VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) sedang fokus menggenjot kinerja industri pengolahan yang berorientasi ekspor untuk memperbaiki struktur perekonomian nasional saat ini. Apalagi, selama ini produk manufaktur memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional, yaitu sebesar 74 persen. Selain itu, industri manufaktur juga berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 20 persen serta perpajakan sekitar 30 persen.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk merevitalisasi industri manufaktur melalui pelaksanaan peta jalan (road map) Making Indonesia 4.0 agar siap memasuki era industri generasi ke 4 atau yang dikenal dengan sebutan era revolusi industri 4.0.

Ada lima sektor andalan dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronika, dan kimia. Lima kelompok manufaktur ini mampu memberikan kontribusi sebesar 65 persen terhadap total nilai ekspor nasional. Kementerian Perindustrian  pun  mencatat ekspor dari industri pengolahan nonmigas terus meningkat dalam empat tahun terakhir.

Selain melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian juga berupaya menerapkan sejumlah langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan kualitas perindustrian nasional. Antara lain melalui sertifikat kompetensi tenaga kerja industri dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, Kemenperin juga berupaya mengembangkan kawasan dan sentra industri. Pada periode 2015-2018 Kemperin telah berhasil mengembangkan 13 kawasan industri baru di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Meningkatkan kinerja industri manufaktur memang merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan perekonomian nasional. Apalagi dunia termasuk Indonesia, sekarang sedang menghadapi era industri 4.0 yang tentu saja memiliki persaingan yang sangat ketat.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui berbagai hal tersebut juga memerlukan dukungan baik dari sektor swasta maupun masyarakat.  Semoga langkah yang diambil pemerintah dapat meningkatkan perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan ketat dunia.

Setelah beberapa waktu  isu pertemuan kali kedua hanya menjadi wacana, akhirnya rencana pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un diungkap juga. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi AS, hari Rabu menyampaikan bahwa pertemuan akan diselenggarakan akhir bulan ini. Meskipun demikian, Pompeo belum menentukan dimana lokasi pertemuan itu yang hanya menyebutkan suatu tempat di Asia. Dia mengakui sudah mengirim tim untuk mempersiapkan pertemuan itu.

Tetapi mungkin rencana itu tidak secara mulus berjalan karena dari dalam negeri Amerika Serikat, Badan Intelijen Nasional menganggap Korea Utara belum ada kemajuan dalam masalah perlucutan nuklir. Direktur Badan Intelijen itu, Dan Coats meragukan jika Korea Utara bersungguh-sungguh melucuti nuklirnya. Tetapi prakiraan intelijen yang dimuat dalam laporan tahunan, Worldwide Threat Assessment, mengakui jika sikap Korea Utara tidak lagi provokatif dengan menahan diri dari uji coba rudal dan nuklir setidaknya setahun belakangan. Laporan Dan Coats juga didukung oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat.

Laporan intelijen AS itu kemudian dimentahkan oleh Presiden Donald Trump dengan kicauan di akun media sosialnya. Presiden Trump menulis bahwa dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Pemimin Kim Jong-un dan dirasakan sudah ada perbedaan. Selain membantah soal Korea Utara, Trump juga menolak klaim laporan soal ISIS.

Dengan pernyataan Pompeo mengenai pertemuan itu, harapan akan terobosan penyelesaian semenanjung Korea menjadi lebih besar. Namun, rencana itu bisa saja batal sewaktu-waktu jika laporan tentang Korea Utara yang dicurigai masih menjalankan program nuklirnya terbukti benar. Atau sebaliknya, jika Presiden Donald Trump berubah sikap dan mempercayai laporan intelijen.

PT Pertamina (Persero) dan Eni, perusahaan migas asal Italia, menjalin kesepakatan untuk mengembangkan kilang minyak yang mampu mengolah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar minyak jenis gasolin atau green fuel. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso Syarif dan Chief Refining & Marketing Officer of Eni S.p.A. Giuseppe Ricci, di Roma, Italia, Rabu 30 Januari. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral – ESDM Ignasius Jonan dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Budi Syarif mengatakan, kesepaktan Roma merupakan tindak lanjut nota kesepahaman kerja sama yang telah diteken pada September 2018 serta penandatangan kesepakatan lanjutan pada Desember 2018. Menurut Budi Syarif kesepakatan lanjutan tersebut menjadi tonggak penting bagi pengembangan energi masa depan Indonesia yang akan mengurangi penggunaan energi fosil. Budi Syarif menambahkan, kerjasama   untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam terbarukan dalam negeri ini juga sekaligus merupakan upaya Pertamina untuk mengurangi impor minyak mentah demi kemandirian energi nasional.

Indonesia memiliki sumber energi hijau, yakni minyak kelapa sawit yang melimpah yang merupakan sumber daya alternatif untuk pengembangan energi hijau. Indonesia  merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

Selama ini, bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia digolongan menjadi dua, yaitu gasolin dan diesel. Gasolin terdiri atas Premium, Pertalite, Pertamax, dan avtur. Namun baru Solar atau bahan bakar diesel yang dicampur dengan biodiesel (B20). Selain mengembangkan kilang minyak agar mampu mengolah minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), EnI juga akan mengambil CPO dari Indonesia untuk diolah di kilang perusahaan itu di Italia untuk memproduksi hydrotreated vegetable oil/HVO yang bisa digunakan sebagai campuran Solar.

Selain itu, kerangka perjanjian pembentukan usaha patungan dibutuhkan sebagai dasar Pertamina melanjutkan diskusi tentang potensi pembangunan kilang minyak ramah lingkungan (green refinery) untuk memproduksi HVO di Indonesia.

Untuk mewujudkan kerja sama dengan Eni, Pertamina telah membentuk Komite Pengarah yang bertugas untuk mendalami peluang bisnis bersama dan membahas klausul yang akan disepakati yang akan menjadi rujukan dalam pembangunan proyek kilang ramah lingkungan layak dan memenuhi persyaratan.

Pertamina dan Eni memiliki komitmen  mewujudkan pembangunan kilang ramah lingkungan (green refinery) dengan tiga opsi. Pertama, konversi atas sebagian aset yang ada di Kilang Dumai menjadi green plant. Kedua, mengerjakan konstruksi kilang baru ramah lingkungan yang berada di area Kilang Dumai. Ketiga, konstruksi kilang baru ramah lingkungan di Kilang Plaju.

Pemerintah Indonesia meminta Jepang membebaskan tarif bea masuk produk kelautan dan perikanan Indonesia. Rata-rata tarif bea masuk yang dibebankan sekitar 7 persen. Permintaan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara Japan Business and Investment Forum di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa,29/1. Menurut Susi, pengenaan tarif bea masuk oleh Jepang dinilai memberatkan. Ia menjelaskan, dampaknya tidak hanya kepada pengusaha Indonesia, tapi juga pengusaha Jepang. Hal itu akan menyulitkan pengusaha Jepang jika ingin merelokasi usahanya di Indonesia. Pengusaha Jepang yang melakukan relokasi usaha ke Indonesia lalu mengekspor ke negaranya sendiri akan kena tarif bea masuk dari Jepang.

Menurut Menteri Susi Pudjiastuti seharusnya Jepang memberikan tarif bea masuk nol persen bagi semua produk perikanan dari Indonesia. Hal itu mengingat kebijakan Indonesia memerangi pencurian ikan demikian bagus dan cepat sebagaimana diharapkan komunitas global. Susi meyakini investasi Jepang di sektor perikanan tangkap di Tanah Air, khususnya komoditas tuna akan meningkat apabila penghapusan tarif tersebut dilakukan. Menanggapi permintaan tersebut Presiden Direktur Japan External Trade Organization (JETRO) Keishi Suzuki menyatakan Indonesia akan mendapatkan pembebasan tarif bea masuk apabila bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP).

Forum investasi bisnis juga membicarakan penguatan ekspor ikan Indonesia ke Jepang. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengharapkan ekspor komoditas perikanan nasional yang dikirim ke Jepang tidak hanya didominasi dari wilayah di Indonesia barat, tetapi juga dilakukan oleh kawasan Indonesia timur. Saat ini secara tradisional, eskpor perikanan Indonesia banyak dilakukan dari Jakarta, Surabaya dan Bali. Menurut Rifky Effendi, berbagai daerah di kawasan Indonesia timur yang paling potensial melakukan ekspor langsung ke Jepang antara lain Makassar (Sulawesi Selatan) dan Manado (Sulawesi Utara). Forum investasi bisnis tersebut dihadiri sebanyak 13 perusahaan yang bergerak antara lain di bidang manufaktur dan logistik, yang diprakarsai oleh Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang (Jetro). Selain itu, berbagai perusahaan hadir dari pihak Republik Indonesia yang bergerak di bidang prosesing atau pengolahan, angkutan transportasi dan trading.