VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan pemerintah Inggris meluncurkan kerjasama riset dibidang kebencanaan. Riset dibidang hidrometrologi tersebut bernilai sekitar 31 miliar rupiah. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir mengatakan, Kemenristekdikti mengadakan kerja sama dengan Departemen Bisnis, Energi dan Strategi Industri Inggris melalui Newton Fund untuk mendanai penelitian terbaik dalam bidang hidrometeorologi atau penelitian tentang hujan lebat dan dampaknya. Mohammad Nasir saat peluncuran Kerja Sama Riset Kebencanaan Indonesia–Inggris melalui Program Newton Fund di kantor Kemenristekdikti Jakarta Kamis lalu mengatakan, tiga penelitian terbaik di bidang kebencanaan hidrometeorologi mendapatkan 31 miliar rupiah untuk pendanaan riset dalam jangka waktu 3 tahun. Satu peneliti Indonesia akan berkolaborasi dengan satu peneliti Inggris untuk melakukan penelitian kebencanaan.

Tiga riset yang akan didanai itu adalah mengurangi dampak bahaya hidro meteorologi melalui pengelolaan sungai lintas batas di wilayah sungai Ciliwung. Riset ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan badan sungai Ciliwung dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman banjir. Kedua, Java Flood One, untuk meningkatkan prediksi banjir jangka menengah di beberapa pusat kota pulau Jawa, termasuk Jakarta, Bandung dan Surakarta. Ketiga, curah hujan ekstrem dan pengaruhnya terhadap risiko banjir di Indonesia, yang ditujukan untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir di Indonesia dan strategi-strategi utama yang dapat memitigasi risiko bencana.

Muhammad Nasir menjelaskan, selain dengan Inggris Kemenristekdikti dan peneliti Indonesia juga telah menginisiasi kerja sama riset kebencanaan gempa bumi, tsunami, asap, dan bencana alam lainnya dengan negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, Perancis dan negara lainnya.

Sementara itu Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik berharap melalui skema kerja sama tersebut peneliti Indonesia dan peneliti Inggris dapat menghasilkan penelitian yang berdampak besar pada penanggulangan bencana banjir. Bencana banjir dan longsor tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, namun juga perkembangan ekonomi Indonesia. Ilmuwan terbaik Inggris dan Indonesia akan bekerja sama saling belajar agar mampu membuat suatu perubahan besar serta menginspirasi generasi ilmuwan muda berikutnya. Moazzam juga menyampaikan Inggris bangga dapat berkolaborasi dengan Indonesia dalam mengembangkan penelitian dan inovasi terkait kebencanaan.

.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto di Jakarta Rabu (6/2) mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 mencapai 5,17 persen. Meski tak mencapai target sebesar 5,4 persen, pertumbuhan ekonomi tahun lalu tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Suhariyanto memerinci, pertumbuhan ekonomi pada 2014 sebesar 5,01 persen. Setahun kemudian pertumbuhan sempat melambat menjadi 4,88 persen. Pada 2016, ekonomi mulai pulih dengan mencatatkan pertumbuhan 5,03 persen dan naik lagi menjadi 5,07 persen pada 2017.

Suhariyanto mengatakan, angka pertumbuhan di atas lima persen patut disyukuri di tengah kondisi ekonomi global yang tak tentu arah dan turunnya harga komoditas.

Menurut Suhariyanto, dari sisi pengeluaran, ekonomi Indonesia pada tahun lalu masih ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi masyarakat menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,74 persen. Sementara itu investasi atau pembentukan modal bruto sebesar 2,17 persen.

Dalam konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga menjadi motor penggerak utama dengan porsi lebih dari 50 persen. Suhariyanto menambahkan, Hari Belanja Online Nasional, 12 Desember 2018, juga berpengaruh terhadap sektor perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia memandang positif pertumbuhan ekonomi triwulan ke empat  tahun 2018. Otoritas moneter menilai pertumbuhan ekonomi triwulan keempat  tahun 2018 yang tetap solid menunjukkan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus terpelihara, di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku puas dengan angka pertumbuhan 5,17 persen. Menurut Darmin pulihnya konsumsi rumah tangga disebabkan oleh daya beli masyarakat yang membaik. Salah satu faktor pendukungnya adalah pencairan anggaran belanja sosial dari pemerintah sepanjang 2018.

Menteri Perdagangan Enggartisto Lukita juga menanggapi positif laporan Badan Pusat Statistik tersebut. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen patut diapresiasi. Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh baik.

Teka-teki Negara mana yang menjadi tuan rumah pertemuan kedua antara Presiden, Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un akhirnya terungkap setelah Donald Trump menyampaikannya dalam pidato States of the Union tanggal 5 Februari.  Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan media, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo tidak secara tegas menyebutkan Negara Asia mana tempat pertemuan itu akan berlangsung. Dalam pidato itu, Presiden Trump menyebut pertemuan bakal dilaksanakan di Vietnam pada tanggal 27-28 Februari.

Sebenarnya belakangan ini rumor beredar bahwa Vietnam akan menjadi tuan rumah pertemuan itu.  Tetapi mengapa Vietnam? Beberapa alasan bisa menjadi sebab terpilihnya Vietnam. Pertama, jarak dari Korea Utara yang dapat dijangkau pesawat Pemimpin Kim Jong-un sekali terbang dengan pesawat kenegaraan produksi era Uni Sovyet. Kedua, kedua Negara memiliki hubungan diplomatic dengan Vietnam dan kedutaan di Hanoi dapat mendukung persiapan pertemuan itu.

Akhir bulan lalu, negosiator Korea Utara, Kim Yong Chol yang membawa surat balasan dari Presiden Donald Trump dan Pemimpin Kim Jong-un merasa puas dengan isi surat Trump tersebut. Kim mempersiapkan diri untuk pertemuan keduanya dengan Donald Trump.

Seorang analis berpendapat bahwa pemilihan Vietnam memang diarahkan agar Korea Utara belajar dari sesama Negara sosialis. Selain ada keinginan dari Amerika Serikat untuk tidak membuat Korea Utara hanya bergantung pada Cina.

Pihak yang skeptis menyatakan apa yang dilakukan pada pertemuan pertama seperti basa-basi karena tidak ada kelanjutan setelah pertemuan itu. Kedua pihak tidak sama definisinya soal “denuklirisasi”.

Tantangan pada pertemuan kedua ini lebih berat karena pertemuan pertama belum menghasilkan kemajuan cukup berarti. Kini kedua pemimpin harus membuktikan “term” denuklirisasi sama maknanya bagi keduanya dan segera bisa diimplementasikan. Kita juga menantikan apakah Korea Utara akan mengambil jalan kompromistis seperti halnya Vietnam dan Cina yang menerapkan ideologi Sosialis dengan ekonomi bebas, sebuah resep yang manjur bagi pembangunan ekonomi kedua Negara itu.

Tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional yang disingkat sebagai HPN. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985, hari pers nasional telah digodok sebagai salah satu butir keputusan kongres ke-28 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dilaksanakan di kota Padang Sumatera Barat, pada tahun 1978. Kesepakatan tersebut terlepas dari kehendak masyarakat untuk menetapkan 1 hari bersejarah untuk memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional.

Peringatan Hari Pers Nasional sebaiknya bukan hanya sebuah seremoni untuk memberikan penghargaan bagi individu maupun lembaga yang dianggap berjasa dalam memajukan kekebasan pers, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap insan pers dan kebebasan pers di dalam negeri.

Pers nasional dapat berkembang dan mencapai keberhasilan tentu bukan tanpa alasan dan dukungan. Setelah perjalanan panjang akhirnya kebebasan pers dimulai pada periode setelah Orde Baru mulai runtuh. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh Presiden BJ Habibie, pers mulai mengembangkan profesi dan ranah sebagai penggiat informasi dan aturan tentang pers tersebut diberlakukan hingga saat ini. Secara norma tertulis, pers mendapatkan perlindungan hukum dan kebebasan di bawah naungan UU tersebut.

Namun apakah benar, insan pers sudah benar-benar mendapatkan perlindungan secara penuh ?

Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pers Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Kasus kekerasan terahadap jurnalis masih tinggi. Berdasarkan data AJI, kasus kekerasan mencapai 64 kasus ditahun 2018, naik 60 kasus dari 2017. Selain itu pers Indonesia juga masih menghadapi tantangan soal profesionalisme. Tingkat pengaduan publik terhadap Dewan Pers soal kinerja media dan jurnalis masih di level tinggi. Pada tahun 2017 jumlah kasusnya lebih dari 400, sementara di tahun 2016 pengaduan mencapai 721 kasus.

Hal ini menunjukkan kalo memang pers kita masih butuh perhatian. Untuk tahun 2018, peringkat kebebasan pers Indonesia di dunia berada di level 124 berada di bawah Timor Leste namun sudah lebih baik dari beberapa negara anggota ASEAN.