. Ingat, hilang atau punahnya satu bahasa mengakibatkan hilangnya seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya.

Pemerintah Indonesia sepakat mengaktifkan kembali negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Korea Selatan (lK- CEPA). Perjanjian ini sempat gagal disepakati pada 2014 lalu. Negoisasi perjanjian ini ditandatangani langsung oleh Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita bersama dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Korea Selatan Hyun Chong Kim di Jakarta, Selasa, 19 Februari. Dalam kesempatan itu Menteri Enggartiasto Lukita mengatakan, inisiasi tersebut ditargetkan mencapai 30 miliar dollar Amerika Serikat.

Relaunch kesepakatan ini juga dilanjutkan dengan Bisnis Forum mempertemukan kedua kelompok pengusaha Indonesia dan Korea baik dari sisi investasi maupun tradenya. Dengan demikian maka target yang dicanangkan oleh kedua kepala negara sebesar 30 bilion US dolar (30 miliar dolar AS) dalam tiga tahun ke depan bisa dicapai. Ini pun kami menyepakati agar perjanjian ini diharapkan ditanda tangani pada bulan November mendatang pada waktu pertemuan kedua kepala negara jadi artinya substainsially harus selesai sebelum November.

Enggartiasto Lukita mengatakan, nantinya kedua negara akan melakukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Khususnya di bidang ekspor, impor, dan investasi. Menurut Enggartiasto, pembicaraan mengenai renegosiasi ini sudah dilakukan sejak November 2018 lalu. Ia menargetkan, perjanjian perdagangan dengan Korea Selatan bisa selesai pada November 2019. Dengan demikian maka target yang dicanangkan oleh dua kepala negara sebesar 30 miliar dollar Amerika dalam 3 tahun ke depan itu bisa dicapai. Menteri Enggartiasto Lukita menambahkan negosiasi ini bertujuan untuk mencapai target ekonomi kedua negara yang diharapkan akan meningkatkan hubungan bilateral perdagangan dan investasi ke level tertinggi. Enggartiasto Lukita menjelaskan, adapun yang akan masuk dalam perjanjian kerjasama tersebut antara lain soal penurunan tarif bea masuk untuk produk-produk dari kedua negara. Selain itu menurut Enggartiasto Lukita, perjanjian kerjasama ini juga akan mempermudah masuknya investasi dari Korea Selatan ke Indonesia.

Sementara itu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Korea Selatan Kim Hyun-chong mengatakan, Indonesia merupakan negara mitra utama Korea Selatan di Asia Tenggara. Dia berharap kerja sama dengan Indonesia akan meningkatkan keikutsertaan kedua negara dalam rantai pasok global. Selama ini komoditas ekspor utama Indonesia ke Korea Selatan antara lain batu bara, tembaga, karet, kayu, serta minyak kelapa sawit. Sementara itu, Korea Selatan mengekspor produk minyak, kapal, serta barang elektronik ke Indonesia.

Usaha mengakhiri perang saudara di Yaman, terus dilakukan dengan bantuan pihak luar di tengah   perang saudara  yang  tak berkesudahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa terus berusaha menjadi mediator kedua belah pihak yang berseteru, di tengah situasi yang belum menentu. Hari Minggu, Perserikatan Bangsa Bangsa, PBB, mengutus   Martin Griffiths ke Yaman  untuk mencari solusi.    Dari pihak Houthi muncul keterangan bahwa utusan PBB itu  telah bertemu dengan pemimpin mereka Abdul Malek Al Houthi. Isi pembicaraan berkisar pada upaya melaksanakan kesepakatan gencatan senjata yang ditetapkan Desember lalu di Swedia.  

Ketika itu Pemerintah Yaman dan Pemberontak Houthi sepakat menghentikan peperangan. Kedua belah pihak sepakat untuk berusaha membangun kepercayaan serta menghentikan pertempuran di Houda.  Keduanya juga berkomitmen melakukan pertukaran tahanan.  Walaupun demikian,  serangan masih saja terjadi. Kota Pelabuhan utama Yaman, Hodeida, terdampak akibat belum dilaksanakannya gencatan senjata dan kini dalam situasi mencekam.  

Ketidak patuhan terhadap kesepakatan gencatan senjata, mengakibatkan masa depan Yaman semakin tidak jelas. Perang saudara di negara miskin yang telah berlangsung sengit sejak 3 tahun terakhir, semakin membuat rakyat Yaman hidup dalam ketidakpastian. Peperangan yang dimulai sejak hadirnya perlawanan dari Suku Houthi terus menjadi-jadi. Suku Houthi yang beraliran Syiah, terus meningkatkan kekuatan melawan pemerintahan PresidenAbd Rabbu Mansour Hadi, dari kalangan Sunni.

Kendati badan internasional PBB telah ikut turun tangan, kemelut di Yaman masih saja belum pasti kapan penyelesaiannya. Mengapa ? Karena sesungguhnya perdamaian di Yaman, hanya dapat diselesaikan oleh pihak-pihak di dalam negeri Yaman sendiri. Kemauan untuk berdamai dan hidup berdampingan sebagai saudara sebangsa, tanpa harus tergantung pihak asing, adalah kunci bagi berakhirnya perang yang telah terbukti hanya menyebabkan kerugian dan kesengsaraan.