VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia telah melaksanakan sejumlah corrective actions di sektor hutan dan penggunaan lahan selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga telah memperkenalkan langkah-langkah baru untuk melindungi hutan, khususnya hutan primer dan lahan gambut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, langkah-langkah korektif pemerintah Indonesia dilakukan secara konseptual, dan sarat dengan pengamatan ilmiah. Pendekatan dalam langkah korektif ini juga berbeda dari sebelumnya, karena lebih banyak berinteraksi dengan aktivis dan akademisi dalam berbagai pengambilan keputusan. Hal itu disampaikan Menteri Siti Nurbaya usai pertemuan bilateral dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Ola Elvestuen di Jakarta, Sabtu (16/2).

Pada pertemuan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Ola Elvestuen, mengumumkan bahwa kedua negara meluncurkan fase baru dari kerjasama bilateral di bidang pengendalian perubahan iklim dan kehutanan. Kedua negara juga telah menyetujui aturan pembayaran berbasis hasil dari Norwegia ke Indonesia untuk pengurangan emisi.

Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi emisi dari deforestasi. Indonesia juga menyerukan kemitraan internasional untuk meningkatkan kontribusinya terhadap Paris Climate Agreement dan mengurangi emisi hingga 41 persen pada tahun 2030.

Sementara itu Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Ola Elvestuen menilai Indonesia telah melakukan reformasi regulasi yang berani dalam pengendalian perubahan iklim. Berbagai upaya tersebut telah menunjukkan hasil. Menteri Elvestuen mengungkapkan, mungkin terlalu dini untuk melihat tren yang jelas, tetapi jika deforestasi terus menurun, Norwegia siap meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dan mendukung segala upaya yang dilakukan.

Keberadaan hutan yang lestari sangat penting untuk memenuhi Perjanjian Iklim Paris dan SDGs. Diperlukan tindakan substansial untuk mengurangi emisi dari deforestasi jika dunia ingin mempertahankan kenaikan suhu global di bawah 1,5 - 2 derajat.

Sebelumnya, delegasi Norwegia melakukan kunjungan lapangan ke hutan bakau Papua Barat. Menteri Elvestuen juga menyatakan mendukung pemerintah Indonesia untuk melakukan konservasi hutan dan laut, khususnya Provinsi Papua Barat.

Beberapa minggu terakhir warga Indonesia merasakan harga tiket pesawat dalam negeri yang sangat mahal. Situasi diperparah dengan penghapusan tiket promo dan kebijakan bagasi berbayar beberapa maskapai penerbangan. Kenaikan harga tiket pesawat ini cukup mengherankan, karena masa peak seasonsudah lewat, sehingga seharusnya  harga tiket pesawat malah turun. Namun nyatanya pada low seasonseperti sekarang ini, harga tiket pesawat masih saja mahal.

Setelah pemerintah turun tangan, harga tiket pesawat memang  mulai turun. Namun masyarakat menilai harga tiket pesawat masih mahal.

Korporasi penerbangan menuding harga bahan bakar pesawat yaitu avtur yang tinggi menjadi penyebab naiknya harga tiket pesawat. Mereka mengatakan harga Avtur di dalam negeri lebih mahal ketimbang di luar negeri. Akibatnya, harga tiket pesawat asing dari Indonesia ke luar negeri menjadi lebih murah ketimbang tiket pesawat domestik ke luar negeri.

Di banding dengan negara-negara Asia Tenggara, harga Avtur di Indonesia sebenarnya tergolong kompetitif, tercatat paling murah ketiga setelah Singapore dan Malaysia. Dibanding harga jual di Changi Singapora, harga Avtur di Cengkareng memang lebih mahal sekitar 5 hingga 10 persen. Namun, selisih harga tersebut lebih disebabkan oleh pengenaan Pajak Penjualan (PPn) sebesar 10 persen, sementara harga Avtur di Changi tidak dikenakan PPn. Kalau saja  tidak dikenakan PPn, harga Avtur di Singapora dan Indonesia mestinya setara. Selain itu, sejak November 2018 hingga pertengahan Februari 2019, harga Avtur di Indonesia justru cenderung turun, hinggamencapai 18,5 persen. Proporsi biaya Avtur sebesar 24 persen memang cukup signifikan dalam pembentukan harga jual tiket. Namun, saat terjadi penurunan harga Avtur hingga mencapai 18,5%, harga tiket pesawat tidak mengalami penurunan, malah  justru mengalami kenaikan saat low season pada awal Januari hingga pertengahan Februari ini. Maka tudingan terhadap harga avtur sebagai penyebab tinggnya harga tiket pesawat sebenarnya tidak fair.

Beberapa pengamat mencurigai adanya kartel harga dari beberapa maskapai penerbangan besar yang menguasai penerbangan di Indonesia. Kalau demikain halnya,  kini saatnya pemerintah melakukan kontrol terhadap aksi korporasi sejumlah maskapai. Khususnya,  terkait kebijakan penghapusan harga tiket promo dan bagasi berbayar.

Komisi Pengawasan Persaingan usaha (KPPU) perlu turun tangan untuk memastikan bahwa tidak ada kartel pembentukan harga dari maskapai tertnetu. Tanpa upaya dari Pemerintah dan KPPU, masyarakat sulit berharap harga tiket pesawat, yang memberatkan konsumen, dapat diturunkan dalam waktu dekat ini. 

Pemerintah perlu menyadari harga tiket pesawat yang mahal berdampak luas. Antara lain pada tingkat hunian kamar hotel yang semakin rendah, karena jumlah wisatawan ke Indonesia semakin menurun. Selain itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lambat laun akan mati mengingat wisatawan enggan membeli oleh-oleh karena kebijakan bagasi berbayar. Efek domino yang terjadi akibat harga tiket peswat yang mahal pada gilirannya juga akan mengganggu perekonomian nasional. 

Indonesia dan Palestina telah menjalin hubungan kerjasama yang cukup lama. Duta Besar RI untuk Yordania merangkap Palestina Andy Rachmianto melakukan lawatan resmi yang pertama kalinya ke Ibu Kota Palestina, Ramallah, 12 Februari  untuk membahas upaya peningkatan kerja sama kedua negara, khususnya di bidang perdagangan dan pembangunan kapasitas. Dalam kunjungan tersebut, Dubes Andy Rachmianto bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Rami Al-Hamdallah.

Seperti dikutip Kantor Berita Antara, Dubes Andy Rachmianto dalam pertemuan dengan Rami Al-Hamdallah mengatakan Indonesia terus berkomitmen mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka dalam berbagai forum internasional, dengan mendorong penyelesaian damai dalam koridor solusi dua negara. Dubes Andy Rachmianto menyampaikan terkait dengan isu perdagangan, kedua negara perlu terus mendorong peningkatan kerja sama perdagangan untuk membantu perekonomian bangsa Palestina. Sepanjang Januari-November 2018, volume perdagangan kedua negara mencapai 3.2 juta dolar Amerika Serikat, atau meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan periode yang sama pada 2017. 

Dalam sektor pariwisata, Dubes Andy menjelaskan  jumlah wisatawan Indonesia ke Palestina mencapai rata-rata 90 ribu orang setiap tahunnya. Angka tersebut diperkirakan masih dapat ditingkatkan hingga lebih dari 100 ribu orang pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun dalam kedua bidang tersebut menunjukkan perkembangan positif, Indonesia maupun Palestina sama-sama memandang kedua negara masih perlu untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan jumlah wisatawan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, antara lain dengan memberikan kebijakan tarif 0 persen yang lebih luas bagi produk-produk Palestina, seperti yang telah diberlakukan untuk komoditi kurma dan minyak zaitun.

Selanjutnya, Dubes Andy juga mengatakan bahwa  upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Palestina, yaitu dengan mendorong biro perjalanan untuk menawarkan paket umroh plus Palestina kepada jamaah Indonesia untuk mengunjungi Palestina. Sementara di bidang kemanusiaan, dalam 10 tahun terakhir Indonesia telah memberikan sejumlah bantuan program pelatihan dan peningkatan kapasitas di berbagai bidang kepada lebih dari 1.900 peserta asal Palestina dengan total bantuan mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat. Sejumlah bidang pembangunan kapasitas yang ditawarkan, antara lain usaha kecil menengah, pemberdayaan perempuan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan sejumlah universitas di Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman pemberian beasiswa pendidikan kepada lebih 130 masyarakat Palestina yang akan dimulai tahun ini. 

Mewakili pemerintah dan rakyat Palestina, Perdana Menteri Hamdallah menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas dukungan yang terus diberikan.  Rami Al-Hamdallah mengamati bahwa Indonesia terus memegang teguh prinsip dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka. Indonesia lebih dari sekadar sahabat bagi Palestina//

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia menyambut baik dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan -BPOM agar inovasi produk garam kristal bisa diekspor dan diedarkan dengan lebih mudah. Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada 13 Februari lalu, menerbitkan surat yang memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Ekspor untuk Produk Garam Konsumsi dan menyediakan Export Consultation Desk. Dengan demikian, produk ekspor tidak wajib memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundangan Indonesia, tetapi wajib memenuhi regulasi sesuai negara tujuan ekspor. Kewajiban nasional seperti fortifikasi yodium tidak diperlukan selama negara tujuan ekspor tidak mempermasalahkan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berharap, dengan terbitnya surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ini, para petambak garam, pengusaha garam rakyat yang telah memiliki berbagai produk, tidak lagi terkendala dalam pendaftaran produk, masalah izin edar serta ekspor produk garam ke luar negeri. Demikian dikatakan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (17/2).

Agung Kuswandono menyambut baik dukungan terhadap berbagai inovasi produk olahan garam rakyat demi kesejahteraan petambak garam. Karena selama ini pemasaran produk olahan garam rakyat terkendala oleh kewajiban kandungan yodium untuk garam edar, yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium. Dengan aturan tersebut, garam rakyat yang diproduksi tanpa fortifikasi yodium tidak dapat diedarkan sebagai garam konsumsi.

Ternyata garam tersebut dapat diolah menjadi garam kristal. Diperkaya dengan rempah, seperti bawang dan lada, menjadi garam rempah. Bahkan diolah menjadi garam spa. Garam kristal itu diminati berbagai Negara, dan diekspor sebagai garam untuk menu gourmet yang memang membutuhkan garam murni tanpa fortifikasi. Sementara, garam yang diperkaya dengan rempah-rempah juga mulai diminati pasar dalam negeri, khususnya komunitas kuliner. Menurut Agung, inovasi produk ini memberikan nilai tambah dan bernilai ekonomis sangat baik.

Dengan surat dukungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan itu, garam kristal yang telah diolah, misalnya menjadi garam rempah, dapat didaftarkan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai produk dengan nama jenis pangan lain. Demikian pula dengan produk garam kristal olahan yang ditujukan sebagai pangan untuk kebutuhan gizi khusus, misalnya kebutuhan diet pada kasus autism.

Sementara jenis produk yang tidak dikonsumsi, seperti garam yang diolah menjadi garam spa, wajib terdaftar sebagai produk kosmetika.