VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia  adalah sebuah Negara yang terdiri dari  13.000 pulau lebih dan sedikitnya  250 etnis,  dengan berbagai hasil budayanya yang  menjadi sumber kekuatan dan potensi Bangsa. Karena itu, kongres kebudayaan  Indonesia  2018 yang diselenggarakan tanggal 5-9 Desember lalu  menjadi sangat penting  ditengah maraknya pengaruh budaya asing yang masuk tanpa batas melalui berbagai media.  Apalagi  situasi politik dalam negeri menjelang Pemilu 2019 saat ini cenderung memanas dan berpotensi mengarah  perpecahan bangsa. Dibutuhkan pemikiran dan kesediaan  untuk menerima serta menghargai perbedaan, baik  terkait  budaya bangsa sendiri maupun  bangsa lain.  

Dalam Penutupan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, Minggu 9 Desember, Presiden Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya semangat bertoleransi dalam berinteraksi di tengah kompleksitas budaya saat ini. Menurut Presiden, interaksi dalam berbagai hal termasuk kontestasi kata dan  politik akan berujung kepada ujaran kecemburuan dan kebencian jika tidak diiringi toleransi.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo  mengibaratkan, Indonesia tidak butuh ketersediaan panggung ekspresi. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah panggung interaksi yang bertoleransi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, menghadapi perbedaan serta pengaruh lainnya, posisi kebudayaan harus bisa menjadi inklusif. Karena Sifatnya saling belajar, saling mengenal, saling tahu sudut pandang orang yang berbeda, berusaha memahami, berempati, sehingga kemudian toleransi akan muncul dari pemahaman, bukan karena doktrin.

Kongres kebudayaan Indonesia memang diharapkan  menjadi ajang berkarya sekaligus menelurkan berbagai gagasan  untuk  kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Wajar saja bila dalam pembahasan strategi kebudayaan yang sudah bergulir sejak 10 tahun lalu ini,  sering kali terjadi tarik ulur karena berbagai kepentingan.  Untunglah   ada butir butir  Agenda Strategis Kebudayaan yang berhasil  diformulasikan pada  Kongres Kebudayaan 2018. Isinya antara lain,   penyediaan ruang bagi keragaman ekpresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Hal ini diharapkan  dapat menjadi acuan dalam menangani dan menjaga keberlangsungan kebudayaan bangsa. Antara lain  dengan  melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai wujud ekspresi serta melestarikan budaya dengan melibatkan seluruh pihak.   

Hasil Kongres tersebut  selanjutnya menjadi rekomendasi yang ditawarkan untuk segera ditindaklanjuti  oleh Pemerintah sebagai regulator Bangsa Indonesia. Namun efektifitas Agenda Strategis Kebudayaan itu tidak harus bergantung pada pemerintah semata. Diperlukan rasa cinta dan bangga sebagai bagian bangsa Indonesia di kalangan masyarakat Indonesia. Sehingga semua pihak akan menjaga dan menghormati satu sama lain serta sepakat untuk berangkat dari nilai nilai keberagaman  bangsa Indonesia dalam sebuah kebudayaan.

Hak Asasi Manusia-HAM adalah hak-hak yang sudah dimiliki oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia dan bersifat universal. Oleh karena itu, HAM harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Beberapa contoh HAM misalnya hak hidup, hak beragama dan hak berkeyakinan.

Begitu pentingnya HAM, sehingga setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Tanggal ini dipilih karena Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948.

Sesungguhnya, hak asasi dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang suku, ras, warna kulit, dan agama. Meski begitu, pelanggaran HAM masih sering terjadi, baik yang bersifat internasional atau pun  lokal di berbagai negara. Pelanggaran HAM adalah tindakan mengambil atau merenggut hal-hak orang lain dengan paksa. 

Indonesia telah lebih dulu mengakui adanya Hak Asasi Manusia jauh sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi dan mempromosikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Hal itu tertuang dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, makapenjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Meskipun Hak Asasi Manusia diakui dan dijunjung tinggi, kasus pelanggaran HAM bukan tidak pernah  terjadi di Indonesia. Hal ini  biasanya terjadi karena dipicu oleh konflik antar ras, etnis atau agama. Selain itu, pelanggaran HAM bisa terjadi akibat adanya gerakan separatisme yang menyerang  aparat militer negara dan  juga warga sipil.

Contoh kasus HAM internasional yang banyak dibicarakan adalah  kekerasan terhadap suku Rohingya di Myanmar dan penjajahan Israel atas wilayah Palestina yang telah berlangsung sejak tahun 1967. Untuk kedua kasus pelanggaran HAM tersebut, Indonesia sangat menentang dan mendukung upaya penyelesaiannya.

Pelanggaran HAM memang dapat menimpa siapapun dan dapat terjadi di manapun.  Dibutuhkan kesadaran dan dukungan semua pihak dalam menegakkan HAM agar hak-hak warga bisa terjamin.

Upaya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengakhiri perang saudara di Yaman mengalami kemajuan. Pihak yang bertikai, yaitu pemberontak Houthi dan Pemerintah Yaman bersedia menghadiri pembicaraan damai di Swedia.Dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat ini, pertemuan tersebut   kemungkinan  akan  dapat dilaksanakan. Hal ini  ditandai dengan adanya itikad baik berupa evakuasi puluhan pemberontak Houthi yang terluka dan berada di Ibukota Yaman. Upaya evakuasi dikabarkan dilakukan oleh koalisi militer pimpinan Arab Saudi. Langkah  ini,   yang merupakan langkah maju, memberikan harapan terjadinya perubahan sikap antara kedua pihak yang berkonflik.  

Sebelumnya, upaya PBB mencari solusi damai melalui meja perundingan yang direncanakan berlangsung September lalu, batal dilaksanakan. Saat itu  pemberontak Houthi menilai PBB belum sepenuhnya menjamin  akan melindungimereka.

Batalnya perundingan September lalu tidak menyurutkan semangat PBB mencari jalan damai. Badan dunia itu terus membujuk agar kelompok militan Houthi bersedia kembali duduk di meja perundingan di Stockholm. Jalan menuju ke arah tersebut  menunjukkan harapan ketika koalisi militer dukungan Arab Saudi melakukan evakuasi sekitar 50 orang Houthi dari kota Sanaa. Seiring dengan itu,  utusan PBB untuk Yaman, Martin Griffith pun hadir di Yaman untuk membujuk pemberontak Houthi menuju meja perundingan di Stockholm.

Kedatangan utusan PBB di Yaman sekaligus dimaksudkan unutk menekan Arab Saudi agar  mengurangi blokade bandara utama Sanaa yang sejak beberapa tahun lalu dikuasai militan Houthi.

Masyarakat internasional berharap agar langkah PBB untuk mendamaikan kedua pihak yang bertikai di Yaman berhasil diwujudkan. Upaya mempertemukan saudara sebangsa yang bertikai di meja perundingan diharapkan menjadi langkah awal menuju perdamaian. Walaupun demikian, hal itu  masih akan tergantung juga pada dua negara yang diketahui telah ikut campur dalam konflik di Yaman. Yaitu  Arab Saudi yang mendukung pemerintah, dan Iran yang berada di balik kekuatan pemberontak Houthi. Semangat kedua negara tersebut akan ikut menentukan, apakah konflik di Yaman dapat dihentikan, sehingga rakyat di negara itu dapat kembali menikmati kedamaian dan kenyamaan. 

Hari ini dan besok, 6 dan 7 Desember 2018, 10 menteri dan 1 kepala negara yaitu Nauru hadir pada Bali Democracy Forum 2018. Tahun ini acara tahunan yang digelar Kementerian Luar negeri RI ini memasuki tahun ke-11.

Tahun 2017 dan 2018 tergolong istimewa. Istimewa karena dalam dua ini tahun Indonesia berhasil membuka dua cabang BDF disebut BDF Chapter. Satu untuk Afrika di Tunisia dan satu untuk Eropa di Berlin, Jerman. Dua cabang ini dibentuk karena ketertarikan negara-negara di Afrika dan Eropa pada dialog seputar tantangan demokrasi masa kini yang ternyata meningkat. Namun jenis penanganan masalah tidak bisa seragam karena tiap benua punya sejarah masalah yang berbeda-beda.

Dengan Eropa misalnya, dibicarakan tentang tantangan migrasi masa kini dan bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat mengedepankan kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan Afrika yang mengemuka adalah isu tata kelola pemerintahan yang adil.

Tahun ini Bali Democracy Forum mengangkat Tema, “Demokrasi dan Kesejahteraan.” Sebagian besar negara di dunia menganggap demokrasi adalah sistim bernegara yang terbaik. Bagaimana negara-negara demokrasi itu mencapai kemakmuran? Mungkin itulah yang akan dibahas oleh peserta Bali Democracy Forum dalam dua hari ini.

Memang tujuan suatu negara itu didirikan adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam sistem Demokrasi negara dikelola dengan partisipasi inklusif dari masyarakat. Selain itu sistem demokrasi harus mampu menjawab juga aspek dari tujuan negara dibentuk, yaitu kesejahteraan.

Tiap negara mempunyai pengalaman sendiri dalam mengembangkan demokrasi. Demokrasi tumbuh dan berkembang di negara masing-masing dengan cara yang berbeda. Oleh sebab itu sebenarnya tidak ada formula demokrasi yang sama yang dapat diberlakukan di semua negara.

Indonesia bangga selama sebelas tahun ini dapat menyelenggarakan sebuah forum demokrasi. Bukan untuk menggurui negara lain bagaimana cara berdemokrasi, melainkan untuk memberi kesempatan kepada berbagai negara untuk berbagi pengalaman berdemokrasi. Semoga Bali Democracy Forum 2018 berlangsung sukses.