Sumarno
August
Kementerian Perdagangan mendorong bursa timah di Indonesia menjadi acuan dan sumber referensi harga komoditas dunia sehingga dapat meningkatkan penerimaan devisa ekspor dan perekonomian masyarakat.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan Sahudi di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin mengatakan, Indonesia merupakan produsen terbesar timah, emas, minyak sawit, lada, kopi, karet dan komoditas potensial ekspor lainnya, tetapi Indonesia sendiri belum memiliki sumber informasi harga yang dapat dijadikan acuan bagi komoditas yang dihasilkannya. (antara)
August
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap terus mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul di sektor kemaritiman nasional dalam rangka menjadikan Indonesia unggul di tingkat global.
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja, dalam acara wisuda 390 taruna/i Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Senin, mengatakan, yang diperlukan sekarang adalah membangun sumber daya manusia pengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia ke depan. Menurut Sjarief Widjaja, bila sumber daya manusia unggul, maka sektor kelautan dan perikanan Indonesia pun bisa lebih maju dan kompetitif. (antara)
August
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (kementan) menyatakan potensi ekspor itik dan pakan ternak terbuka luas karena produksi komoditas tersebut surplus di Indonesia. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita di Jakarta Senin menyebutkan saat ini Indonesia memiliki surplus itik yang cukup besar.
Berdasarkan data pada 2017, kebutuhan nasional untuk itik sebesar 265 ton, sedangkan produksi daging itik tahun 2018 adalah sebesar 38,04 ribu ton, sehingga masih terbuka luas kesempatan untuk diekspor ke luar negeri. (antara)
August
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh mendorong kalangan pengusaha Aceh memanfaatkan fasilitas kawasan berikat. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh Isnu Irwantoro di Banda Aceh, Senin, mengatakan, kawasan berikat merupakan kebijakan fiskal yang membebaskan pajak, baik impor maupun ekspor.
Menurut Isnu Irwantoro di Aceh belum ada perusahaan yang mendapat fasilitas kawasan berikat. Namun, ke depan akan ada satu, yakni perusahaan tuna. Pengurusan kawasan berikat sedang dalam proses. Isnu menyebutkan, banyak hal yang harus dipenuhi perusahaan jika ingin mendapatkan fasilitas kawasan berikat. Di antara, operasional perusahaan berada di kawasan industri. (antara)