VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengajak negara-negara kembali membangun multilateralisme untuk menangani dampak perubahan iklim. Guterres seperti dikutip dalam salinan pidato yang ia sampaikan melalui video pada Petersberg Climate Dialogue, Senin (18/7) menyoroti kegagalan negara-negara untuk bekerja sama menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius selama lima tahun ke depan, sebuah target yang disepakati dalam Perjanjian Paris 2015.

Untuk melindungi manusia dan planet ini, menurut Guterres dunia membutuhkan pendekatan menyeluruh yang memenuhi masing-masing pilar Perjanjian Paris. Guterres kemudian menggarisbawahi potensi besar untuk transisi energi yang adil yang mempercepat penghentian penggunaan batu bara dengan penerapan energi terbarukan yang sesuai.antara

(voinews.id) Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan Dana Anak‑Anak PBB (UNICEF) meluncurkan sebuah inisiatif untuk membantu anak-anak usia dini yang rentan untuk pulih dari dampak COVID-19 yang sangat merugikan. Hal tersebut disampaikan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dalam keterangannya, Selasa. Melalui pendanaan pemerintah Jepang sebesar 3,6 juta dolar AS atau sekitar 53,98 miliar rupiah, UNICEF akan melaksanakan program pendidikan dan pengembangan anak usia dini yang akan memberikan layanan-layanan penting bagi anak-anak usia 5-8 tahun di 200 pusat pendidikan anak usia dini (PAUD) dan 100 sekolah dasar (SD) di provinsi Papua, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur.

Program yang disiapkan akan berfokus pada usaha peningkatan akses terhadap pembelajaran yang berkualitas, ketersediaan air bersih, sanitasi dan layanan kebersihan diri, layanan kesehatan dan pelindungan anak yang penting. Selain itu, anak-anak juga akan belajar mengenai pencegahan penularan COVID-19 melalui program tersebut. antara

(voinews.id) Pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepakat menandatangani empat nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dari sektor pertanian, perhubungan, hingga perdagangan. Penandatanganan tersebut saat Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Demokratik Timor Leste José Manuel Ramos-Horta di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Selasa. Berdasarkan keterangan yang disaksikan melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden Selasa (19/7) del, yakni pada bidang pertanian, pergerakan lintas batas bus, standardisasi dan metrology, serta kerja sama teknis pada bidang perdagangan.

Adapun delegasi yang hadir dari Indonesia diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sementara itu delegasi dari Timor Leste yang mendampingi Presiden José Ramos-Horta diantaranya Menteri Luar Negeri dan Kerja sama Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno, Menteri Transportasi dan Komunikasi José Agustinho da Silva, Menteri Pertanian dan Perikanan Pedro dos Reis serta Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia Filomeno Aleixo da Cruz. Presiden José Ramos-Horta direncanakan berada di Indonesia selama 8 hari.antara

(voinews.id)Sebagai sebuah negara maritim yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, Indonesia dikenal memiliki teknologi dan tenaga kerja memadai dalam industri perikanan. Hal tersebut menjadi alasan bagi negara Libya tertarik mengembangkan kerjasama yang lebih konkrit. Demikian dikemukakan Ketua kamar dagang dan industri Libya FARAG DRIBEL AMER, kepada Voice of Indonesia, usai rombongan delegasi Libya diterima pemerintah Indonesia di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin. Sebanyak 13 orang dari kalangan dunia usaha dan pemerintah Libya mengunjungi Indonesia selama sepekan. Menurut AMER, delegasi Libya ingin menyaksikan langsung bagaimana keberhasilan Indonesia dalam industri perikanan, baik budidaya maupun perikanan tangkap.

“Kedua, kita dapat membuka pasar baru untuk Libya dan Indonesia. Libya kini sedang keluar dan bangkit pasca konflik seperti yang saya sampaikan saat sambutan tadi. Jadi ini peluang untuk para pengusaha Indonesia dan Libya untuk bekerjasa sama untuk bidang perdagangan, konstruksi, buruh merupakan hal penting untuk Libya, sehingga Libya membutuhkan banyak buruh untuk membangun kembali Libya kami butuh 2 hingga 3 juta buruh, jadi ini kesempatan bagus untuk buruh dari Indonesia yang dikenal, kami tahu sangat memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan di Libya.”

Masih menurut FARAG DRIBEL AMER, Libya memiliki daerah perikanan terbesar di daerah laut mediterania, seluas 2000 kilometer tetapi merupakan negara kecil dalam industri perikanan. Oleh karena itu Lybia ingin menjalani kerjasama dengan Indonesia agar dapat mengembangkan teknologi perikanan. Libya juga melakukan penawaran dengan perusahaan-perusahaan privat di Indonesia agar mereka ingin melakukan investasi dalam pengembangan perikanan antara kedua Negara. Sementara itu pemerintah Indonesia menyambut antusias kunjungan delegasi Libya. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas WISNU UTOMO dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Tripoli, yang telah membuka jalan dalam membangun kepercayaan kalangan dunia usaha di Libya terhadap Indonesia. Menurut WISNU, pemerintah Indonesia memang menempatkan kerjasama dengan negara-negara berkembang dan dukungan mitra pembangunan atau Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai salah satu prioritas perencanaan pembangunan nasional 2020-2024. Untuk itu pemerintah mendorong partisipasi kalangan swasta untuk menggalakkan perdagangan dan investasi di luar negeri, termasuk di Libya.

“Dalam pelaksanaannya kerjasama Selatan Selatan dan Tiriangular diarahkan untuk mendukung kerjasama perdagangan dan investasi melalui partisipasi swasta, jadi saya kira kunjungan delegasi dari Libya ini sangat tepat sekali disaat kami sedang menggalakkan perdagngan dan investasi di luar negeri.”

Dalam penerimaan kunjungan delegasi Libya dan Knowledge Sharing Bidang Perikanan tersebut turut menyampaikan sambutan secara virtual Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya. Kegiatan juga dihadiri langsung sejumlah steakholder, diantaranya Kadin Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Keamanan Laut, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang dan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Jawa Tengah. Agus Santika melaporkan.