VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Para pemimpin sejumlah negara dan sejumlah pengusaha serta pemerhati lingkungan hidup,  akan membicarakan berbagai persoalan ekonomi yang diperkirakan menurun pertumbuhannya pada tahun ini. Para pemimpin dunia itu berkumpul dan berdiskusi dalam pertemuan World Economic Forum, atau Forum Ekonomi Dunia, di Davos Swiss.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, setidaknya ada 3 pemimpin negara maju yang tidak hadir dalam pertemuan World Economic Forum yang dimulai tahun 1971. Ketiga pemimpin negara yang absen itu adalah Perdana Menteri Inggris Theresa May, Presiden Perancis Emanuel Macron, dan Donald Trump Presiden Amerika Serikat. Theresa May dan Macron tidak hadir di Davos dikarenakan adanya persoalan krusial di dalam negeri.

Sedangkan Donald Trump selain masih harus berkutat mengatasi bekunya sebagian pemerintah Federal akibat kemelut Imigrasi dan Perbatasan Amerika Serikat Meksiko, juga dapat dilihat dari aspek lain. Ketidakhadiran Trump dalam pertemuan tahunan ini dapat dilihat dari sikap Donald Trump yang sejak awal pemerintahannya terlihat menjaga jarak dengan Eropa. Dalam konferensi ini, Wakil Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo mendapat kesempatan untuk memberikan pidato setelah acara pembukaan, bersama Perdana menteri Jerman Angela Merkel. Dari Asia hadir Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sedangkan dari  Amerika Latin hadir Presiden Brasilia Jair Bolsonaro.

Tidak seperti Konferensi Tingkat Tinggi lainnya, konferensi ekonomi dunia di Davos dihadiri sejumlah pengusaha terkemuka seperti Bill Gates dan pemerhati lingkungan dan praktisi penyiaran  Sir David Attenborough. David Atenborough meminta kepada para pemimpin dunia agar menemukan langkah praktis melindungi kerusakan lingkungan akibat perkembangan industri yang menggejala sebagai perubahan iklim atau Climate Change.

Pertemuan Davos yang diselenggarakan tiap tahun  di kawasan pegunungan Swiss, memang sejak awal telah berusaha mencari solusi mengatasi dampak perkembangan industry dan ekonomi terhadap lingkungan dan kemanusiaan.

Terhadap bidang ekonomi, pertemuan tahun ini tentu akan memberikan perhatian pada prediksi menurunnya pertumbuhan ekonomi. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang masih belum menemukan kesepakatan bagaimana mengakhirinya, sudah sepantasnya menjadi sorotan dalam pertemuan tahun ini.

Walaupun demikian, dunia tentu tidak dapat sangat berharap bahwa pertemuan World Economic Forum tahun ini, akan dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara yang punya pengaruh besar di bidang ekonomi. Ketidakhadiran Donald Trump antara lain, memberi petunjuk mengenai hal itu. 

Keputusan mayoritas rakyat Inggeris agar negaranya keluar dari Uni Eropa, EU, memasuki masalah baru. Persoalan muncul ketika sebagian besar anggota parlemen Inggeris tidak mengindahkan seruan Perdana Menteri Inggeris Theresa May untuk mendukung kesepakatannya dengan Masyarakat Eropa. Dalam pemungutan suara Selasa malam waktu London, mayoritas anggota Parlemen Inggeris menolak usulan perjanjian yang dibuat pemerintah dengan Uni Eropa.

Penolakan dilakukan tidak hanya oleh anggota parlemen dari oposisi, melainkan juga dari kalangan partai pemerintah. Sebelumnya Perdana Menteri Theresa May menyatakan bahwa penolakan atas perjanjian yang dibuatnya dengan Masyarakat  Eropa akan mengecewakan rakyat Inggris.

Salah satu kesepakatan antara pemerintah Inggeris dengan Uni Eropa adalah Inggris akan membayar Uni Eropa sekitar 770 trilyun rupiah. Selain itu kedua pihak sepakat mengenai adanya masa transisi yang memberikan kesempatan kepada kedua pihak guna menghindari gangguan terhadap sektor usaha dan perdagangan. Sesungguhnya tidak akan terjadi perubahan yang signifikan dengan adanya kesepakatan itu mulai 29 Maret 2019 sampai 31 Desember 2020.

Perdana Menteri Theresa May dan pendukungnya tentu sedang berfikir keras atas terjadinya penolakan oleh mayoritas anggota parlemen Inggris. Selain mengantisipasi persoalan di dalam negeri, Theresa May juga berfikir keras untuk meyakinkan Uni Eropa atas terlaksananya persetujuan yang sudah disepakati. Bisa jadi Perdana Menteri Inggris itu akan melakukan pendekatan dan upaya-upaya guna terjadinya penyesuaian atas kesepakatan. Hal ini masih mungkin terjadi karena persetujuan antara Pemerintah Inggeris dengan Uni Eropa bersifat politis.  

Di dalam negeri kritik dilancarkan atas Brexit karena anggota Parlemen menilai Theresa May gagal mewujudkan harapan agar Inggris mendapatkan kembali control penuh atas sejumlah kebijakan ekonomi dan perdagangan yang selama ini dipegang oleh Uni Eropa.  Persoalan lainnya yang dianggap sangat krusial setelah Brexit adalah pengaturan perbatasan di wilayah Irlandia Utara. Jika selama berada di Uni Eropa, perbatasan antara Inggris dan Irlandia utara tidak bersifat fisik, maka setelah keluar dari Uni Eropa perbatasan itu menjadi nyata dalam bentuk mekanisme kontrol khususnya untuk mengecek arus barang.

Perdana Menteri Theresa May kini harus berusaha benar untuk melaksanakan hasil referendum dua tahun lalu, dan ini merupakan ujian bagi pemerintahannya karena dampak dari tidak disetujuinya kesepakatan dengan Uni Eropa adalah ancaman munculnya mosi tidak percaya dari Parlemen.

Bangladesh masih tertarik membeli gerbong kereta api buatan Indonesia yang diproduksi Perseroan Terbatas Industri Kereta Api -PT INKA, setelah pada 2016 dan 2006 lalu sukses mengirim total 200 unit gerbong kereta api. Tahun ini sebanyak 250 gerbong kereta api kembali diekspor ke Bangladesh. Sebanyak 15 unit gerbong pertama dikirim melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (20/1). Secara simbolis, pelepasan ekspor perdana gerbong kereta dilakukan oleh Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto. Dalam sambutannya Airlangga Hartarto mengapresiasi PT INKA yang sukses memenangkan tender sehingga mampu ekspor kereta ke Bangladesh. Ia mengatakan, ini adalah bukti bahwa anak bangsa mampu bersaing dan kemampuannya diakui di dunia internasional.

Direktur Utama PT INKA, Budi Noviantoro, menyebutkan, 250 unit gerbong kereta untuk Bangladesh Railway terdiri atas 50 gerbong tipe Broad Gauge dan 200 gerbong tipe Meter Gauge. Kereta tipe Broad Gauge untuk track dengan lebar 1.676 milimeter, sedangkan kereta tipe Meter Gauge digunakan pada track dengan lebar 1.000 milimeter. Ia mengatakan, PT INKA sendiri merupakan pemenang tender dalam pengadaan kereta penumpang untuk Bangladesh Railway pada 2017, dengan total nilai kontrak sebesar 100,89 juta dolar Amerika Serikat.

Pada 2016, PT INKA telah mengekspor 150 unit gerbong dengan nilai kontrak senilai 72,39 juta dolar Amerika, dan 50 unit sebelumnya pada 2006 dengan nilai kontrak sebesar 13,8 juta dolar Amerika. Budi Noviantoro menambahkan, PT INKA tidak hanya mengekspor gerbong kereta, tetapi perusahaan itu juga mengekspor Power Generating Car dan gerbong barang ke Malaysia, Well Wagon ke Singapura, Ballast Hopper Wagon ke Thailand, lokomotif ke Filipina, dan Blizzard Center Sills ke Australia. Untuk order dari dalam negeri sendiri, PT INKA saat ini sedang menyelesaikan produksi 438 kereta pesanan PT Kereta ApiIndonesia -PT KAI. Yang sudah terkirim 288 unit kereta. PT KAI juga memesan 31 trainset Light Rail Transit, yang akan dikirim mulai pertengahan tahun ini.

Sektor pariwisata Indonesia berhasil mencatat prestasi gemilang di awal tahun 2019. Ya, pariwisata Indonesia meraih penghargaan ASEAN Tourism Awards 2019 yang diadakan  ASEAN Tourism Forum (ATF) untuk empat kategori berbeda.

Keempat kategori itu adalah Community Based Tourism (pengembangan kepariwisataan berbasis komunitas)   Homestay (fasilitas penginapan non-hotel), Spa (perawatan kecantikan dan kesehatan), dan Public Toilet (peturasan umum) . Penghargaan tersebut diterima langsung Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya, di Ha Long Bay, Vietnam, pada Jumat (18/1) yang lalu.

Industri pariwisata memang semakin menjadi idola di Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja yang semakin meningkat setiap tahun. Grafiknya sangat kontras bila dibandingkan penghasil devisa lain, seperti minyak, gas, batu bara, dan kelapa sawit yang terus merosot.

Selain itu, pariwisata juga dianggap punya keunggulan karena mayoritas kegiatannya berada di sektor jasa.Menjadikannya komoditas yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga ke level paling bawah masyarakat.

Indonesia dengan kekayaan alamnya yang indah dan beragam, tentu saja menarik perhatian wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata Indonesia sangat menjanjikan, karena menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), devisa, serta lapangan kerja paling besar secara mudah dan cepat.

Melesatnya sektor pariwisata tidak terlepas dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisman ke Indonesia terus naik. Pada 2017, wisman yang berkunjung sebanyak 14,04 juta orang. Naik hampir 23 persen dari 2016.

Kemenangan yang diraih industri pariwisata Indonesia adalah berkat kerja keras semua pihak sehingga mampu mendongkrak indeks daya saing.Dari peringkat 70 dunia di tahun 2013, menjadi peringkat 42 besar di 2017.

Prestasi ini  tentu saja semakin menambah kepercayaan diri industri pariwisata Indonesia. Diharapkan, industri pariwisata Indonesia semakin maju dan berkembang dan mampu menambah devisa negara.