VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Setiap tanggal 10 Januari, masyarakat dunia, termasuk Indonesia merayakan Hari Sejuta Pohon.  Di Indonesia, pemerintah, swasta hingga berbagai organisasi turut ambil bagian dalam merayakan hari penting tersebut. Pada hari tersebut diselenggarakan penanaman pohon serentak, dan dalam jumlah yang sangat banyak.

Peringatan hari Sejuta Pohon dalam bentuk penanaman pohon dalam jumlah sangat banyak  sangat penting. Mengapa perlu dilakukan? Karenajumlah pohon di dunia termasuk di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan, berdasarkan hasil survey pada tahun 2013, sekitar 24,3 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia berada dalam keadaan kritis. Kondisi hutan yang kritis ini dikarenakan banyak  faktor, diantaranya kebakaran hutan, pembalakan liar, Industri kertas, pembukaan lahan baru dan faktor lainnya.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi hutan yang kritis tersebut. Diantaranya melalui pembangunan hutan serbaguna, hutan kota, rehabilitasi mangrove, serta melaksanakan gerakan tanam pohon yang telah di-launching Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Agustus 2017, dengan melibatkan pelajar, mahasiswa, pramuka, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat lainnya.

Dari 2014 hingga 2016, menurut Siti Nurbaya, telah terealisasi penanaman pohon pada lahan seluas 4,20 juta hektare. Apakah jumlah itu mengurangi luasan lahan kritis? Apakah pohon-pohon yang ditanam tersebut hidup dan tumbuh sampai sekarang ? 2 tahun lalu Presiden Joko Widodo mengungkapkan keprihatinannya terhadap kegiatan menanam pohon dalam rangka memperingati hari sejuta pohon sebagai kegiatan yang terkesan seremonial.Keprihatinan Joko Widodo sangat tepat, karena selama ini, sudah banyak pohon yang ditanam tetapi tidak ada kelanjutannya. Biaya besar yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasilnya.

Tentu harapan kita bersama adalah peringatan Hari Sejuta Pohon pada tanggal 10 Januari  menjadi momentum kesadaran bahwa   menanam saja tidak cukup. Kelanjutannya menjadi penting yakni merawat, memeli­hara bibit pohon yang dita­nam itu dan memastikan pohon itu dapat tumbuh dan berkem­bang dengan baik.

Kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina masih akan ditentukan dalam perundingan. Delegasi kedua negara hari ini di Beijing masih akan melanjutkan perundingan. Perpanjangan perundingan yang dijadwalkan berakhir Selasa kemarin, menunjukkan masih adanya hal-hal yang belum disepakati. Walaupun demikian salah seorang delegasi Amerika Serikat menyatakan bahwa pembicaraan berlangsung baik. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump melalui twitter, dikabarkan bahkan mengklaim bahwa pembicaraan berlangsung sangat baik.

Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat dan China, sedang berupaya mencari jalan keluar dari perseteruan dagang yang telah berlangsung sejak awal tahun lalu. Perseteruan yang telah mengguncang perekonomian global dan memberi dampak pada kestabilan mata uang dan pasar modal. Sejak 1 Desember 2018, kedua negara raksasa ekonomi itu telah sepakat melakukan gencatan senjata selama 90 hari. Dengan demikian pertemuan di Beijing adalah merupakan yang pertama dilakukan sejak pernyataan gencatan senjata perang dagang. Perang dagang antara kedua negara dilakukan oleh keduanya dengan saling mengenakan bea impor terhadap produk perdagangan kedua negara yang nilainya mencapai ratusan juta dollar Amerika Serikat.

Dampak atas perang dagang kedua raksasa ekonomi dan dan langkah langkah yang diambil, baik oleh Washington maupun Beijing, antara lain pada pergerakan pasar saham. Pernyataan positif Trump yang memuji bahwa pertemuan di Beijing, telah mendorong gairah pasar modal. Dow Jones Industrial Average di Wall Street mengalami kenaikan lebih dari 1 persen. Sedangkan Nasdaq, pada akhir penutupan pasar saham kemarin melonjak 1,09 persen. Gairah pasar saham tidak hanya terjadi di Amerika Serikat , melainkan juga di Eropa. Di London indeks FTSE 100 melompat 0,74%, indeks DAX di Frankfurt bertambah 0,52%, dan indeks CAC 40 di Paris melesat naik 1,15%.

Apa yang terjadi di pasar modal menunjukkan besarnya pengaruh perang dagang Amerika Serikat dan China. Karenanya masyarakat internasional berharap agar perundingan di Bejing untuk membicarakan perang dagang antara Amerika Serikat dan China, akan membuahkan hasil positif.

Bank Dunia atau World Bank memberikan klarifikasi tentang laporan berjudul Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) yang baru-baru ini dikutip beberapa media. Laporan itu menyebutkan antara lain, infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah dan tak terencana secara matang. Laporan Bank Dunia yang dirilis pada Juni 2018 juga menyebut bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terlalu mengandalkan Badan usaha Milik Negara (BUMN) dalam membangun infrastruktur. Hal itu tercermin dari keputusan pemerintah yang memberikan penugasan langsung sejumlah proyek ke BUMN.

Bank Dunia pun segera mengeluarkan klarifikasi terkait berita itu. Dalam rilisnya Bank Dunia menegaskan bahwa laporan itu belum resmi dipublikasikan dan masih dalam tahap finalisasi. Meskipun demikian Bank Dunia tidak membantah pemberitaan tersebut.

Dalam keterangan tertulis pada Senin (7/1) Bank Dunia menyatakan,  dalam menyusun laporan Bank Dunia bekerja sama secara erat dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang relevan di pemerintahan. Seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, berbagai Kementerian Koordinator, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .

InfraSAP merupakan analisis yang komprehensif terkait berbagai kendala yang dapat mengurangi pendanaan infrastruktur komersial dan swasta. Laporan ini termasuk salah satu kemungkinan reformasi kebijakan,  yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan oleh Indonesia,  dalam jangka pendek dan menengah.

Bank Dunia sudah mulai menyiapkan laporan tersebut sejak pertengahan 2017. Hal ini sesuai undangan pemerintah Indonesia  untuk bekerja sama dalam menemukan solusi, agar dapat  menarik lebih banyak pendanaan swasta dan komersial bagi investasi infrastruktur.

Terlepas dari klarifikasi Bank Dunia terkait laporan tersebut, pemerintah telah menanggapinya dengan positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani, misalnya, menilai laporan Bank Dunia itu sebagai suatu masukan yang baik bagi pemerintah. Hal senada diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Bank Dunia terkait laporan InfraSAP.

Memang  Bank Dunia belum resmi mengeluarkan laporan InfraSAP tersebut. Namun  tidak ada salahnya bagi pemerintah untuk bersiap diri melakukan beberapa perbaikan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Misalnya, BUMN yang akan mengerjakan sebuah proyek infrastruktur dapat bekerja sama dengan perusahaan daerah yang memang berada di lokasi yang bersangkutan. Dengan demikian proyek itu  dapat memberikan efek ganda yang langsung dirasakan daerah tersebut, infrastruktur terbangun dan perusahaan daerah pun dapat berkembang.

Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia, karena pada 17 April 2019 mendatang, bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum. Tahun 2019 menjadi spesial karena pada tahun ini Pemilu dilaksanakan tidak saja untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), namun juga sekaligus untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024.

Walaupun dilaksanakan bersamaan, antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) dan Pemilu Legislatif (pileg), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lah yang paling menarik perhatian masyarakat.

Seperti diketahui, ada 2 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres kali ini, yaitu pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pasangan calon inimenjalani masa kampanye yang berlangsung sejak 23 September 2018 sampai  13 April 2019.

Hal yang paling menarik dari masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah Debat Calon Presiden (Capres) dan Cawapres (Calon Wakil Presiden). Ada 5 kali debat yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia, yakni dua kali  debat capres-cawapres, dua kali  debat capres, dan satu kali debat cawapres, Selain itu KPU juga sudah menetapkan tema, panelis dan jadwal media televisi yang menyelenggarakan debat pertama sampai kelima.

Debat Capres dan cawapres sebenarnya bukan hal baru bagi dunia politik di Indonesia. Di Pemilu 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2018 yang lalu, KPU juga pernah menyelenggarakan debat pasangan calon. Dari debat tersebut pemilih dapat lebih mengenal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan mengetahui sejauh mana visi dan misi mereka apabila terpilih nanti. Yang berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, dalam debat capres-cawapres kali ini, kedua pasangan calon akan terlebih dulu menerima daftar pertanyaan yang akan diajukan panelis beberapa hari sebelum hari H. Hal ini bertujuan agar kedua pasangan calon bisa lebih siap memberikan jawaban yang jelas dan substantif. Diharapkan  ini akan lebih memudahkan publik dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan aspirasinya.

Pelaksanaan debat diharapkan dapat berlangsung secara alami dan sehat. Selama ini, debat capres-cawapres kerap dijalankan para peserta dengan pendekatan ewuh pakewuh atau perasaan sungkan. Meski ini berkaitan erat dengan budaya bangsa Indonesia, esensi dari debat sendiri kadang menjadi tidak terasa.

Bukan berarti masing-masing pasangan calon harus melakukan debat dengan saling menyerang dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku di Indonesia. Baik pasangan capres dan cawapres maupun tim sukses dan pendukungnya diharapkan dapat menyikapi debat tersebut dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai debat dan saling dukung pasangan calon merusak persatuan yang sudah ada.