VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Demokrasi Pancasila Mengandung Unsur-Unsur Penting Yang Berbeda Dengan Demokrasi Bangsa Lain.Demokrasi Pancasila mengandung unsur-unsur penting yang berbeda dengan demokrasi bangsa-bangsa lain. Demikian disampaikans Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono dalam acara “ MPR dalam Mekanisme Demokrasi Pancasila" di Depok, Jawa Barat (6/12). Seperti dikutip  tribunnews.com , Ma'ruf Cahyono mengatakan ada empat unsur penting dalam demokrasi Pancasila, yaitu unsur kebulatan pendapat atau mufakat, unsur musyawarah, unsur perwakilan, dan unsur hikmat kebijaksanaan. Unsur-unsur itu menurut Ma’ruf tidak  ditemukan dalam demokrasi di negara-negara lain. Kekhasan demokrasi Pancasila itu bukan hanya diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan，  juga diimplementasikan di tataran dimensi lain. Misalnya dalam politik, dalam ekonomi (demokrasi ekonomi Pancasila), sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Semua dimensi itu harus mengerucut pada demokrasi Pancasila.

Ma'ruf Cahyono juga menjelaskan apabila bangunan sistem ketatanegaraan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan lainnya, sudah sesuai dengan ideologi Pancasila, maka cita-cita bangsa seperti dalam Pembukaan UUD bisa diwujudkan.

Sementara itu,  Anggota Komisi X DPR Marlinda Irwanti mengatakan nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus dijaga. Seperti dikutip viva.co.id (14/12)  Marlinda mengharapkan  Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK) menjadi garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila.  Marlinda  menjelaskan sejak usia dini, anak-anak dapat diberikan pelajaran praktek saling bersosialisasi, berempati, mengembangkan nilai-nilai tenggang rasa dan toleransi  untuk menjaga NKRI sesuai dengan usia mereka. Selain itu, menurutnya  Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak perlu untuk mengembangkan diri, menimba ilmu, dan mempelajari berbagai pengetahuan tetapi tidak untuk paham radikal, karena radikalisme bertentangan dengan Pancasila dan kebhinekaan.

Indonesia memiliki peluang sangat besar menjadi kiblat mode muslim dunia. Terkait hal ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yakin Indonesia akan  menjadi kiblat mode muslim dunia di tahun 2020. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin  Gati Wibawaningsih di Jakarta  Jumat mengatakan, Indonesia didukung kekuatan pasar sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Selain itu, industri busana muslim Indonesia juga dinilai mampu bersaing secara global.Peluang pasar domestik mencapai 20 miliar dolar Amerika, menguasai 1,9% pasar fashion dunia dengan nilai ekspor 13,29 miliar dolar Amerika,  termasuk 5 besar negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) eksportir busana muslim.Hal ini menunjukkan peluang pasar fashion muslim global maupun domestik sangat besar.

Gati menjelaskan, potensi pasar busana muslim yang besar ini harus diisi oleh industri mode muslim Tanah Air sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor busana muslim bagi produk domestik bruto-PDB nasional. Ke depan,  pihaknya  akan lebih fokus lagi pada busana muslim karena pasarnya sudah jelas. Gati menambahkan, saat ini industri busana muslim di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan pertumbuhan rata-rata konsumsi dalam negeri 18,2 % per tahun. Bahkan, The State of Global Islamic Economy Report 2017/ 2018 mencatat Indonesia sebagai runner up negara yang mengembangkan mode muslim terbaik setelah Uni Emirat Arab. Pada laporan tahun sebelumnya, Indonesia tidak termasuk dalam 10 besar. Menurut Gati, Pemerintah juga terus berupaya memacu pertumbuhan industri mode dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Gati menambahkan, pemerintah menargetkan dalam jangka panjang pengembangan industri mode di kalangan muslim, Indonesia menjadi 3 besar eksportir busana muslim ke negara OKI.

Gati mengatakan,  salah satu upaya yang juga dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi para desainer Indonesian Fashion Chamber (IFC) di kegiatan Fashion Show La Mode Sur La Seine à Paris. Peragaan busana yang diselenggarakan pada tanggal 1 Desember 2018 di kota Paris, Perancis,  berhasil menggaungkan busana muslim karya desainer Indonesia dan menjadi sorotan global.Setidaknya 400 peserta dari mancanegara hadir, termasuk dari Italia, Australia dan Jerman.Selanjutnya, Kemenperin juga meluncurkan pameran fesyen Muslim yang akan dilaksanakan tahun depan, International Muslim Fashion Festival, di Jakarta.Melalui serangkaian acara ini, Gati berharap, potensi industri fesyen Muslim Indonesia  semakin dikenal di pasar dunia.Dengan begitu, target menjadikan Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia pada 2020 semakin dekat.

Sementara itu  Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengatakan,pihaknya  menargetkan industri fashion nasional menguasai pangsa pasar dalam negeri. Dia mengatakan potensi industri mode muslim Indonesia didukung juga oleh sumber daya manusia (SDM) yang ada.Selain itu, bahan baku juga tersedia di dalam negeri.

Tiongkok memberikan isyarat akan masih melangsungkan perang dagang dengan Amerika Serikat. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengemukakan isyarat itu dalam pidatonya memperingati 40 tahun Reformasi di negara tirai bambu itu, di hadapan para pimpinan Partai Komunis Tiongkok di Balai Agung Rakyat Beijing, Selasa kemarin. Dalam pidatonya, Presiden Tiongkok menegaskan bahwa tidak ada pihak lain yang dapat mendikte jalannya pembangunan ekonomi negaranya.  

Di Washington dalam suatu kesempatan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah memyerukan agar Cina menghentikan praktek dagang yang dinilai tidak adil. Trump juga mendesak Beijing untuk menghentikan praktek pencurian hak intelektual dan melakukan reformasi secara menyeluruh. Karena itu bukan suatu kebetulan dalam pidato peringatan 40 tahun reformasi Cina, Xi Jinping menegaskan bahwa negaranya tidak dapat didikte oleh siapapun.

Pidato yang disampaikan Presiden Tiongkok itu menjadi penanda bahwa negara dengan penduduk terbanyak di dunia ini, akan terus berusaha menjadi penggerak sekaligus sentral ekonomi global menggeser peran Amerika Serikat.

Pernyataan mengenai tidak adanya yang boleh mendikte kebijakan ekonomi negaranya telah menegaskan sikap dan posisi Beijing dalam menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat.

Penegasan sikap baik oleh Donald Trump maupun  Xi Jinping   hendaknya menjadi peringatan negara lain untuk mengantisipasi keadaan dan perkembangan ekonomi global pada tahun 2020. Sebagaimana banyak diperkirakan para ahli ekonomi, perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat akam menjadi faktor utama perlambatan  perkembangan ekonomi dunia pada tahun 2020. 

Perekonomian dunia tahun 2020, khususnya di negara-negara berkembang  yang menjadikan Tiongkok atau Amerika Serikat sebagai mitra utama akan terpengaruh oleh hubungan ekonomi dua raksasa ekonomi dunia ini.

Empat bulan jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 hiruk-pikuk pesta demokrasi yang berlangsung sekali dalam 5 tahun itu semakin terasa. Ada beberapa permasalahan yang muncul, mulai dari masalah hak penyandang disabilitas mental dalam Pemilu, penemuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) rusak dan  tercecer, hingga kualitas kotak suara.   

Penemuan KTP elektronik tidak valid (rusak) dan  tercecer membuat beberapa pihak terutama mereka yang memiliki kepentingan dalam Pemilu 2019 mendatang mengkhawatirkan terjadinya kecurangan. Untuk itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengistruksikan  jajarannya untuk menugaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  untuk melakukan pemusnahan.

Selain masalah KTP, sekarang muncul kepermukan masalah kualitas kotak suara. Sejumlah politisi di DPR Senayan kembali ribut-ribut soal potensi kecurangan saat pemungutan suara digelar. 
Kali ini pemicunya adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menggunakan kotak suara karton kedap airatau cardboard yang juga populer dengan sebutan kotak suara kardus. Ada sejumlah pihak yang mempersoalkan penggunaan kotak suara berbahan material lunak dibanding  aluminium tersebut,  karena rawan rusak atau dirusak dengan tujuan kecurangan. 

Dalam Pasal 341 UU Pemilu yang merupakan kesepakatan partai politik di Dewan Perwakilan rRkyat (DPR) disebutkan bahwa kotak suara harus transparan dan surat suara di dalamnya bisa dilihat. Sebenarnya atas dasar inilah KPU melakukan pengadaan kembali untuk mengganti kotak suara lama yang terbuat dari aluminium.

Kotak suara berbahan kardus sesungguhnya bukan barang baru. Jenis ini sudah dipergunakan di sejumlah TPS pada Pemilu 2014 dan di tiga pilkada serentak yang sudah digelar, yakni 2015, 2017, dan 2018. 
Penggunaan kotak suara kardus pada pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019 berangkat dari semangat efisiensi anggaran.Hal ini  dilakukan lantaran terjadi penambahan jumlah TPS hampir dua kali lipat pada pemilu mendatang. 

Potensi kecurangan pada pemilu, baik saat pemungutan suara, saat distribusi surat suara maupun saat rekapitulasi perolehan suara, memang patut diwaspadai bersama. Namun tidak berarti setiap kebijakan penyelenggara pemilu harus dicurigai. Kecurangan bisa terjadi bukan karena kotak suara terbuat dari bahan apa, melainkan karena lemahnya pengawasan. 
Untuk meredam hiruk-pikuk ini, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus benar-benar memastikan proses pencoblosan di TPS, distribusi suarat suara hingga rekapitulasi aman dari kecurangan. Pemilu serentak yang menjadi ujian baru bagi kematangan bangsaIndonesia dalam berdemokrasi ini harus bisa dijamin berjalan jujur dan adil.