Pemerintah Indonesia membutuhkan saran, kritik dan juga pandangan lain dalam melaksakanan kebijakan ekonomi. Hal ini penting bagi evaluasi dan juga perbaikan bagi kebijakan yang telah disusun pemerintah. Demikian dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka diskusi Outlook Perekonomian 2019 di Jakarta, Selasa (8/1). Acara tersebut menghadirkan tokoh-tokoh nasional diantaranya Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Jawa Timur dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
Dalam diskusi tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, kepastian masih menjadi pekerjaan rumah dalam meningkatkan daya saing di Indonesia. Salah satu pekerjaan rumah pemerintah adalah memberikan kepastian dengan memiliki peraturan. Memberikan kemudahan melalui online single submission (OSS) juga akan terus ditingkatkan guna memudahkan calon investor masuk ke Indonesia. Selain itu, memperluas kerjasama dengan negara lain melalui skema Free Trade Agreement (FTA) ataupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Hal senada dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Airlangga menjelaskan, pemerintah telah menyediakan fasilitas insentif fiskal berupa tax holiday bagi para investor. Penerima tax holiday tidah hanya yang berinvestasi besar. Investor di bawah 500 miliar rupiah juga akan mendapatkan insentif berupa mini tax holiday. Airlangga optimis, Indonesia masih menjadi negara tujuan utama untuk investasi. Beberapa investor dari Eropa dan Asia sudah menyatakan minatnya ingin masuk ke Indonesia. Investor dari dua kawasan ini diprediksi akan menambah kapasitas baru di sektor industri otomotif, alas kaki dan garmen.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, pertumbuhan ekonomi pada 2019 masih menghadapi sejumlah risiko karena masih tingginya ketidakpastian global. Momentum yang terjadi di 2018 akan tetap terjaga, tapi asumsi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 5,3 persen akan berat tercapai dari sisi 'demand and supply'. Sri Mulyani menjelaskan upaya menjaga pengelolaan APBN agar tidak menjadi sumber ketidakpastian baru. Pihaknya ingin pengelolaan APBN juga menjadi insentif untuk mendorong kinerja pembangunan harus dilakukan sebagai antisipasi kondisi global.
