VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) bersinegi dengan Kepolisian Indonesia dalam membrantas mafia sepakbola pengaturan skor. Untuk itu, PSSI membentuk komite khusus (ad hoc) integritas yang ditargetkan terbentuk pertengahan Januari 2019 sedangkan Polri membentuk satuan tugas (satgas) anti-pengaturan skor .

Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono di Jakarta, Kamis (21/12) mengatakan Komite ad hoc integritas PSSI itu sendiri nantinya juga ditugaskan untuk mengatasi tindak pelanggaran terkait sepak bola yang terjadi di luar lapangan seperti pengaturan skor, korupsi dan lain-lain. Menurut Joko, komite ad hoc yang diadakan oleh PSSI sejalan dengan semangat serupa sudah ditampilkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melalui FIFA Integrity Initiative yang diluncurkan pada 2012.

FIFA Integrity Initiative yang didukung 211 anggota FIFA ini melingkupi lima area yaitu pencegahan, pengenalan, pengumpulan data intelejen, investigasi dan sanksi. Proses tersebut dijalankan dengan tujuan menghentikan semua praktik pengaturan skor di laga-laga resmi FIFA. PSSI melihat pengaturan skor ini melibatkan pihak di luar sepak bola bahkan hingga lintas negara. Di wilayah itulah komite ad hoc PSSI akan bekerja. FIFA pun, kata Joko Driyono bermitra dengan polisi internasional (interpol).

Sementara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia-Humas Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo menjelaskan, satgas pemberantasan mafia pengaturan skor juga akan bekerja sama dengan PSSI dan pemangku kepentingan sepak bola lainnya. Dedi memastikan satgas bekerja dengan terukur setelah dibentuk, rencananya sebelum Liga 1 Indonesia musim 2019 dimulai 

Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo pagi ini Kamis, 20 Desember 2018, meresmikan empat ruas tol Trans Jawa seksi Jawa Timur. Acara peresmian dipusatkan di Km 671 di batas antara ruas Ngawi - Wilangan dan ruas Kertosono - Mojokerto sebelum Simpang Susun Bandar,  Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
Adapun keempat jalan tol yang diresmikan Presiden pagi ini adalah jalan tol Ngawi-Kertosono segmen Wilangan-Kertosono sepanjang 37,9 kilometer, jalan tol Jombang-Mojokerto seksi Bandar-Kertosono sepanjang 0,9 kilometer, jalan tol Gempol-Pasuruan seksi Pasuruan-Grati sepanjang 13,65 kilometer, dan jalan tol Surabaya-Gempol seksi Relokasi Gempol-Porong sepanjang 6,3 kilometer.
Dalam sambutannya Kepala Negara menjelaskan dengan dibukanya jalan tol di Jawa Timur dan Jawa Tengah nantinya, maka Jakarta-Surabaya sudah tersambung dan bisa dilalui kendaraan.
Presiden berharap dengan selesainya pembangunan tol ini dan tersambungnya Jakarta-Surabaya sepanjang 760 kilometer, bisa memberikan beragam manfaat bagi masyarakat. Selain mempermudah konektivitas, juga sebagai jalur alternatif bagi masyarakat.
Tak hanya itu, rampungnya jalan tol ini juga diharapkan memiliki efek terhadap perekonomian, terutama untuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Menurut Presiden, integrasi antara jalan tol dengan kawasan-kawasan tersebut sangat penting.
Tersambungnya jalan tol Jakarta-Surabaya di penghujung tahun 2018 menjadi sejarah baru bagi transportasi Indonesia. Menurut Presiden Joko Widodo, ini adalah sejarah baru transportasi Indonesia karena sudah tersambung dari Merak sampai ke Grati di Pasuruan, dari Jakarta ke Surabaya.
Presiden berharap dengan dibangunnya jalan tol ini, mobilitas barang, logistik, maupun orang menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Selain itu, Presiden juga ingin agar jalan tol ini bisa terintegrasi dengan kawasan-kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan wisata.
Terkait dengan kawasan wisata, secara khusus Kepala Negara menginginkan agar kawasan wisata yang terlewati oleh jalan tol ini bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi.

Meskipun dua pihak yang bersengketa di Yaman, yaitu Pemerintah dengan pemberontak Houthi sudah menyetujui gencatan senjata, ternyata masih terjadi beberapa kali  saling tembak. Akibatnya, ada  kemungkinan konflik bersenjata akan terjadi lagi antara dua pihak. Berdasarkan kesepakatan yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), gencatan senjata sudah harus dimulai Selasa (18 Desember). Namun pihak PBB rupanya belum menyosialisasikan rencana itu, seperti terlihat pada   rapat konferensi video pada hari Rabu mengenai penarikan pasukan dari Hodeidah.

Dalam catatan koalisi Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman, pada hari Selasa yang seharusnya sudah masuk dalam kesepakatan gencatan senjata, masih terjadi 20 an kali kontak senjata. Jika ternyata  itu berasal dari ke dua belah pihak maka tinggal tunggu waktu saja, kesepakatan Stockholm akan tinggal catatan sejarah di atas kertas.

Dalam perang di Yaman, persoalan kemanusiaan juga patut menjadi perhatian dunia.  Selama 4 tahun perang, dalam catatan Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ), setidaknya 10 ribuan orang tewas. Namun berbagai organisasi penggiat hak asasi menyodorkan angka 5 kali dari catatan WHO itu. Perang  itu menjadikan hampir separuh dari 30 juta penduduk Yamanberada dalam kelaparan. Tidak salah juga jika PBB menyebut kasus Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Sayangnya catatan PBB itu  masih diperburuk dengan adanya angka  kematian 6 ribuan anak-anak. Mengapa mereka jadi korban? Ternyata mereka direkrut untuk terlibat dalam peperangan. Pemberontak Houthi diklaim merekrut sampai 18 ribu anak. Mengapa anak-anak itu direkrut? Salah satu alasannya adalah jumlah yang tidak seimbang antara kekuatan koalisi yang didukung 140 ribu personil sedangkan pemberontak Houthi yang hanya punya kekuatan 60 ribu orang saja.

Namun terlepas dari alasan itu, tidaklah pada tempatnya melibatkan anak-anak pada konflik bersenjata. Seharusnya menjadi pemikiran bersama para kelompok yang bertikai, untuk segera mengakhiri pertempuran, dan lebih memikirkan nasib negara yang hancur karena perang. Lalu kapankah dua pihak itu lebih memikirkan kepentingan bangsa Yaman dari pada sekedar kepentingan kelompok masing-masing?

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat tsunami yang menerjang pantai di sekitar Selat Sunda, khususnya di Kabupaten Pandenglang, data sementara tercatat 43 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka dan 2 orang hilang. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat dan puluhan rusak. Di Lampung Selatan, 7 orang meninggal dunia, 89 orang luka-luka dan 30 unit rumah rusak berat. Sedangkan di Serang tercatat 3 orang meninggal dunia, 4 orang luka-luka dan 2 orang hilang. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu, menyatakan data korban kemungkinan masih akan terus bertambah mengingat belum semua daerah terdampak di data. Tsunami terjadi pada Sabtu (22/12), sekitar pukul 21.27 WIB. Faktor penyebab tsunami masih dalam penyelidikan oleh BMKG untuk mengetahui secara pasti, namun ada kemungkinan disebabkan longsor bawah laut akibat erupsi Gunung Anak Krakatau dan gelombang pasang akibat bulan purnama. Antara