VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Memasuki tahun 2019, ada harapan agar tahun yang baru ini   menjadi lebih baik dari tahun lalu.  Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berbagi harapan, agar di tahun depan masyarakat dapat meraih kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik lagi. Melalui sebuah video yang dibuat Sekretariat Wakil Presiden, pada malam pergantian tahun Senin (31/12/2018), Jusuf Kallamenyampaikan ucapan selamat menyongsong tahun 2019. Dalam tayangan itu Wakil Presiden mengucapkan Selamat Tahun Baru kepada masyarakat Indonesia. Ucapan ini disertai harapan semoga tahun ini memberikan kebahagiaan, harapan baru, dan juga lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

Harapan itu tentu saja juga menjadi keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi mengingat di tahun 2019 ini, tepatnya di bulan April mendatang, akan ada pemilihan umum untuk presiden dan wakilnya serta anggota parlemen dari tingkat daerah hingga nasional. Pemilu  yang hanya  berlangsung satu kali dalam 5 tahun itu tentu sangat diharapkan berjalan dengan aman dan tertib.

Sementara di tahun 2018 lalu, negeri ini diuji dengan berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi, banjir,  hingga tsunami yang menelan ratusan jiwa di akhir tahun lalu. Bahkan ada juga bencana lain seperti kebakaran dan pesawat jatuh yang mengakibatkan tak sedikit kerugian harta dan nyawa.

 Jadi sangat wajar bila Wapres Jusuf Kalla berharap tahun 2019 ini menjadi lebih baik dari tahun lalu.

Beberapa peristiwa yang menelan banyak korban jiwa ditengarai  terjadi akibat kelalaian manusia. Hal   tersebut hendaknya  menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang kembali di tahun ini dan tahun-tahun mendatang.. Semoga tahun 2019 menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Indonesia merupakan negara yang terletak dalam sabuk cincin api atau ring of fire dimana aktifitas vulkanologi dan geologi sering terjadi. Fenomena vulcanologi ditandai dengan banyak gunung berapi baik yang terlihat di permukaan bumi maupun di dasar laut. Aktifitas gunung berapi ini kerap menimbulkan bencana. Gunung Anak Krakatau di selat Sunda antara propinsi Banten di Pulau Jawa dan propinsi Lampung di Pulau Sumatra, yang sedang aktif, telah menimbulkan bencana. Yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana kesiapan Indonesia ke depan menyikapi banyaknya aktifitas vulkanologi dan geologi yang seperti mulai banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia?

Tanggal 26 Desember 14 tahun yang lalu. Sebuah gempa besar bawah laut di kisaran 9 skala richter, telah menimbulkan gelombang tsunami yang menyapu kawasan pesisir di Aceh. Korban tewas lebih dari 200.000 orang dan ratusan orang hilang serta meluluhlantakan kota kota di provinsi Aceh. Tsunami dalam skala yang lebih kecil terjadi mengiringi gempa Palu. Kini Tsunami kembali terjadi di Banten dan Lampung, tapi kini efek dari erupsi Anak Krakatau. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG sebelumnya tidak menduga efek erupsi berupa longsor tebing berimbas di bawah laut sehingga tidak terdekteksi secara baik oleh alat Seismograf. Awal nya dianggap hanya efek pasang naik dikarenakan bulan purnama penuh. Namun yang terjadi adalah Tsunami yang memporakporandakan wilayah Serang, Pandeglang dan Lampung Selatan. Terkait tanda bahaya Tsunami, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke daerah lokasi bencana mengatakan, perlu dibeli segera peralatan canggih peringatan dini Tsunami dan dipasang di daerah daerah yang berpotensi gelombang tinggi. Sehingga dapat mencegah banyaknya jatuhnya korban jiwa.

BMKG menyebut masih terdapat potensi tsunami di Pantai Selat Sunda kembali terjadi seiring cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang diperkirakan masih akan terjadi.  Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan pemerintah daerah Banten dan Lampung menerapkan masa tanggap darurat pasca Tsunami Selat Sunda. Masa tanggap darurat diterapkan berbeda antar kedua provinsi itu. Meski demikian bencana Tsunami selat Sunda bukan bencana nasional karena pihak daerah setempat mampu mengatasi.

Melihat dari beberapa kejadian gelombang Tinggi, ancaman vulkanis, dan kerawanan geologis, seharusnya Indonesia memiliki banyak peralatan peringatan dini canggih di beberapa titik rawan bencana. Peralatan itu penting sehingga kejadian seperti yang terjadi di selat Sunda dapat diberitakan secepat nya untuk menghindari jumlah korban yang besar. Usulan untuk menetapkan hari kesiapan bencana Nasional pada 26 Desember, juga patut diapresiasi sehingga selalu mengingatkan kita bahwa Indonesia itu merupakan wilayah rawan bencana. Ini saatnya bertindak setelah belajar dari sekian kali bencana besar.

Pemerintah Provinsi Bali Senin menyosialisasikan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang diterbitkan 21 Desember. Dalam acara sosialisasi peraturan tersebut di Denpasar, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan, menurut Peraturan Gubernur, ada tiga bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik yang dilarang penggunaannya, yakni kantong plastik, polysterina (styrofoam), dan sedotan plastik. Dikatakannya, dalam waktu enam bulan bagi setiap produsen, pemasok, pelaku usaha, dan penyedia plastik sekali pakai untuk menyesuaikan usahanya terhitung sejak peraturan gubernur ini diundangkan.

Wayan Koster mengungkapkan, Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Di samping itu menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat, akibat dampak buruk dari penggunaan plastik sekali pakai (PSP) dan mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan plastik sekali pakai. Koster menambahkan instansi pemerintah, badan usaha milik daerah, badan swasta, lembaga keagamaan, desa adat/desa pakraman, komunitas, dan perorangan juga dilarang menggunakan plastik sekali pakai.

Agar pelaksanaan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai berjalan efektif, maka Pemerintah Provinsi Bali akan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan membentuk tim. Tim ini terdiri dari unsur vertikal, perangkat daerah, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengusaha, tokoh keagamaan, dan tokoh masyarakat.

Tim tersebut bertugas melakukan edukasi, sosialisasi, dan konsultasi, serta memberikan bantuan teknis dan pelatihan/pendampingan mengenai penerapan ketentuan itu serta penggunaan bahan nonplastik.

Koster mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembatasan timbulan sampah plastik dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah terus berupaya menggenjot nilai ekspor untuk memperbaiki neraca perdagangan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Dalam hal ini, industri manufaktur akan menjadi sektor yang diandalkan guna berkontribusi lebih memperkuat struktur perekonomian nasional. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (24/12) mengatakan, saat ini ekspor produk industri manufakur memberikankontribusi mencapai 72,28 persen dari total ekspor nasional. Hal itu menunjukkan industri manufaktur nasional sanggup berdaya saing di kancah global.

Kementerian Perindustrian mencatat, nilai ekspor produk manufaktur terus meningkat setiap tahun. Hingga Desember 2018, mampu menembus 130,74 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 4,51 persen. Menurut Menteri Airlangga, dalam upaya mendorong peningkatan ekspor dari industri manufaktur, diperlukan langkah untuk memacu investasi atau ekspansi. Untuk menggenjot kapasitas industri, dibutuhkan tambahan investasi untuk perluasan usaha. Hingga Desember 2018, investasi industri nonminyak dan gas diperkirakan mencapai 226,18 triliun rupiah. Selain menumbuhkan populasi industri, investasi dapat memperdalam struktur industri di dalam negeri, sehingga berperan sebagai substitusi impor.

Dari capaian tersebut, total tenaga kerja di sektor industri yang telah terserap sebanyak 18,25 juta orang. Oleh karena itu, pemerintah terus merancang kebijakan pemberian insentif fiskal yang lebih menarik, sehingga dapat menggairahkan iklim usaha.Upaya strategis itu salah satunya untuk mendongkrak produktivitas kendaraan sedan karena sesuai permintaan pasar ekspor saat ini. Pasar yang potensial untuk ekspor sedan, misalnya ke Australia. Peluangnya mencapai 1,3 juta unit. Sementara, jumlah pengapalan untuk kendaraan roda empat produksi Indonesia ke mancanegara saat ini sebesar 200 ribu unit per tahun. Airlangga menambahkan, beberapa industri otomotif bisa melakukan ekspor ketika ada investasi yang menggerakkan industri, sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing.