VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Keputusan mayoritas rakyat Inggeris agar negaranya keluar dari Uni Eropa, EU, memasuki masalah baru. Persoalan muncul ketika sebagian besar anggota parlemen Inggeris tidak mengindahkan seruan Perdana Menteri Inggeris Theresa May untuk mendukung kesepakatannya dengan Masyarakat Eropa. Dalam pemungutan suara Selasa malam waktu London, mayoritas anggota Parlemen Inggeris menolak usulan perjanjian yang dibuat pemerintah dengan Uni Eropa.

Penolakan dilakukan tidak hanya oleh anggota parlemen dari oposisi, melainkan juga dari kalangan partai pemerintah. Sebelumnya Perdana Menteri Theresa May menyatakan bahwa penolakan atas perjanjian yang dibuatnya dengan Masyarakat  Eropa akan mengecewakan rakyat Inggris.

Salah satu kesepakatan antara pemerintah Inggeris dengan Uni Eropa adalah Inggris akan membayar Uni Eropa sekitar 770 trilyun rupiah. Selain itu kedua pihak sepakat mengenai adanya masa transisi yang memberikan kesempatan kepada kedua pihak guna menghindari gangguan terhadap sektor usaha dan perdagangan. Sesungguhnya tidak akan terjadi perubahan yang signifikan dengan adanya kesepakatan itu mulai 29 Maret 2019 sampai 31 Desember 2020.

Perdana Menteri Theresa May dan pendukungnya tentu sedang berfikir keras atas terjadinya penolakan oleh mayoritas anggota parlemen Inggris. Selain mengantisipasi persoalan di dalam negeri, Theresa May juga berfikir keras untuk meyakinkan Uni Eropa atas terlaksananya persetujuan yang sudah disepakati. Bisa jadi Perdana Menteri Inggris itu akan melakukan pendekatan dan upaya-upaya guna terjadinya penyesuaian atas kesepakatan. Hal ini masih mungkin terjadi karena persetujuan antara Pemerintah Inggeris dengan Uni Eropa bersifat politis.  

Di dalam negeri kritik dilancarkan atas Brexit karena anggota Parlemen menilai Theresa May gagal mewujudkan harapan agar Inggris mendapatkan kembali control penuh atas sejumlah kebijakan ekonomi dan perdagangan yang selama ini dipegang oleh Uni Eropa.  Persoalan lainnya yang dianggap sangat krusial setelah Brexit adalah pengaturan perbatasan di wilayah Irlandia Utara. Jika selama berada di Uni Eropa, perbatasan antara Inggris dan Irlandia utara tidak bersifat fisik, maka setelah keluar dari Uni Eropa perbatasan itu menjadi nyata dalam bentuk mekanisme kontrol khususnya untuk mengecek arus barang.

Perdana Menteri Theresa May kini harus berusaha benar untuk melaksanakan hasil referendum dua tahun lalu, dan ini merupakan ujian bagi pemerintahannya karena dampak dari tidak disetujuinya kesepakatan dengan Uni Eropa adalah ancaman munculnya mosi tidak percaya dari Parlemen.

Indonesia menargetkan dua puluh juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Angka ini tiga juta lebih tinggi dari target tahun 2017 dan 2018. Melihat potensi wisata yang dimiliki Indonesia, Kementerian Pariwisata yakin target itu bisa dicapai.

Minggu lalu, Kementerian Pariwisata merilis “100 Calendar of Events Wonderful 2019” yang ditetapkan atas arahan dari Presiden Republik Indoneisa Joko Widodo. Tujuannya untuk dapat mempromosikan destinasi wisata  Indonesia melalui atraksi kegiatan yang menampilkan berbagai pesona di tahun 2019. Antara lain Festival budaya, seperti  Cap Go Meh di Singkawang Kalimantan Barat pada 5–6 Februari, dan Festival Budaya Cirebon, Jawa Barat, tanggal 28 Desember. Atau kegiatan olahraga seperti Jakarta Marathon di bulan  Oktober  dan Tour de Singkarak di Sumatra Barat yang akan berlangsung  November 2019.

Kalender kegiatan ini diyakini, punya daya tarik yang tinggi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara berlibur di Indonesia. Diharapkan, mereka datang  bukan semata untuk menikmati keindahan alam, yang memang sudah terkenal di seluruh dunia. Namun juga tertarik menyaksikan berbagai acara yang khas dan penuh pesona. Kementerian Pariwisata, bahkan menargetkan 10 juta wisatawan mancanegara pada semester pertama tahun 2019.

Dapatkah target ini tercapai?

Pemerintah Indonesia memang  tidak bisa  hanya tergantung pada indahnya kekayaan alam untuk menarik 20 juta wisatawan. Kelebihan lain yang dimiliki Indonesia dan disukai wisatawan asing, seperti keramahan masyarakat lokal, murahnya biaya hidup, toleransi yang tinggi, serta matahari yang bersinar sepanjang tahun,  harus lebih dioptimalkan dalam paket-paket wisata. Ada lagi predikat dari organisasi internasional yang juga bisa menjadi nilai tambah untuk menjual potensi Indonesia, seperti hasil laporan Gallup Global Law and Order. Indonesia dinyatakan berada di urutan kesembilan Negara paling aman di dunia.

Peningkatan atau penguatan program-program yang sudah berjalan, harus terus dilakukan. Seperti pemberian insentif kepada maskapai penerbangan yang mampu mendatangkan grup turis ke Indonesia, untuk tujuan 10 Bali Baru. Peran serta masyarakat memasarkan  destinasi  wisata  indah yang belum tersentuh juga harus ditingkatkan, paling tidak melalui media sosial.  Memanfaatkan akun media sosial  public figure yang memiliki pengikut banyak,  bisa jadi akan meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia.

Keyakinan  yang kuat harus dimiliki Indonesia untuk mencapai target itu. Meski semester pertama pada umumnya adalah low season, diharapkan program-program yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata akan berhasil meraih banyak wisawatan. Strategi Menteri Pariwisata untuk “habis-habisan” di semester pertama, lewat programShifting to The Front atau “Geser ke Depan” akan mendorong seluruh pelaku usaha pariwisata Indonesia untuk menawarkan paket wisata  yang menarik bagi wisatawan mancanegara.

Keberhasilan pengelolaan gambut di Indonesia memperoleh perhatian dunia. Hal ini dibuktikan dengan dukungan yang siap diberikan oleh United Nations (UN) Environment terhadap Indonesia, sebagai Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional (International Tropical Peatland Center/ITPC). UN Environment sangat menyambut baik kepemimpinan Menteri Lingkungan  Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Dalam hal ini mereka juga siap mendukung ITPC, khususnya dalam pendanaan. Demikian dikatakan Direktur Regional UN Environment untuk wilayah Asia Pasifik, Dechen Tsering, saat mengunjungi sekretariat sementara ITPC di kantor Badan Penelitian, dan pengembangan - Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Bogor (10/1. Dechen juga menyadari pentingnya implementasi kegiatan ITPC dalam waktu segera, dalam hal penyusunan mekanisme kerjasama antar institusi, rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Ia berharap, ke depannya ITPC dapat menjadi pusat data dan pengetahuan yang utama terkait pengelolaan gambut di dunia, dan dapat menjadi masukan bagi penyusun kebijakan, dan unit operasional yang bekerja di bidang konservasi gambut.

Sementara itu, Kepala BLI, Agus Justianto, yang mewakili Menteri LHK, menyampaikan latar belakang berdirinya ITPC. ITPC didirikan untuk memastikan penyusun kebijakan, praktisi, dan masyarakat, memiliki akses ke informasi, analisis yang kredibel dan sah dan semua alat lain yang diperlukan, untuk merancang dan mengimplementasikan konservasi dan pengelolaan lahan gambut tropis.

Dikatakannya, saat ini kehadiran ITPC sangat dibutuhkan, untuk mendukung aksi-aksi yang masif dengan dukungan pengetahuan, teknologi, dan inovasi baru. Dengan demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat menyambut baik dukungan dari UN Environment.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh perwakilan Badan Restorasi gambut (BRG), Harris Gunawan, yang berharap agar ITPC dapat berperan lebih lanjut dalam upaya menurunkan kebakaran hutan dan lahan-karhutla di Indonesia. Hal ini mengingat fenomena El Nino diperkirakan terjadi di tahun ini.

 Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional ITPC merupakan kelanjutan dari inisiasi tiga negara yang memiliki lahan gambut terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Kongo, saat Diskusi Panel Tingkat Tinggi tentang Kebijakan Hutan Nasional dan Pengelolaan Lahan Gambut di Jakarta, pada tanggal 30 Oktober 2018 lalu

Otoritas Jasa Keuangan -OJK menyiapkan lima inisiatif kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, melalui pernyataan resmi di Jakarta, Minggu (13/1) mengatakan, kebijakan pertama yang akan mereka lakukan adalah memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang, bagi sektor strategis melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal. Wimboh menambahkan, OJK akan mendorong, memfasilitasi, dan memberikan insentif kepada calon emiten.

Kebijakan ke dua adalah OJK mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas, seperti industri ekspor, substitusi impor, dan pariwisata, atau sektor perumahan. Realisasi yang dapat mendukung hal itu, seperti pengembangan skema pembiayaan dan ekosistem pendukungnya, termasuk asuransi pariwisata. OJK juga mendukung percepatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam mendorong ekspor.

Kebijakan ke tiga adalah memperluas penyediaan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Salah satunya melalui pendirian bank wakaf mikro yang jumlahnya akan ditambah menjadi 100 lembaga pada akhir tahun 2019. Lembaga jasa keuangan juga akan didorong untuk meningkatkan akses keuangan ke daerah-daerah terpencil melalui pemanfaatan teknologi. OJK menargetkan indeks inklusi keuangan bisa ditingkatkan menjadi 75 persen tahun ini, dan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen sektor jasa keuangan.

Kebijakan ke empat adalah OJK mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0. Mereka menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangannya dengan manajemen risiko yang memadai. Selain itu, OJK juga terus meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan finansial berbasis teknologi, dan memperkuat penegakan hukum bagi perusahaan rintisan ilegal yang merugikan masyakat luas, termasuk perusahaan pinjam meminjam dan penghimpunan dana.

Kebijakan ke lima adalah memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi maupun perizinan yang lebih cepat, termasuk proses fit and proper test dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

Menurut Wimboh Santoso, keseluruhan kebijakan dan inisiatif tersebut membutuhkan kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, OJK meminta seluruh pelaku sektor jasa keuangan mewujudkan kolaborasi yang efektif dalam membangun optimisme bersama guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.