VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pengembangan Desa Wisata Kertajaya Creative Destination di Kampung Sodong, Desa Kertajaya, Padalarang, Bandung, mendapat apresiasi dari pemerhati dan praktisi lingkungan hidup. Menurut aktivis lingkungan Berry Nahdian Furqon, desa yang dibina Pertamina Berdikari, salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina  tersebut, layak diapresiasi karena mengintegrasikan konsep ramah lingkungan dan wisata. Penghargaan kategori emas tersebut diserahkan pada Malam Penganugerahan Proper periode 2017-2018, Kamis (27/12) di Jakarta oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya. Menurut Berry, desa tersebut memang layak menjadi contoh sebab banyak sekali keuntungan ekonomi dan lingkungan dari pengimplementasian desa wisata ramah lingkungan itu. Salah satunya, upaya efisiensi dalam penggunaan energi alternatif melalui penggunaan "Wind Turbine" atau kincir angin, yakni pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan energi angin.

Berry juga menyatakan, desa wisata yang dikembangkan akan memicu aktivitas ekonomi, misalnya melalui kunjungan wisatawan lokal dan asing. Pergerakan roda ekonomi tersebut, tentu akan menambah pendapatan masyarakat, kata Berry.

Sementara dari aspek lingkungan, Berry yang juga mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia mengatakan desa binaan tersebut bisa mengurangi bahan-bahan yang berbahaya, contohnya program diet kantong plastik. Selain itu, juga sampah segel mobil yang didaur ulang menjadi berbagai kerajinan bernilai ekonomis dan bahkan dapat diekspor.

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Berry mengatakan, produksi sampah plastik Indonesia menduduki peringkat kedua sampah domestik yaitu 5,4 juta ton per tahun. Selain persoalan ekonomi dan lingkungan, Ia mengapresiasi Pertamina yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat melalui desa tersebut. Ia berharap kebijakan ini menjadi kebijakan yang lebih luas tidak hanya pilot project sehingga kolaborasi dengan masyarakat lebih kuat dan lebih luas.

Sejumlah pelaku usaha dari empat lembaga usaha berlatar belakang santri mendeklarasikan berdirinya Sentra Komunitas Bisnis Terpadu -Sekobidu di Jakarta, Minggu, 30 Desember 2018. Tujuannya adalah membangun arus baru perekonomian nasional berbasis ekonomi rakyat. Keempat lembaga usaha tersebut adalah Koperasi Mitra Santri Nasional -KMSN, Forum Santri Nasional -FSN, Koperasi Santri Milenial Indonesia -KISMI, dan Santri Milenial Center -Simac.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Sekobidu, Marlon Kansil, dan Sekretaris Sekobidu, Rahman Fajriansyah, membacakan naskah deklarasi berdirinya Sekobidu. Deklarasi memuat beberapa komitmen, yakni menjadi pusat entrepreneur berkemandirian 4.0, memiliki azas kebersamaan dan toleransi, berdasarkan keadilan sosial, serta mendukung penuh program perekonomian pemerintah yang berazaskan Pancasila.

Marlon Kansil menjelaskan, Sekobidu adalah komunitas pengusaha muda yang komit untuk membangun arus baru perekonomian nasional. Sekobidu akan terus bergerak dan membesarkan diri dengan harapan dapat memberikan dampak besar bagi ekonomi rakyat ke depan.

Sementara itu Ketua Dewan Pembina Sekobidu, Ahmad Syauqi Ma'ruf Amin, mengatakan, berdirinya Sekobidu akan membangun jaringan baru dan menjadi media penengah di antara pelaku bisnis. Menurutnya, Sekobidu akan berupaya menerapkan pemikiran KH Ma'ruf Amin tentang arus baru ekonomi Indonesia yang berbasis ekonomi rakyat. Sekobidu akan menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, agar tumbuh optimal. Ia melihat, tidak sedikit pelaku usaha yang kesulitan mengembangkan usahanya, meskipun peluang usahanya potensial. Oleh sebab itu, Sekobidu akan berperan, di antaranya melakukan pelatihan dan pendampingan, agar usaha yang dijalankan sesuai harapan.

Koordinator Simac, Nurrohman, menyatakan, dirinya bangga dengan berdirinya Sekobindu, karena dapat menjadi media penengah di antara para pelaku usaha sekaligus melakukan pendampingan bagi pelaku usaha baru.

Menurutnya, Simac yang salah satu usahanya adalah Kopi Abah, akan terus mengembangkan usahanya dengan membangun komunitas bisnis Kopi Abah. Ia berharap, dengan terbentuknya Sekobidu, pengembangan bisnis Kopi Abah dapat lebih optimal.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berharap agar persahabatan dan kerja sama antara Korea dan Indonesia semakin erat pada  2019 dan tahun-tahun yang akan datang.

Harapan tersebut disampaikan Moon dalam ucapan menyambut Tahun Baru 2019 dalam Bahasa Indonesia di akun Twitter resmi kantor kepresidenan Korea Selatan yang disematkan akun pribadinya yang menjadi tanda bahwa kalimat tersebut dibuat oleh Presiden Korea Selatan. Dalam ucapan yang ditautkan ke akun resmi Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia itu, Presiden Moon menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia kepada Korea Selatan yang telah berjuang untuk perdamaian selama setahun terakhir.  Presiden Moon juga menyampaikan komitmennya akan selalu bersama mendukung perjalanan menuju perdamaian dan kemakmuran.

Di bagian akhir ucapan Tahun Baru itu, Moon berharap agar Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia selalu sehat dan bahagia.

Menurut Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom, ucapan tersebut menjadi tanda kedekatan kedua pemimpin negara.

Kantor Berita Antara melaporkan, Dubes Kim Chang-beom, Minggu (30/12) mengatakan,  hal itu menunjukkan persahabatan dan kemitraan yang erat di antara kedua pemimpin negara.

Sebelumnya Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyampaikan ucapan belasungkawa bagi para korban tsunami di Selat Sunda. Surat tertanggal 24 Desember 2018 berisi ucapan belasungkawa ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Atas nama seluruh masyarakat dan pemerintah Korea Selatan, Presiden Moon turut merasakan duka mendalam dan kepiluan masyarakat Indonesia, khususnya keluarga yang mengalami musibah tersebut.

Memasuki tahun baru 2019, Pemerintah federal  Amerika Serikat kembali  menghadapi persoalan sebagaimana yang terjadi pada tahun pertama  pemerintahan Presiden Donald Trump. Persoalan itu adalah tidak beroperasinya sebagian lembaga pemerintahan federal atau yang diistilahkan dengan shutdown. Penyebab berhentinya sebagian pemerintahan federal adalah buntunya pembicaraan  masalah Anggaran 2019 akibat perselisihan pendapat antara Pemerintah dengan Kongres.

Presiden Donald Trump dan Kongres pada tanggal 22 Desember 2018 menghadapi jalan buntu dalam hal persetujuan mengenai dana untuk membangun tembok perbatasan negara itu dengan Meksiko.  Awal tahun 2018, sebagian lembaga pemerintah federal Amerika Serikat juga mengalami shutdown selama sepekan. Berbeda dengan tahun ini, awal tahun lalu penyebab shutdown adalah  tidak tercapainya kesepakatan atas kebijakan imigrasi Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) dan pelaksanaan deportasi orang-orang yang menjadi bagian dari program tersebut. Kendati tidak sama pokok persoalan penyebab shutdown adalah masalah migrasi dan keimigrasian.

Tahun ini perbedaan pandang antara pemerintah dan Kongres adalah adanya tuntutan Presiden Donald Trump agar Kongres menyetujui anggaran 5 milyar dolar untuk membangun tembok perbatasan dengan Amerika Serikat. Menjelang tutup tahun Donald Trump menyatakan membatalkan tuntutannya agar Kongres memberinya anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan. Walaupun demikian kebuntuan masih tetap saja terjadi. Kongres menyoal usulan anggaran itu lantaran saat berkempanye Donald Trump sempat menyatakan bahwa pembiayaan pembangunan tembok perbatasan akan didanai oleh Meksiko. Karena itu menjadi persoalan ketika pada akhirnya Trump akan membiayai pembangunan tembok perbatasan dengan menggunakan dana yang berasal dari pajak.

Kasus shutdown di awal tahun sesungguhnya tidak hanya terjadi pada era Donald Trump. Sistem pembahasan usulan anggaran yang melibatkan Kongres sudah pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.  

Bagi negara lain, krisis shutdown sejumlah lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat, tidaklah memberikan dampak berarti. Salah satu kemungkinannya hanya tertundanya bantuan Amerika Serikat ke negara tertentu yang komitmennya dilakukan awal tahun, dan dapat terkendala akibat tidak beroperasinya lembaga yang menangani akibat shutdown. Selain itu persoalan domestik yang menyebabkan shutdown, mungkin hanya dapat memberikan gambaran mengenai adanya kemelut politik dalam negeri Amerika Serikat yang berdampak pada persetujuan anggaran.