VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut Rupiah berpeluang terus mengalami penguatan. Terlebih setelah tekanan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok mulai mereda. Hal tersebut disampaikan Darmin dalam CEO Networking 2018 di Jakarta, Senin, 3 Desember 2018.

Dibandingkan negara berkembang lainnya, Darmin menambahkan, rupiah mengalami penguatan yang paling cepat. Bahkan penguatan rupiah lebih baik dibandingkan negara ASEAN maupun mata uang negara lain seperti Brasil, India, Afrika Selatan, hingga Turki.

Pada pembukaan perdagangan minggu ini, Rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar AS.Nilai tukar rupiah yang sempat tembus di kisaran Rp 15.000 per USD,minggu ini dibuka menguat ke level Rp14.270 per USD. Positifnya pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menjadi salah satu pemicunya.Seperti dilansir CNBC, Minggu (2/12/2018) kedua pemimpin ini setuju tidak ada tarif tambahan yang akan dikenakan setelah 1 Januari 2019 mendatang. Hal inilah yang diyakini akan membuat perang dagang mereda.

Perang dagang antara AS dan Tiongkok dimulai ketikaAmerika Serikat mengancam penerapan tarif barang impor termasuk kepada Tiongkok. Pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump memberlakukan tarif impor barang Tiongkok senilai USD 34 miliar pada 6 Juli 2018. Pada saat itu, Donald Trump mengancam akan meningkatkan konflik perdagangan dengan rencana penerapan tarif hingga USD 450 miliar untuk barang Tiongkok jika Tiongkok membalas kebijakan AS. Sentimen itu sempat menekan pasar keuangan termasuk saham, mata uang, dan perdagangan global.

Turunnya tensi perang dagang, selain berpotensi dapat menguatkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS, juga diharapkan dapat melancarkan kembali pelaksanaan program kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan seperti perbaikan kualitas infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan redistribusi pertanahan.

Dengan menguatnya nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar AS maka sistem perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil, harga-harga bahan pokok bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Meningkatnya nilai mata uang Rupiah ini menjadi pertanda yang baik untuk kemajuan Indonesia.

Di Indonesia, tanggal  3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas. Sejak dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1992, setiap tahun dunia internasional termasuk Indonesia,  secara khusus memperingati hari tersebut.  Tujuannya untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan para penyandang disabilitas atau cacat. Sekaligus memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraanmereka.

Tema peringatan Hari Disabilitas  tahun ini adalah “Indonesia Inklusif dan Ramah Disabilitas”. Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita melalui peringatan Hari Disabilitas Internasional kali ini,  mengajak semua pihakagar bersama-sama mewujudkan Indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Untuk itu, semua pihak memiliki peran yang harus dilakukan bersama-sama.

Belum hilang dari ingatan, rasa bangga bangsa Indonesia atas prestasi para atlit penyandang disabilitas Indonesia di Asian Para Games 2018. Kontingen Indonesia berada di urutan ke lima dengan raihan 37 medali emas.  Keikut sertaan atlit penyandang disabilitas  adalah perhatian penuh pemerintah Indonesia  untuk memberikan kesempatan yang sama kepadamereka.

Pemerintahan Joko Widodo memang memberikan perhatian lebih untuk penyandang disabilitas Indonesia. Salah satunya adalah diterbitkannya Undang-undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 yang berisi tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas.  Dalam rangka hari Disabilitas Internasional, pemerintah juga menyalurkan Kartu Penyandang Disabilitas, yang  memiliki manfaat besar. Kartu ini dapat digunakan untuk mendata jenis kelainan atau kecacatan yang dialami. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pun akan bisa dihitung menggunakan kartu tersebut. Pemerintah akan mengintegrasikan Kartu Penyandang Disabilitas dengan fasilitas publik untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada penyandang disabilitas. Misal, para penyandang  disabilitas tidak perlu mengeluarkan ongkos saat menggunakan bus Trans Jakarta dan kereta jika menunjukkan kartu tersebut.

Kartu saja tentu tidak cukup untuk penyandang disabilitas  Indonesia, terutama buat mereka yang berusia produktif. Menurut hasil Survey Tenaga Kerja Nasional  2017, jumlahnya, dengan berbagai jenis disabilitas, tercatat sebanyak lebih dari 20,5 juta. Namun yang lebih penting lagi adalah, mereka memperoleh kesempatan yang sama dengan  warga negara yang tidak cacat. Sesungguhnya, kekurang lengkapan fisik seseorang seringkali diimbangi dengan kemampuan yang lain.  Kesempatan kerja untuk mereka juga harus dibuka lebih lebar.   

Perusahaan-perusahaan di Indonesia harus semakin terbuka untuk menjalankan bisnis inklusif. Yang tak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk  bekerja sesuai dengan kelebihan dan kemampuan mereka.  Dengan keterlibatan semua pihak, hak penyandang disabilitas untuk mendapat  perlakuan yang setara akan segera terwujud.

Memburuknya  hubungan antara Rusia dan Ukraina, masih terus berlanjut. Beberapa negara bahkan telah mulai ikut campur dalam eskalasi ketegangan  tersebut. Dua di antaranya adalah Amerika Serikat dan Jerman. Baik Presiden Amerika Serikat maupun Perdana Menteri Jerman, melalui pernyataannya nampak memberi dukungan kepada Ukraina. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump misalnya, Kamis (29/11) mengumumkan pembatalan  rencana pertemuannya dengan Vladimir Putin dalam forum G 20 di Brasil. Semula, Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia di sela sela pertemuan puncak G 20 di Argentina yang berlangsung tanggal  30 November – 1 December 2018. Menurut Trump, pembatalan pertemuan dengan Putin itu untuk mendorong baik Rusia maupun Ukraina mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan ketegangan yang semakin meningkat itu. Sejak hari Minggu lalu, Rusia belum membebaskan 3 kapal Ukraina dan 24 personil yang ditahannya.  Mengenai konflik Ukraina dan Rusia, Perdana Menteri Jerman Angle Merkel, secara jelas menyalahkan Rusia. Tidak seperti Trump yang membatalkan pertemuan dengan Putin, Merkel justru merasa perlu bertemu dengan Presiden Rusia dan membicarakan masalah tersebut. Merkel merencanakan bertemu Putin, hari Jumat ini atau Sabtu di sela sela Pertemuan Puncak G 20 di Argentina. Sebelumnya Merkel telah bertemu dengan Perdana Menteri Ukraina Volodymyr Groysman dan membicarakan konflik antara Ukraina dengan Rusia. Menurut Merkel, ketegangan itu tidak mungkin dapat diakhiri dengan solusi militer. Pernyataan Merkel itu disampaikan sebagai reaksi atas permintaan Presiden Ukraina agar NATO mengirimkan armada kapalnya ke lokasi sengketa.

Mengenai konflik yang terjadi akibat penahanan  3 kapal Ukraina, Vladimir Putin menyatakan bahwa kejadian itu direkayasa oleh Ukraina. Putin menyebut bahwa bentrokn di laut antara Angkatan laut Ukraina dan Rusia merupakan provokasi dari Ukraina. Hal itu menurut Putin merupakan rekayasa dari Presiden Ukrinan Petro Poroshenko untuk mendongkrak popularitasnya menjelang pemilihan Presiden Maret 2019.

Yang pasti, hingga saat perhelatan G 20 dlaksanakan, isu Rusia dan Ukraina masih menghangat. Karenanya konflik dan ketegangan menjadi salah satu isu para pemimpin negara besar seperti Amerika Serikat dan Jerman. Presiden Rusia dan Perdana Menteri Ukraina pun telah menjadi bahan perhatian baru dalam G 20.

Dunia tentu tidak mengharapkan bahwa konflik kedua negara yang dahulu adalah bagian dari Uni Soviet meledak menjadi perang terbuka. Sebab, perang bukanlah solusi yang baik dari suatu masalah antar negara.