VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Krisis di Venezuela semakin berat mendera negeri itu setelah Amerika Serikat mendukung Juan Guadio, Ketua Dewan Nasional. Presiden Donald Trump mengumumkan dukungannya setelah Juan Guadio mengangkat sumpah hari Rabu sebagai penjabat Presiden sampai pemilihan umum digelar. Jika tadinya krisis berkisar pada masalah-masalah ekonomi yang terjadi sejak harga minyak jatuh, kini krisis beralih ke gelanggang politik.

Trump tidak sendiri. Beberapa Negara Amerika Latin seperti Brazil, Kolombia, Argentina, Chile, Peru, Ekuador dan Paraguay serta Kanada mendukung langkah Amerika Serikat. Tentu saja kebijakan Amerika Serikat ini mendapat respon dari Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro yang memutuskan hubungan diplomatic dengan Amerika Serikat dan mengusir para diplomat negeri Paman Sam.

Keputusan Presiden Maduro segera direspon oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah komunike yang tidak mengakui keabsahan pemerintahan Maduro dan menganggap keputusan Maduro tidak sah.

Beberapa analis kurang mendukung langkah Amerika Serikat karena bisa memicu terjadinya perang saudara. Jim Jatras seorang mantan Diplomat AS menyatakan Maduro tidak bisa menerima langkah untuk menjungkalkannya. Ada yang memihak Maduro ada yang memihak Guadio. Analis lain, Dimitris Pantoulas mengatakan langkah Guadio beresiko di dalam negeri meskipun mendapat dukungan internasional. Meskipun ada dukungan dari beberapa Negara tangga,Republik Rakyat China masih mengatakan dukungan pada Maduro, mengecam kebijakan AS dengan menyebutnya sebagai intervensi pihak luar. China dan Venezuela memiliki hubungan cukup erat. Apa lagi RRC menjadi kreditur bagi Venezuela. Sementara Uni Eropa tampak lebih berhati-hati dengan memilih menyerukan agar diadakan pemilihan baru.

Apa yang akan terjadi jika memang benar akhirnya negeri ini terbelah? Siapakah yang merugi jika memang akhirnya terjadi perang saudara di negeri itu? Tentunya harapan kita semua agar tidak terjadi pertumpahan darah di Venezuela. Pun masih ada asa jika para pemimpin yang bertikai mau lebih mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan mereka sendiri.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam ajang World Economic Forum (WEF) Annual Meeting di Davos, Swiss, menegaskan Indonesia siap menyongsong era revolusi industri 4.0, yang sudah berada di depan mata. Demikian dikatakan Airlangga Hartarto saat menjadi narasumber pada Indonesia Outlook 2019 sebagai rangkaian kegiatan forum ekonomi global itu, Selasa (22/1) waktu setempat. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu Airlangga mengatakan, untuk menyiapkan masa depan sektor manufaktur, Indonesia telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 dengan memilih lima sektor untuk menjadi pionirnya dan menetapkan 10 program prioritas nasional. Kelima sektor yang dipilih tersebut, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia. Kelima sektor ini terbukti mampu berkontribusi hingga 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) industri manufaktur, menyumbang 65 persen pada total nilai ekspor dan 60 persen tenaga kerja di lima sektor tersebut. Kementerian Perindustrian memproyeksi lima sektor tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional masa depan.

Tujuan utama Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada 2030. Airlangga menegaskan, pihaknya juga sudah memikirkan strategi dan kebijakan yang cocok untuk model bisnis baru dan untuk mendorong daya saing berbasis inovasi, skill dan sustainability. Oleh karena itu, selain pemberian fasilitas insentif fiskal, pemerintah sedang fokus menjalankan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar siap memasuki era industri 4.0. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian menggandeng negara Swiss melaksanakan program skill for competitiveness (S4C). Menurut Airlangga, dari program itu, ada 25 pimpinan politeknik Kementerian Perindustrian yang sedang mengikuti training. Bersama Swiss Indonesia juga terus mendorong penerapan sistem ganda yakni 70 persen praktik dan 30 persen teori di seluruh kurikulum politeknik di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Airlangga Hartarto juga menyampaikan implementasi industri 4.0 akan mendorong peningkatan investasi oleh perusahaan, terutama yang terkait dengan penggunaan teknologi pendukung seperti Internet of Things (IoT).  Langkah ini diyakini mampu memacu produktivitas dan kualitas di sektor manufaktur.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang juga hadir dalam pertemuan tahunan WEF mengaku membawa misi khusus dalam kunjungan ke Davos kali ini. Misi tersebut di antaranya terkait penanganan sampah laut serta kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Menurut Luhut, kini yang paling penting adalah mengenalkan Indonesia secara utuh. 

Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat Berprestasi merupakan Tema Hari Gizi Nasional tahun 2019 yang jatuh 25 Januari 2019. Sedangkan Keluarga Sadar Gizi, Indonesia Sehat dan Produktif menjadi sub-tema nya. Untuk membangun gizi bangsa perlu digalangkan kepedulian dan komitmen dari berbagai pihak, hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kirana Pritasari. Kementerian kesehatan melakukan pendekatan melalui keluarga untuk menjalankan program Indonesia Sehat. Fokus utamanya ada pada empat prioritas yaitu percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi khususnya penurunan dari faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting, penurunan penyakit menular dan tidak menular.

Stunting merupakan sebuah masalah kesehatan dimana seorang bayi atau anak-anak mengalami hambatan dalam pertumbuhan tubuhnya, sehingga gagal memiliki tinggi yang ideal pada usianya. Namun stunting dapat dicegah sedini mungkin yaitu sejak masa kehamilan dengan mengonsumsi makanan bergizi dan yang banyak mengandung zat besi, pemberian ASI eksklusif dsb.

Sampai tahun ini masih ada beberapa masalah kesehatan, terutama kesehatan anak. Meski Indikator kesehatan anak yang terkait dengan gizi menunjukkan perbaikan, tetapi masih belum ideal jika mengacu pada batas masalah kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ). Asupan gizi merupakan salah satu hal penting yang dapat mempegaruhi tumbuh kembang seorang anak, terutama di 1.000 hari pertamanya (mulai dari janin hingga anak berusia dua tahun) harus tercukupi.

Periode kehamilan hingga anak berusia 2 tahun merupakan kesempatan emas dalam mencetak generasi berkualitas, bebas stunting dan masalah gizi lainnya. Intervensi pada periode ini tidak boleh diabaikan, karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik,kecerdasan dan produktivitas seseorang. Upaya bersama berbagai pemangku kepentingan perlu terus dilakukan sesuai peran dan fungsinya masing masing dengan antara lain mengutamakan konvergensi program, akses pangan bergizi, monitoring program dan sosialisasi.

Pembangunan kesehatan dengan investasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia akan memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Salah satu komponen terpenting dalam pembangunan kesehatan adalah terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat .

Apa jadinya Indonesia di masa depan jika generasi muda Indonesia tidak mencapai potensi maksimal karena gizinya kurang terpenuhi. Maka inilah saatnya bagi semua pihak peduli akan pentingnya penerapan pola gizi yang seimbang demi hidup yang lebih baik, lebih sehat dan lebih berkualitas.

Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan rencana membangun kota ramah lingkungan secara berkelanjutan yang konsepnya disampaikan dalam High Level Seminar on Sustainable Cities ke-10 di Nusa Dua, Bali, 21-23 Januari 2019. Forum dihadiri 200 peserta dari negara-negara ASEAN dan mitra ASEAN yakni Tiongkok, Jepang, India, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Rusia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, di Nusa Dua, Bali, Senin menyebutkan, sejak 2017, High Level Seminar memperluas fokus ke sifat multidimensi pembangunan kota, khususnya masalah lingkungan. Maka Indonesia fokus pada penanganan sampah dan limbah di perkotaan.

Selain masalah lingkungan High Level Seminar yang dihadiri peserta dari negara-negara ASEAN dan delapan negara mitra ASEAN itu juga fokus untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dikatakannya, High Level Seminar on Sustainable Cities ini merupakan wadah bagi pembuat kebijakan, para ahli dan praktisi di bidang pengembangan kota berkelanjutan di regional Asia Timur dan Tenggara. Mereka diharapkan dapat membagi ide, pengetahuan dan pengalaman serta mengembangkan kerja sama.

Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, sejak tahun 2015, proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan lebih besar daripada yang tinggal di desa yaitu sebesar 59,35 persen. Menurut Rosa 82,37 persen penduduk Indonesia diproyeksikan tinggal di perkotaan pada tahun 2045. Hal ini akan berdampak pada timbunan sampah dan limbah padat di perkotaan akibat aktivitas manusia. Rosa menegaskan, hal tersebut menjadi masalah serius, karena sampah dan limbah tidak hanya mempengaruhi kualitas kesehatan dan lingkungan pada tingkat lokal, namun juga pada tingkat global. Oleh karena itu Indonesia telah berkomitmen untuk menangani sampah dan limbah. Hal ini tercermin pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah agar mampu mengelola 100 persen yang terdiri atas pengurangan limbah 30 persen dan penanganan limbah 70 persen dari limbah padat yang dihasilkan secara nasional pada tahun 2025. Pada dasarnya, peraturan ini memberikan pedoman untuk mengelola timbunan sampah.