Daniel
January
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)berencana mengkaji kembali peraturan nomor 39 tahun 2017 tentang kepemilikan tunggal bank atau single presence policy.Peraturan OJK nomor 39 tahun 2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia mengatakan bahwa, setiap pihak hanya bisa menjadi pemegang saham pengendali atas satu bank.Kepemilikan atas dua bank dapat dilakukan bila salah satunya adalah bank campuran atau bank dengan prinsip syariah. Apabila pemegang saham pengendali suatu bank ingin mengambil alih bank lain, wajib memilih salah satu opsi yakni merger, pembentukan induk di perbankan, atau fungsi holding.
Peraturan ini bertujuanmendorongagar bank kompetitif, bisa bersaing antarbank di Indonesia dan juga dengan bank di luar negeri. Banyak bank di Indonesia susah bersaing karena tidak memiliki modal yang besar. Kondisi modal yang tidak besar ini disebabkan karena jumlah bank di Indonesia masih banyak. Jumlah bank umum di Indonesia saat ini mencapai 115 bank. Meski sudah mengalami penurunan signifikan dari sebelumnya 250 bank, Jumlah 115 bank masih terlalu banyak. Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah bank terbanyak di Asia Tenggara.Banyaknya jumlah bank di Indonesia, antara lain disebabkan oleh kebijakan deregulasi perbankan di era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, mendirikan bank baru hanya membutuhkan modal Rp10 miliar.
Sejak lahirnya nomor 39 tahun 2017, Jumlah bank masih stagnan di 115. Itu artinya, belum ada bank-bank yang melakukan merger atau pun penggabungan. Padahal bila bank-bank membentuk perusahaan induk, melakukan merger, bank-bank tersebut memiliki modal besar dan kompetitif.
Mengapa tidak satupun bank-bank kecil yang melakukan merger sesuai peraturan OJK, padahal kondisi bank tersebut sudah tidak mampu bersaing ?
Faktor kewajiban merger, pembentukan perusahaan induk dinilai menjadi penghambat. Sehingga, rencana pengkajian kembali aturan single presence policy atau kepemilikan tunggal bank diharapkan dapat memberikan kelonggaran kepada pemegang saham pengendali suatu bank memilih opsi lain selain merger, dan pembentukan perusahaan induk.
Bila OJK tidak merevisi aturan nomor 39 tahun 2017 ini, maka OJK perlu memberikan insentif perbankan. Selain itu, OJK juga perlu lebih keras dalam mendorong perbankan untuk melakukan merger.
January
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk lebih menanggapi dan mendorong upaya mengatasi dampak perubahan iklim terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Menlu Retno Marsudi dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/1) mengatakan, perubahan iklim adalah suatu kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu dalam pertemuan debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai Penanganan dampak perubahan iklim terhadap perdamaian internasional di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Jumat (25/1).
Dikatakannya, isu perubahan iklim merupakan isu yang penting karena berdasarkan penelitian United Nations Population Fund (UNFPA), perubahan iklim dalam 100 tahun ke depan akan mengakibatkan kenaikan permukaan air laut di Kota Semarang yang berpotensi menggenangi kawasan pesisir Semarang antara 1,7 hingga tiga kilometer persegi. Menurut Menlu Retno Marsudi, Semarang yang secara ekonomi merupakan kota dinamis memiliki kemampuan untuk beradaptasi atas dampak perubahan iklim. Namun banyak kota dan negara lain yang tidak memiliki kapasitas untuk beradaptasi. Akibatnya akan terjadi kehilangan mata pencaharian masyarakat, kerentanan pangan, kehilangan wilayah serta migrasi yang tidak teratur (irregular migration).
Menlu menegaskan pentingnya mengembangkan kapasitas adaptasi negara terhadap perubahan iklim. Apabila hal itu tidak terwujud, maka potensi ancaman terhadap keamanan internasional, yang merupakan perhatian Dewan Keamanan PBB, akan semakin besar.
Menurut Menlu ada tiga poin terkait peran Dewan Keamanan PBB dalam mendukung upaya penanganan dampak keamanan dari perubahan iklim. Pertama, Dewan Keamanan PBB harus mengonsolidasikan upaya bersama untuk menanggulangi ancaman keamanan yang diakibatkan perubahan iklim. Kedua, pendekatan terhadap pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) dan penciptaan perdamaian (peacebuilding) harus mendorong sinergi antara keamanan dan pembangunan. Ketiga, tanggung jawab untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan tanggung jawab masing-masing negara. Selain itu, menurut Menlu, peran organisasi kawasan yang lebih aktif dalam penanganan bencana akibat perubahan iklim, seperti ASEAN untuk kawasan Asia Tenggara, juga penting.
Dikatakannya, ASEAN telah memperkuat kapasitas Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Manajemen Bencana ASEAN dalam penanganan bencana alam secara terkordinasi, 'One ASEAN One Response'.
January
Kementerian Badan Usaha Milik Negara -BUMN RI mendukung generasi milenial Indonesia untuk terus kreatif menghasilkan karya-karya positif melalui ajang Islamic Nexgen Fest yang digelar Telkom University, Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/1/). Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi jajaran deputi Kementerian BUMN dan direksi BUMN hadir dalam kegiatan bertajuk Spirit of Milenials - Islamic Nexgen Fest yang didedikasikan bagi generasi muslim milenial di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Rini Soemarno mengatakan, Islamic Nexgen Fest merupakan wadah yang dapat mendorong generasi milenial agar dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Ia merasa bangga dengan milenial BUMN yang terlibat dan aktif dalam kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Ia berpesan agar generasi milenial tetap terus semangat dan berkreasi. Milenial BUMN dan santri muda juga harus kreatif, mandiri, dan memiliki jiwa usaha BUMN serta mempunyai andil dalam membangun bangsa dan negara.
Dalam Islamic Nexgen Fest, ditampilkan bakat dan kreativitas generasi muslim yang dikelompokkan dalam tiga kategori kompetisi, yaitu Hijab Muda untuk Muslimah berbakat dan menginspirasi, Nada Islami untuk Musisi religi Islam, dan Usaha Santri untuk Santri yang berjiwa kewirausahaan.
Setiap kompetisi ini diharapkan melahirkan bakat-bakat berbeda, mulai dari bermusik, berkreasi, dan juga berbisnis, sehingga talenta-talenta baru ini dapat menginspirasi milenial muslim lainnya di seluruh Indonesia, sebagai muslim milenial Indonesia yang kreatif, inspiratif, toleran, dan mencintai Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Menteri Rini secara resmi membuka acarasebagai tanda dimulainya rangkaian roadshow Islamic Nexgen Fest yang akan diadakan di tiga kota besar dan 6 kota/kabupaten/kotamadya di Indonesia.
Ribuan generasi muda dari Milenial BUMN, mahasiswa Telkom University dan santri pondok pesantren di wilayah Jawa Barat antusias menghadiri kegiatan ini. Generasi milenial kini mencapai sekitar 60 persen dari total karyawan BUMN, yaitu sebanyak 1 juta orang. Menteri Rini mengharapkan generasi ini dapat menjadi pemimpin yang baik untuk mendorong kinerja yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan BUMN. Islamic Nexgen Fest untuk area Jawa Barat ini juga menghadirkan gerai Wirausaha Muslim Muda, Rumah Kreatif BUMN, dan Usaha Santri.
January
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi mengatakan Indonesia percaya Pemerintah Kolombia memiliki komitmen kuat untuk memajukan proses perdamaian di Kolombia. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB di New York, yang membahas perkembangan proses perdamaian antara Pemerintah Kolombia dengan kelompok revolusioner bersenjata kolombia FARC ( Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) di Markas Besar PBB, New York (23/1).
kemlu.go.id melaporkan pada kesempatan itu Menteri Retno Marsudi mengungkapkan senang Indonesia senang dapat mendukung proses perdamaian di Kolombia. Ia menyampaikan bahwa atas permintaan Pemerintah Kolombia, pada tahun 2015 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan delegasi Indonesia ke Kolombia untuk membagi pengalaman proses perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.
Lebih lanjut Retno Marsudi menekankan bahwa keberhasilan implementasi perjanjian damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC, sangat bergantung kepada komitmen seluruh pihak yang terlibat. Dalam upaya mendukung implementasi perjanjian damai Kolombia, Menteri Luar Negeri menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan Kolombia mendukung program program pasca-konflik khususnya demobilisasi, perlucutan senjata dan reintegrasi. Ia menegaskan Proses reintegrasi dan pembangunan perdamaian pasca-konflik yang efektif adalah kunci dari keberhasilan implementasi perjanjian damai.
Selain proses reintegrasi, Menteri Retno Marsudi juga menekankan pentingnya tantangan-tantangan terhadap keamanan di Kolombia terus dikelola secara tepat, guna mendorong keberhasilan proses perdamaian. Ia menegaskan Penegakan hukum juga harus terus memperhatikan hak asasi manusia.
Retno Marsudi menambahkan perlunya kedua belah pihak menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama. Hal ini mengigat kesuksesan proses perdamaian bergantung pada seberapa jauh masing-masing pihak menghormati komitmennya.
Dalam pertemuan, Retno Marsudi menekankan pentingnya seluruh anggota Dewan Keamanan PBB menyatukan pandangan dalam membantu Kolombia menuju perdamaian yang stabil dan abadi. Dukungan DK PBB dan masyarakat internasional diperlukan agar proses perdamaian berjalan mulus.
Penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah Kolombia dan FARC tahun 2016 merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang berrhasil mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 50 tahun dna salah satu konflik terlama di dunia.