VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengharapkan kondisi ekonomi global pada semester ke dua 2019, tetap kondusif, meski dibayangi sentimen perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Menteri Sri Mulyani usai membuka pameran Dhawa Fest 2019 di Jakarta, Rabu (8/5) mengatakan, pada pekan ini, Amerika  dan Tiongkok  akan melakukan agenda perundingan mengenai tarif dagang kedua negara.

Ancaman kenaikan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa hari terakhir telah menjadi kekhawatiran dunia. Menurutnya, kondisi ekonomi global itu akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia, yang akhirnya dapat mempengaruhi laju perekonomian nasional. Ia menekankan, dalam menjaga ekonomi nasional tetap tumbuh, pemerintah akan mendorong aktivitas investasi dan konsumsi rumah tangga agar terus meningkat. Antara

Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menerima kunjungan kerja Wakil Presiden Argentina Gabriela Michetti beserta delegasi di Jakarta, Rabu (8/5). Dalam pertemuan bilateral ini, kedua pihak membahas sejumlah hal terkait upaya peningkatan kerja sama ekonomi, di antaranya kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan pertanian.

Seperti dilaporkan Republikaonline, Menteri Darmin mengatakan, Argentina merupakan mitra penting bagi Indonesia, salah satunya sebagai pintu masuk produk Indonesia ke pasar Amerika Latin. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Indonesia Joko Widodo yang ingin menjajaki peluang peningkatan akses barang ke pasar nontradisional. Menurutnya, kinerja kerja sama ekonomi kedua negara saat ini tidak menggambarkan potensi yang sesungguhnya. Masih besar kemungkinannya untuk ditingkatkan. rol

Hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa luas deforestasi tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder. Berdasarkan data tersebut, tahun ini pengurangan hutan Indonesia relatif rendah dan cenderung stabil. Pada konferensi pers, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya  Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Belinda Arunawati Margono, di Jakarta, Rabu (8/5) menyatakan, pemerintah Indonesia menargetkan deforestasi sebesar 450 ribu hektar pada 2020.  Tetapi, saat ini sudah mencapai 440 ribu hektar. Walaupun deforestasi ada yang terencana dan tidak terencana. Belinda menyebutkan, deforestasi terencana tersebut misalnya untuk pembangunan infrastruktur, dan tidak terencana yaitu perambahan hutan.

“Kalo kita juga merujuk pada dokumen NDC Nationally determined Contributions Indonesia, sebetulnya Indonesia belum berada pada situasi untuk memberikan angka deforestasi yang nol, walaupun Kita juga menginginkan. Kenapa karena memang juga komunikasi Nasional dengan kondisi sub Nasional provinsi dan sebagainya masih banyak yang membutuhkan Pembangunan. Jadi memang langsung memberikan nol itu belum memungkinkan. Sehingga deforestasi masih terjadi tapi di dalam NDC sudah dibatasi bahwa kita inginnya sampai 2020 itu harusnya sekitar 450 ribu, 2030 itu sudah menjadi 325 ribu. Tentunya ini target dipegang juga oleh pemerintah kita. Berita bagusnya, target 450, kita sudah mencapai 440.”

Belinda menambahkan, penurunan deforestasi ini didukung oleh berbagai kebijakan nasional, seperti moratorium izin baru kehutanan di hutan alam primer dan gambut, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, restorasi gambut, pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, dan rehabilitasi lahan dan hutan. NK 

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan bersama Badan Standardisasi Nasional Indonesia mendukungpembangunan sektor pariwisata alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan mengembangkan skemapenilaian kesesuaian yang dapat digunakan sebagai alat monitoring, yang mengacu pada Standard Nasional Indonesia. Ditemui setelah acara peluncuran pengembangan skema penilaian kesesuaian Standardisasi Nasional Indonesia tentang pengelolaan pariwisata alam di Jakarta, Rabu (8/5), Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan Dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan, Noer Adi Wardojo, berharap, standard Nasional Indonesia ini dapat diterapkan untuk mengelola pariwisata alam yang saat ini sedang dipromosikan.

“Begini kami pernah sosialisasikan SNI ini di Hari Konservasi tahun 2017, pada saat itu teman-teman pengelola kawasan wisata menyatakan, sebagian besar sudah mereka ikuti, sebagian besar sudah bisa mereka penuhi, tapi bagaimana caranya menunjukkan bahwa itu sudah mereka penuhi. Kalau mereka menyatakan sendiri, kayaknya sudah memenuhi (standard). Tetapi kalo diperbandingkan antara Taman Nasional, mungkin ada beberapa yang prakteknya kebih baik daripada yang lain. Jadi Kita jadikan SNI ini sebagai acuan bersama, dan nanti kita dorong semua Taman Nasional bisa menunjukkan memenuhi standard ini, dan bisa menuju perbaikan yang berlanjut.”

Noer Adi Wardojo juga berharap, peluncuran pengembangan skema penilaian kesesuaian itu dapat menjadi momentum penerapan Standardisasi Nasional Indonesia secara nasional, mengingat wisata Alam telah menjadi salah satu pendukung utama sektor pembangunan nasional NK