VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Awal pekan ini, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un melakukan kunjungan ke Beijing, Cina. Di negeri Tirai Bambu itu, KimJong-un melawat selama tiga hari dan bertemu dengan Presiden Cina, Xi Jin Ping. Ini menjadi kunjungan kedua pemimpin Korea Utara ke Beijing. Tahun lalu, jelang pertemuan Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di Singapura, Kim Jong-un juga bertemu dengan Xi Jin Ping.

Pada pertemuan kedua ini, Korea Utara mendapat dukungan dari China untuk meneruskan perundingan dengan Amerika Serikat. Selain mendiskusikan persoalan perundingan, Kim Jong-un mengundang Presiden Xi Jin Ping untuk mengunjungi Pyongyang. Xi berjanji akan melakukan kunjungan balasan tanpa menyebutkan kapan waktunya. Mengapa Kim perlu berkunjung ke Beijing? Korea Utara menjadikan Beijing sebagai mitranya.

Pemimpin Kim Jong-un  sempat menyampaikan rasa kecewanya dalam pidato tahun baru, karena perundingan soal nuklir nampaknya berjalan lambat tidak seperti yang diharapkan. Bahkan, dia melontarkan ancaman akan berubah sikap jika Washington tidak mengubah sanksi yang dikenakan kepada negaranya.

Sementara, Presiden Korea Selatan, Moon Jae In yang menjadi mediator, dalam sebuah jumpa pers Kamis (10 Januari 2018 ), menyampaikan bahwa pertemuan kedua Kim Jong-un dengan Donald Trump akan diadakan kembali. Namun, waktu belum ditentukan. Seoul akan bekerjasama dengan Washington dalam soal sanksi terhadap Pyongyang.

Pertemuan kedua Presiden Donald Trump dan Pemimpin Kim Jong-un sudah dinanti oleh banyak pihak. Sekarang tinggal bagaimana sikap Amerika Serikat apakah akan membiarkan kesabaran Kim Jong-un habis sehingga program nuklir Korea Utara akan diteruskan kembali, atau merespon ajakan Kim Jong-un untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Kita nantikan perkembangan selanjutnya.

Lembaga penelitian ekonomi Trading Economics melansir, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang berasal dari industri manufaktur pada kuartal III tahun 2018 sebesar 39,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini merupakan yang terbesar di kawasan Asean. Thailand berada di posisi kedua, diikuti Malaysia dan Singapur.

Ketidakpastian global ini berdampak tidak hanya pada Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. Namun demikian, kinerja industri dan ekonomi nasional masih mencatatkan kinerja positif. Demikian dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perindustrian juga mencatat, sektor industri pengolahan nonmigas periode tahun 2015-2018 mengalami kinerja positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,87 persen. Sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB nasional sebesar 17,66 persen pada tahun 2018. Ngakan Timur Antara mengatakan, dengan konsistensi kontribusi yang tertinggi tersebut, pemerintah berkomitmen untuk lebih memacu pengembangan industri manufaktur melalui pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0. Ia menambahkan, aspirasi besar dari petan jalan itu, menjadikan Indonesia diproyeksikan masuk jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

Ngakan Timur Antara merujuk pada proyeksi jangka panjang yang dirilis oleh Standard Chartered Plc. Indonesiadiproyeksikan mampu masuk menjadi negara dengan perekonomian keempat terbesar di dunia tahun 2030, dengan Produk Domestik Bruto mencapai 10,1 triliun dolar Amerika Serikat. Posisi pertama ditempati Tiongkok dengan nominal PDB 64,2 triliun dolar Amerika, disusul India 46,3 triliun dolar Amerika dan Amerika Serikat 31 triliun dolar Amerika Serikat.

Dalam peringkat proyeksi ini Indonesia mampu melampaui Turki, Brasil, Mesir, Rusia, bahkan Jepang dan Jerman. Peringkat tersebut didasarkan pada nominal produk domestik bruto berdasarkan purchasing power parity atau  paritas daya beli. Seorang ekonom Standard Chartered mengatakan, proyeksi jangka panjang mereka didasarkan pada satu prinsip penting, yaitu porsi negara terhadap PDB dunia pada akhirnya harus menyatu dengan porsi mereka terhadap populasi dunia, didorong oleh konvergensi PDB per kapita antara negara maju dan berkembang.

Pada tahun 2018 lalu, porsi Asia terhadap PDB dunia mencapai 28 persen, naik dibandingkan 20 persen pada tahun 2010. Akan tetapi, angka ini diprediksi kembali melonjak menjadi 35 persen pada tahun 2030.

Pemerintah Indonesia membutuhkan saran, kritik dan juga pandangan lain dalam melaksakanan kebijakan ekonomi. Hal ini penting bagi evaluasi dan juga perbaikan bagi kebijakan yang telah disusun pemerintah. Demikian dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka diskusi Outlook Perekonomian 2019 di Jakarta, Selasa (8/1). Acara tersebut menghadirkan tokoh-tokoh nasional diantaranya Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Jawa Timur dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Dalam diskusi tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, kepastian masih menjadi pekerjaan rumah dalam meningkatkan daya saing di Indonesia. Salah satu pekerjaan rumah pemerintah adalah memberikan kepastian dengan memiliki peraturan. Memberikan kemudahan melalui online single submission (OSS) juga akan terus ditingkatkan guna memudahkan calon investor masuk ke Indonesia. Selain itu, memperluas kerjasama dengan negara lain melalui skema Free Trade Agreement (FTA) ataupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Hal senada dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Airlangga menjelaskan, pemerintah telah menyediakan fasilitas insentif fiskal berupa tax holiday bagi para investor. Penerima tax holiday tidah hanya yang berinvestasi besar. Investor di bawah 500 miliar rupiah juga akan mendapatkan insentif berupa mini tax holiday. Airlangga optimis, Indonesia masih menjadi negara tujuan utama untuk investasi. Beberapa investor dari Eropa dan Asia sudah menyatakan minatnya ingin masuk ke Indonesia. Investor dari dua kawasan ini diprediksi akan menambah kapasitas baru di sektor industri otomotif, alas kaki dan garmen.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, pertumbuhan ekonomi pada 2019 masih menghadapi sejumlah risiko karena masih tingginya ketidakpastian global. Momentum yang terjadi di 2018 akan tetap terjaga, tapi asumsi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 5,3 persen akan berat tercapai dari sisi 'demand and supply'. Sri Mulyani menjelaskan upaya menjaga pengelolaan APBN agar tidak menjadi sumber ketidakpastian baru. Pihaknya ingin pengelolaan APBN juga menjadi insentif untuk mendorong kinerja pembangunan harus dilakukan sebagai antisipasi kondisi global.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah itu diambil sejak awal tahun, setelah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Nino moderat pada Januari sampai dengan Februari 2019.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Ruandha Agung Sugardiman dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (7/1/2019) mengatakan, perlu dilakukan antisipasi sejak dini terhadap El Nino moderate di wilayah Indonesia.

El Nino merupakan fenomena iklim yang berdampak pada kemunculan suhu panas. Untuk itu, KLHK menggandakan kesiapsiagaan Manggala Agni, yang punya nama lain Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan untuk pencegahan karhutla.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B. Panjaitan mengatakan, Manggala Agni siaga melakukan berbagai upaya pencegahan maupun pemadaman dini pada areal-areal yang terjadi kebakaran.

Raffles, seperti dikutip dari Antara menyebutkan, saat ini udara cukup panas dan angin kencang menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti di wilayah Kabupaten Dumai, Provinsi Riau. Hingga saat ini Manggala Agni terus melakukan pemadaman pada lahan terbakar di Desa Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi lahan yang berupa gambut, serta tiupan angin yang cukup kencang menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Angin kencang membuat api membesar dan cepat merembet serta berdampak pada asap tebal yang mengganggu pelaksanaan pemadaman.

Meski begitu, Raffles mengatakan, Manggala Agni bersama para pihak tetap melakukan pemadaman dalam kondisi apapun. Manggala Agni juga terus menjalin koordinasi dan sinergi dengan para pihak seperti TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), perusahaan pemegang konsesi, perangkat desa dan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk bersama-sama melakukan upaya pengendalian karhutla baik upaya pencegahan maupun pemadaman.

Selain itu, monitoring titik panas (hotspot) juga terus dilakukan, sehingga setiap titik panas yang terpantau dapat segera dicek ke lapangan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.