VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

President Asia-Pacific Airbus, Jean Marc Nasr telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan  di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, ( 04/2). Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana  Airbus untuk berbisnis perawatan pesawat di Indonesia. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, usai bertemu dengan Jean Marc Nasr, Luhut Pandjaitan menjelaskan telah meminta  produsen pesawat asal Perancis tersebut untuk memproduksi komponen pesawat di Indonesia serta menggandeng perusahaan lokal yaitu PT Dirgantara Indonesia. Luhut Pandjaitan  menjelaskan bahwa permintaannya  untuk lebih meningkatkan dan memajukan industri dalam negeri.

Selain itu, Luhut Pandjaitan juga meminta kepada Airbus untuk memproduksi ban pesawat di Indonesia. Menurutnya, dengan menggunakan ban pesawat buatan dalam negeri  atau pakai Tingkat Kandungan Dalam Negeri akan menyerap produksi karet Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Luhut Pandjaitan juga mendorong Airbus bisa segera menjalin kerja sama dalam bisnis pemeliharaan pesawat. Menurut Luhut Pandjaitan dua maskapai Indonesia, yakni Lion Air dan Garuda Indonesia telah memiliki fasilitas pemeliharaan pesawat di Batam dan Bintan. Ia menjelaskan, Airbus ingin kerja sama perawatan untuk pesawat-pesawat Airbus 320.
Ditambahkannya, April mendatang pihak Airbus akan datang dengan usulan yang konkret terkait kerja sama di Bintan dan Batam itu.

Menurut Luhut Pandjaitan, pihak Airbus tertarik dengan rencana tersebut karena pengerjaan di dalam negeri akan menekan biaya 20 persen lebih murah ketimbang harus melakukannya di Singapura.  

Luhut Pandjaitan mengungkapkan  pihak Airbus senang dan tertarik dengan Indonesia. Menurut Airbus, Indonesia adalah pasar yang sangat penting.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Bencana tahun 2019 di Jatim Expo, Surabaya Sabtu(2/2). Rakornas dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD seluruh Indonesia dan perwakilan dari kementerian, lembaga, gubernur, bupati/walikota, TNI, Polri, akademisi dan lainnya.

Didampingi Kepala BNPB, Doni Monardo, Presiden RI Joko Widodo membuka Rakornas BNPB. Dalam sambutannya Presiden menyatakan forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan kekuatan yang dimiliki Indonesia untuk mengantisipasi bencana.

Dalam kesempatan ini Presiden menyampaikan enam poin arahannya. Pertama, perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana. Dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama. Misalnya di NTB, daerah yang dilanda gempa pada tahun 2018 ternyata juga pernah terjadi pada tahun 1978. Gempa di Palu juga sama terjadi sebelumnya.

Kedua, pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif.

Ketiga, apabila ada kejadian bencana, maka otomatis Gubernur akan menjadi komandan satgas darurat bersama Panlima Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) menjadi wakil komandan satuan tugas.

Keempat, pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar harus dipakai, termasuk hingga ke level daerah. Belajar dari Jepang, masyarakat tidak panik saat gempa. Mereka baru berlari ketika ada sirine dan mengetahui jalur evakuasi.

Kelima, melakukan edukasi kebencanaan. Program ini harus dimulai tahun ini di daerah rawan bencana kepada sekolah melalui guru dan para pemuka agama. Oleh karena itu, papan peringatan diperlukan, rute-rute evakuasi diperlukan.

Keenam, melakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat kita secara berkesinambungan sampai ke tingkat RW hingga RT, sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi bencana. Bencana bukan hanya tsunami, banjir, tanah longsor, gempabumi dll. Bencana yang banyak menelan korban adalah gempabumi.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga  menyempatkan berdialog dengan peserta. Setelah itu, Presiden meninjau gelar peralatan untuk penanggulangan bencana. Hadir juga dalam Rakornas tersebut, Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Ari Dono, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan.

Amerika Serikat dan Rusia kini terlibat dalam wacana penangguhan traktat Nuklir Jangka Menengah, Intermediate range Nuclear Forces ( INF ). Pernyataan Washington bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari INF, mendapat balasan dari Kremlin. Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow menyatakan, bahwa Rusia juga akan melakukan tindakan serupa. Berbeda dengan Donald Trump yang Sabtu lalu menyatakan segera mengundurkan diri, Putin lebih memilih diksi menangguhkan dalam menyatakan sikapnya. Pernyataan Donald Trump untuk mengundurkan diri dari INF sesungguhnya sudah dilontarkan sejak Oktober tahun lalu. Rekonfirmasi atas sikap yang dinyatakan kembali awal Februari 2019 ini, telah mendapat sambutan dari Moskow. Perjanjian INF, merupakan kesepakatan Amerika Serikat – Uni Sovyet, yang ditandatangani ketika Ronald Reagan menjabat Presiden Amerika Serikat. Melalui kesepakatan itu kedua negara sepakat untuk tidak menempatkan rudal jarak pendek dan menengah di Eropa.

Alasan Donald Trump menyatakan mundur dari perjanjian itu didasarkan anggapan bahwa Moskow telah melanggar kesepakatan itu. Walaupun tuduhan itu telah dibantah, Donald Trump tetap mengkonfirmasi sikapnya itu.  Pernyataan kedua pemimpin itu sangat boleh jadi dapat meningkatkan ketegangan hubungan-hubungan, tidak hanya antara Rusia dengan Amerika Serikat, tetapi juga melibatkan mitra Amerika Serikat di Eropa. Sebagaimana diketahui, eskalasi ketegangan hubungan antara Moskow dengan Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa terjadi sebelumnya dalam kasus aneksasi semenanjung Krimea oleh Rusia dari Ukraina. Apakah peningkatan ketegangan hubungan-hubungan yang disertai dengan saling lontar pernyataan sekedar merupakan perang urat syaraf atau penanda akan dimulainya kembali perang dingin, dunia masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Walaupun demikian, masyarakat internasional tentu berharap, perang dingin tidak semestinya terjadi lagi. Tata hubungan internasional yang sudah membaik, tentu harus dipelihara demi mewujudkan perjuangan memelihara perdamaian dunia.

Hampir tidak ada negara di dunia ini tanpa komunitas Tionghoa di dalamnya. Hari ini adalah  hari besar mereka, yaitu Tahun Baru Imlek 2570 yang kali ini jatuh pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019. Peristiwa ini   dirayakan   warga keturunan Tionghoa seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Masyarakat Tionghoa di Indonesia bahkan  telah jauh-jauh hari mempersiapkan perayaan setahun sekali ini dengan meriah.

Warga  Indonesia lainnya meski mayoritas  beragam Islam,  ikut menghormati  perayaan tradisi mereka sebagai sesama bangsa Indonesia, meski berbeda etnik. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti pun menganggap Hari Raya Imlek sudah menjadi milik bangsa dan rakyat Indonesia. Kepada Media Indonesia Minggu (3/2) Abdul Mu’ti mengatakan perbedaan tidak lagi sesuatu yang asing, tapi merupakan keniscayaan yang mesti dikuatkan. Menurutnya, Imlek sudah menjadi milik bangsa Indonesia, bahkan memperkaya kebudayaan nasional.

Senada dengan Sekretaris Umum Muhammadiyah, salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Marsudi Syuhud mengatakan Hari Raya Imlek ialah momentum untuk mengembalikan tradisi bangsa yang berlandaskan kesatuan dan kasih sayang.

Bukan hanya pemimpin organisasi keagamaan, dalam hal ini, Islam,  melainkan juga para pemimpin negeri ini mengakui bahwa dalam perayaan Tahun Baru Imlek tercermin semangat persatuan dalam keberagaman. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa politik kebangsaan akan tetap menjadi warna politik Indonesia untuk selamanya. Toleransi dan keberagaman dijamin keberadaannya di negeri ini.

Muhaimin menyatakan ini  dalam acara Refleksi Imlek 2570/2019 yang dihadiri komunitas Tionghoa di Jakarta Kamis (31/1). Selain dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sanjoyo dan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, acara tersebut juga dihadiri oleh tokoh lintas agama dan para pengusaha keturunan Tionghoa.

Pendapat para tokoh ini tentu menyejukkan, terutama di saat Indonesia memasuki  tahun politik 2019 yang ditandai oleh adanya Pemilu April nanti. Perbedaan mudah menyulut perpecahan jelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dengan menghormati warga keturunan Tionghoa yang merayakan Imlek, bangsa Indonesia sedang memanfaatkan momentum untuk menerima perbedaan dan  memperkuat persatuan dalam keberagaman. Perayaan Imlek hanya salah satu simbol keberagaman. Aneka tradisi lain juga memperindah persatuan Indonesia di bawah payung Pancasila.