VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kepolisian Republik Indonesia – POLRI melakukan Upacara Tradisi Pembaretan Formed Police Unit dan Individual Police Officer di Pusat Pelatihan Multifungsi Polri, di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (16/12). Upacara ini dilakukan  terhadap pasukan Garuda Bhayangkara dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Maltha mengatakan tahun ini jumlah personel yang dikirim lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini atas permintaan  PBB, karena Indonesia termasuk kontingen yang paling siap dalam misi perdamaian.

Menurut Maltha, total ada 381 personel yang dikirim, 40 diantaranya merupakan anggota Polisi wanita (Polwan). Pasukan ini tergabung dalam Formed Police Unit dikirim ke Sudan untuk  United Nations African Mission In Darfur (UNAMID), ke Afrika Tengah untuk Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). Sisanya dikirim  sebagai Police Advisor atau penasehat polisi ke Sudah Selatan, Haiti dan Kongo.

Para petugas Formed Police Unit-FPU dan Police Advisor Indonesia ini akan bertugas selama satu tahun. Misi khusus yang harus dijalankan adalah pengamanan terhadap objek-objek vital milik PBB serta  pelaksanaan tugas Police Advisor. Antara lain, melindungi para pengungsi, dan  mengamankan proses distribusi bantuan kemanusiaan. 

Bergabung  dalam Pasukan Perdamaian PBB adalah salah satu wujud komitmen Indonesia  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini sesuai yang terituang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945. Keikut sertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB telah berlangsung sejak tahun 1957.

Pengiriman ini juga salah  satu wujud dari pemenuhan janji Indonesia berkontribusi menciptakan perdamaian di negara-negara yang masih terlibat konfllik. Secara khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam sesi debat umum pada  Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di New York, September lalu, menyampaikan bahwa Indonesia akan  berkontribusi 4.000 pasukan perdamaian hingga 2019, dengan meningkatkan proporsi pasukan perempuan.

Tentu ada alasan khusus mengapa Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan proporsi perempuan dalam pasukan perdamaian.  Pastinya bukan  semata karena saat ini jumlahnya masih sangat sedikit atau hanya 3 persen dari total pasukan. Atau hanya untuk memenuhi Resolusi DK PBB No. 1325 tahun 2000 yang  mengedepankan pentingnya peran perempuan pada negosiasi perdamaian dan rekonstruksi pascakonflik. Khususnya untuk melindungi kaum perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual saat situasi konflik bersenjata.

Peran pasukan perdamaian perempuan  sangat signifikan, terutama dalam misi rekonstruksi pascakonflik. Perempuan  lebih mudah diterima dan dipercaya dalam membantu masyarakat perempuan dan anak-anak. Pasukan perdamaian perempuan Indonesia juga bisa menjadi contoh bagaimana kesetaraan gender terlaksana di Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar.  

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi -BPPT menyampaikan peran teknologi dalam menjaga perubahan iklim dalam forum internasional The 24th session of the Conference of the Parties The United Nations Framework Convention on Climate Change di Katowice, Polandia. Dalam forum tersebut, Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT, Hammam Riza, dalam rilis yang diterima Republikaonline, Kamis (13/12) menjelaskan, pihaknya di bidang teknologi pengembangan sumber daya alam memberi perhatian khusus pada dua hal. Yakni, tujuan pembangunan berkelanjutan perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan kelautan untuk menjadi pilar pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia.

Ia menyampaikan, untuk kelautan, di antaranya, untuk pusat data kelautan seperti untuk monitoring cuaca, perikanan, dan ocean hazard yang menyebabkan bencana kelautan. Sementara dalam mengantisipasi perubahan iklim, BPPT gencar melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca sepanjang 2018. Terutama, dalam menghadapi kebakaran lahan dan hutan. rep.

Presiden RI Joko Widodo mengharapkan Program Keluarga Harapan menjadi salah satu program yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Selain Program Keluarga Harapan, ada sejumlah program bantuan sosial lainnya, seperti Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. Kantor Berita Radio Nasional melaporkan, program-program tersebut dijalankan beriringan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan mulai dijalankan di tahun 2019.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta, Kamis (13/12) menyampaikan kepada Menteri Sosial, agar ke depan ada metode pengiriman tenaga pendamping Program Keluarga Harapan ke luar negeri untuk belajar berbagai hal, termasuk di antaranya pengentasan kemiskinan di negara lain.  Sehingga semua memiliki semangat yang tinggi untuk membangun Indonesia. Kbrn 

Dengan upaya yang tidak kenal lelah, Theresa May, Perdana Menteri Inggris saat ini berusaha agar hasil referendum yang menetapkan Inggris keluar dari Uni Eropa dapat direalisasikan. Ada dua hal yang dilakukan May untuk segera dapat sampai pada akhir kesepakatan ini. Pertama mendekati para pemimpin Eropa beberapa waktu lalu, hingga akhirnya para pemimpin Uni Eropa setuju. Kini Theresa May mendekati lagi para pemimpin Uni Eropa untuk merevisi kesepakatan Brexit. Namun May mendapati upayanya ditolak. Para pemimpin Uni Eropa menyatakan kesepakatan Brexit tidak bisa dinegosiasi ulang.

Yang kedua adalah meyakinkan partainya sendiri agar mendukung langkahnya dalam persoalan Brexit. Dalam hal ini pun May menghadapi kesulitan. Perdana Menteri Inggris itu menghadapi tantangan dari kubunya sendiri, partai Konservatif. Sebenarnya hal ini merupakan kelanjutan dari keputusan May sendiri untuk menunda voting/pemungutan suara di Parlemen karena May merasa perlu melakukan lobi ke para pemimpin Uni Eropa lebih dulu.

Kepemimpinan May pun digoyang, karena Rabu lalu (12 Desember 201), para anggota parlemen dari kubu Konservatif sudah mencapai kuorum untuk melakukan proses mosi tidak percaya kepada May. Kuorum dicapai setelah setidaknya 48 orang anggota parlemen dari partai Konservatif mendukung mosi.

Mengapa May mengundurkan pemungutan suara? Tampaknya May merasa jika pemungutan suara itu dilakukan sebelumnya, kesepakatan Brexit akan ditolak dengan selisih suara yang signifikan. Alih-alih mendapatkan dukungan, pengunduran waktu pemungutan suara malah membuat May di ujung tanduk. Beberapa tokoh sudah masuk dalam antrian calon pengganti May; seperti Boris Johnson, Sajid Javid dan Amber Rudd.

Setelah dilakukan penghitungan hari Kamis, Perdana Menteri Inggris Theresa May lolos dari mosi tidak percaya dengan mendapat dukungan 200 suara melawan 117 suara menentang. Dengan demikian maka setidaknya May masih akan menjadi Perdana Menteri sampai setahun ke depan. Tugas May mengawal Brexit akan paripurna pada tanggal 29 Maret 2019. Setelah selesai Brexit, apa lagi yang akan dilakukan Theresa May? Dunia menantikan drama apa lagi yang akan terjadi di Inggris pasca Brexit.