VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menyambut baik ajakan Presiden Joko Widodo agar ASEAN dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) berkolaborasi dengan baik seperti disampaikannya dalam forum "AIPA-ASEAN Leader's Interface Meeting" di Bangkok, Thailand, akhir pekan lalu.

Dalam rilisnya di Jakarta, Senin, Satya menjelaskan Presiden AIPA Chuan Leekpai yang juga Ketua Parlemen Thailand dan mantan Perdana Menteri Thailand mewakili seluruh pimpinan parlemen ASEAN dalam forum tersebut memberikan pernyataan kesimpulan AIPA terkait beberapa isu strategis yaitu perubahan iklim, kesamaan hak bagi perempuan, masalah narkoba, penciptaan perdamaian di kawasan, penanggulangan aksi terorisme serta pelestarian warisan budaya nasional secara regional. Dikatakan, jika kolaborasi berjalan baik, maka masyarakat ASEAN akan mendapatkan keuntungan dan juga penghormatan dari dunia. (antara)

Foto : kemlu.go.id/kbri Den Haag.

Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif , Ricky Joseph Pesik, mendorong pelaku usaha ekonomi kreatif Belanda melihat Indonesia dan ASEAN sebagai mitra potensial mereka. Indonesia bersama negara-negara ASEAN merupakan gateway bagi Belanda dan negara-negara Eropa ke emerging market yang dinamis, dengan didukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang cukup pesat. Demikian disampaikan Wakil Ketua Bekraf dihadapan sekitar 100 peserta ASEAN Business Forum, di Den Haag Belanda, Senin.

Disampaikan pula, bersama-sama dengan negara ASEAN, Indonesia menawarkan berbagai potensi bagi mitra di Belanda, diantaranya di sektor fesyen, desain produk, aplikasi, games, kuliner dan berbagai kreasi inovatif lainnya. Dikatakan,  sektor e-commerce juga menjadi sektor yang menjanjikan, yang didukung oleh menguatnya kelas menengah di kawasan. (kumparan)

Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah meningkatkan perannya mengawasi aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang didirikan warga negara asing agar dapat memberikan kemaslahatan yang lebih besar pada masyarakat dan tidak sampai mengancam kedaulatan negara. Sebab pemerintah berkewajiban mengatur keberadaan ormas asing agar keberadaannya tidak melanggar hak kebebasan komponen bangsa lainnya, menjaga ketenteraman dan kepentingan umum, stabilitas dan ideologi negara.

Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Didi Sudiana saat membuka 'Rakornas Penanganan Aktivitas Ormas yang Didirikan oleh WNA' di Kuta, Kabupaten Badung, Bali Senin (24/6) mengatakan, keberadaan ormas yang semakin kompleks, membutuhkan pengaturan dan pengelolaan yang lebih komprehensif. (republika)

Di tengah kinerja ekspor yang melambat selama Januari-Mei 2019, Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat sektor tekstil dan produk tekstil menjadi satu dari tiga yang mencatat pertumbuhan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia –API, Ernovian G Ismy meminta pemerintah tetap waspada terhadap ketersediaan bahan baku dan kesesuaian regulasi untuk meningkatkan pertumbuhan produksi.

Ernovian G Ismy kepada Bisnis, Senin, mengatakan, sekitar 60 persen dari total produk ekspor industri tekstil dan produk tekstil berasal dari industri garmen. Dikatakan, BPS mencatat nilai ekspor pakaian jadi bukan rajutan naik 1,7 persen menjadi 1,9 miliar dolar Amerika pada. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh permintaan pasar global yang terus meningkat pada tahun ini. (antara).