VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOI BERANDA DIPLOMASI Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menyampaikan rasa optimismenya terhadap ASEAN di tahun 2018. Pasalnya ASEAN memiliki Sekretaris Jenderal dan gedung Sekretariat yang baru.  Hal tersebut dikatakan  Menlu Retno saat memberikan sambutan dalam acara serah terima Sekjen ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta Jumat  (5/1). Optimisme Menlu Retno tersebut didasarkan pada peran Sekretariat ASEAN sebagai pemupuk persatuan ASEAN. Ia menegaskan,  “ASEAN akan memasuki fase pembangunan menjadi Organisasi modern dengan sebuah Sekretariat yang kuat  yang mampu menjaga, memupuk dan memastikan kesatuan dan sentralitas ASEAN. ASEAN memiliki Sekretaris Jenderal yang baru Dato Paduka Lim Jock Hoi (Brunei Darussalam) menggantikan pejabat lama Le Luong Minh untuk masa jabatan lima tahun (2018-2022). Menlu Retno menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia atas fasilitasi kepada Organisasi negara-negara Asia Tenggara tersebut. Sebagai tuan rumah Sekretariat ASEAN, Pemerintah Indonesia terus berkomitmen  membantu dan memfasilitasi.

RI-India Tekankan Pentingnya Sense of Urgency dalam Kemitraan.

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dan Menlu India Sushma Swaraj memimpin pertemuan ke-5 Sidang Komisi Bersama RI – India, Jakarta (5/1). Menlu Retno Marsudi menegaskan pentingnya meningkatkan sense of urgency dalam kemitraan kedua negara agar menghasilkan kerja sama konkret yang lebih besar. Dikatakannya, untuk menjaga momentum hubungan yang kuat, pertemuan juga menjajaki kemungkinan Perdana Menteri India untuk dapat melakukan kunjungan ke Indonesia di tahun 2018. Pertemuan tersebut membahas peningkatan dan pengembangan kerja sama dalam upaya penguatan kemitraan strategis kedua negara di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, serta membahas peran Indonesia dan India dalam membangun arsitektur kawasan. Sedangkan di bidang politik, hukum, dan keamanan kedua pihak  juga membahas  kerja sama maritim, penanggulangan terorisme dan kejahatan trans nasional. Untuk kerja sama ekonomi dibahas upaya memberikan akses pasar, fasilitasi perdagangan dan investasi. Sementara di bidang sosial-budaya kedua negara menekankan pentingnya kerja sama budaya, pariwisata, serta people-to-people contact. Pada akhir pertemuan, Menlu RI dan Menlu India menandatangani dokumen kesepakatan dalam bentuk Agreed Minutes.

ASEAN-India Harus Bekerja Sama Memperkuat Arsitektur Regional Indo-Pasifik dan Kerja Sama Ekonomi serta Maritim. 

Kemitraan ASEAN-India perlu memperkuat arsitektur regional di Indo-Pasifik serta meningkatkan kerja sama ekonomi. Hal tersebut dikatakan  Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi yang menjadi pembicara kunci  pada Sesi Pembukaan the 5th ASEAN-India Network of Think-Tanks (AINTT) di Jakarta (6/1). Terkait hal tersebut, Retno  Marsudi  menekankan pentingnya budaya dialog dalam kemitraan ASEAN-India untuk menciptakan ekosistem yang damai, tangguh dan makmur di kawasan Pasifik dan Samudera Hindia. Retno Marsudi juga menyampaikan 2 (dua) prioritas kerja sama lainnya yang harus terus ditingkatkan antara ASEAN dan India Dua area dimaksud, yang akan menyentuh langsung hajat hidup masyarakat di kedua kawasan adalah: kerja sama ekonomi dan kerja sama maritim. 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj, juga menyatakan harapannya atas kawasan Indo-Pasifik yang bebas dari ancaman tradisional dan non-tradisional. Terkait dengan hal tersebut penguatan kerja sama maritim, termasuk keamanan maritim dan blue economy, menjadi area kerja sama yang terus dikedepankan oleh India.  Pertemuan yang berlangsung selama dua hari tersebut menghadirkan para akademisi, peneliti, dan pejabat tinggi pemerintah dari negara-negara anggota ASEAN dan India. Para peserta the 5th AINTT membahas berbagai aspek kerja sama ASEAN-India, antara lain, kerja sama maritim; pendidikan; warisan budaya, perdagangan dan investasi, serta Visi ASEAN 2025. Diharapkan kegiatan tersebut menjadi upaya berkelanjutan untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi kerja sama ke depan ASEAN-India yang pada akhirnya memformulasi rekomendasi bagi perumusan kebijakan di masa mendatang.

Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, M. Amperawan, mengemukakan sejumlah daerah yang telah menjadi ikon pariwisata mempunyai permasalahan yang serupa yaitu adanya ancaman pencemaran sampah di laut, terutama sampah plastik. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Manado, dan Kabupaten Morotai. Demikian dikatakan Amperawan saat menyampaikan hasil kunjungannya ke daerah-daerah tersebut beberapa waktu lalu, di Jakarta, Jumat (29/12).

Menurut Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat itu, sampah plastik ini telah menjadi ancaman bagi lingkungan hidup yang berimbas pada kehidupan manusia karena sifatnya yang tidak dapat hancur dengan sendirinya dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk hancur secara alami. Sehingga Amerawan memperkirakan, pada tahun 2050, jumlah sampah plastik yang terendap di lautan akan lebih banyak ketimbang jumlah ikan. Karena itu, Amperawan meminta perlunya segera dilakukan pengendalian dan pemanfaatan sampah plastik agar bisa berkurang, setidaknya tidak bertumbuh cepat seperti yang diperkirakan.

Amperawan juga menyampaikan hasil kunjungannya ke Kabupaten Gianyar, Bali dan bertemu dengan Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata dan perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan (SKPD) Kabupaten Gianyar.

Amperawan melaporkan, pemerintah Kabupaten Gianyar telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya. Menurut Amperawan Bupati Gianyar menyadari apabila sampah tidak dikelola dengan baik dan benar maka dapat menimbulkan dampak negatif pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Implementasi dari peraturan daerah tersebut adalah dibangunnya rig atau jaring penghalang sampah yang dibuang atau terbawa arus sungai. Rig tersebut dibangun di 3 titik sungai, yaitu hulu, tengah, dan hilir sungai. Dengan adanya rig tersebut, menurut Amperawan, pemerintah kabupaten berharap sampah khususnya sampah plastik tidak berakhir di laut. Menurut Ameprawan, sebagai daerah wisata, Gianyar tidak menginginkan adanya pencemaran sampah plastik di laut karena dapat merusak citra pariwisata di mata para wisatawan.

Pengendalian sampah pun dilakukan dengan pemberian sanksi adat terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti yang diberlakukan di Desa Panglipuran, Kabupaten Bangli.

Sementara itu, untuk memperoleh data dan informasi terkait pemanfaatan sampah plastik, Amperwan mengaku telah mengunjungi Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah pada awal November lalu. Ia mengunjungi pabrik Paving Block berbahan baku limbah plastik di Desa Jetis dan Bank Sampah Limbah Pustaka di Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.

Amperawan juga memuji salah satu bank sampah di Purbalingga yang telah menuai prestasi, yaitu Bank Sampah Limbah Pustaka yang dipimpin oleh Raden Roro Hendarti. Bank sampah ini menggabungkan layanan bank sampah dan perpustakaan.

VOI INDONESIAKU Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat, pada September 2017 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,58 juta penduduk. Jumlah tersebut menurun 4,28 persen dibandingkan pada Maret 2017 sebesar 27,77 juta jiwa. Dengan demikian, dalam waktu enam bulan penduduk miskin Indonesia berkurang 1,19 juta penduduk. Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 02 Januari 2018 mengatakan, angka tersebut merupakan capaian yang menggembirakan. Ia menegaskan, penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 merupakan pencapaian yang paling baik dalam 7 tahun belakangan ini.

“September 2017 ini merupakan pencapaian paling bagus. Penurunannya paling cepat jika dibandingkan dengan 7 tahun terakhir sejak 2011. Dari bulan Maret 2017 ke September 2017, persentase penduduk miskin turun 0,52 persen.”

Suhariyanto lebih lanjut mengatakan, penurunan penduduk miskin berkurang baik di desa maupun di kota. Menurutnya, persentase penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi dari desa. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas di kota dan desa cukup tinggi. Ia menjelaskan, faktor penyebab berkurangnya penduduk miskin adalah inflasi yang terkendali, upah buruh tani nominal dan riil meningkat, dan upah nominal buruh bangunan naik. Beberapa komoditas pangan juga mengalami penurunan seperti gula pasir. Selain itu, Program beras pra sejahtera juga telah diterima oleh keluarga sasaran dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdampak positif terhadap upaya menurunkan jumlah penduduk miskin. Program Keluarga Harapan juga berkontribusi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu pihaknya sangat mendukung jika penerima PKH  ditingkatkan kembali di tahun depan.

Sementara itu Deputi Statistik Sosial Sairi Hasbullah mengatakan, ‎pembangunan infrastruktur juga sangat berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut terlihat dari angka penurunan kemiskinan di Indonesia bagian timur. Penurunan angka kemiskinan di Papuan Barat dan Maluku merupakan yang terbesar. Hal yang sama juga dikatakan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, ia mengatakan, data BPS tersebut menjadi bukti efektifitas program yang sempat diragukan banyak pihak dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai tepat sasaran sehingga kemiskinan turun signifikan.